triggernetmedia.com – Angka kemiskinan di perkotaan kembali naik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di wilayah kota meningkat dari 6,66 persen menjadi 6,73 persen. Di atas kertas kenaikan ini tampak kecil. Namun di lapangan, lonjakan ini membawa konsekuensi sosial yang tak bisa disepelekan.
Menurut Abra P.G. Talattov, Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF, kenaikan ini menandakan bahwa program perlindungan sosial pemerintah belum menyentuh akar permasalahan.
“Masalahnya selalu soal data. Banyak warga miskin perkotaan bekerja di sektor informal dan tidak terdata dalam sistem bantuan sosial. Akibatnya, mereka luput dari perhatian,” ujar Abra dalam diskusi publik di Jakarta, melansir suara.com, Selasa (29/7/2025).
Masyarakat miskin di kota kian terpinggirkan, hidup dalam tekanan ekonomi yang terus menguat. Harga kebutuhan pokok merangkak naik, sementara daya beli masyarakat melemah. Dalam situasi seperti ini, yang terjadi adalah skenario bertahan hidup menunda belanja, mengurangi porsi makan, hingga menghilangkan kebutuhan non-pokok.
“Muncul fenomena ‘rombongan irit’ dan ‘rombongan hemat anak-anak’. Mereka hanya membeli yang paling dasar untuk bertahan hidup. Ini sinyal ekonomi sedang tidak baik-baik saja,” jelas Abra.
Abra juga mengingatkan bahwa krisis kemiskinan di perkotaan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga berpotensi memicu gejolak sosial-politik. Warga kota cenderung lebih sensitif terhadap ketidakadilan. Bila tekanan terus meningkat tanpa solusi nyata, kota bisa menjadi titik ledak sosial.
“Masyarakat kota cepat bereaksi. Kalau bantuan tidak tepat sasaran, dan kebutuhan dasar tak terpenuhi, bukan tidak mungkin akan ada keresahan yang meluas,” ucapnya.
Pemerintah diminta memperbaiki sistem pendataan bansos secara menyeluruh, terutama dengan memperhatikan dinamika masyarakat perkotaan. Bantuan sosial harus adil dan merata, bukan hanya berbasis pada data lama yang tak lagi relevan.
About Author
