triggernetmedia.com – Pemerintah memperkenalkan skema baru dalam sistem kepegawaian negara dengan menghadirkan nomenklatur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Skema ini menjadi bagian dari strategi penataan pegawai non-ASN untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, menjelaskan bahwa PPPK Paruh Waktu hanya diberlakukan untuk penataan non-ASN melalui rekrutmen ASN tahun anggaran 2024.
“Skema ini diprioritaskan bagi peserta seleksi CASN 2024—baik CPNS maupun PPPK—yang tidak lulus atau tidak mengisi formasi. Termasuk juga non-ASN yang pernah mengikuti seleksi PPPK tetapi belum terdata di database BKN,” kata Aba, Selasa (29/7/2025).
Penempatan Berdasarkan Kebutuhan dan Anggaran
Pengangkatan PPPK Paruh Waktu dilakukan atas usulan masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran. Usulan tersebut disampaikan melalui layanan elektronik BKN.
“Pengusulan dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran,” ujarnya.
Rincian jabatan yang dapat diisi antara lain:
-
Guru
-
Tenaga Kesehatan
-
Tenaga Teknis: seperti Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, hingga Penata Layanan Operasional.
Proses Penetapan Nomor Induk Cepat
Setelah Menteri PANRB menyetujui rincian kebutuhan, PPK mengusulkan Nomor Induk PPPK kepada Kepala BKN dalam waktu maksimal tujuh hari kerja. Penetapan nomor induk kemudian diproses dan diberikan dalam kurun waktu serupa.
Pegawai yang telah memperoleh nomor identitas tersebut akan ditetapkan dan diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
“PPPK Paruh Waktu ini adalah solusi tengah, agar sebanyak mungkin pegawai non-ASN tetap bisa bekerja dan tidak kehilangan mata pencaharian,” ucap Aba.
Efisiensi Anggaran, Stabilitas Layanan
Pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini bukan hanya solusi teknis, melainkan langkah strategis menjaga stabilitas ketenagakerjaan sektor publik dan efisiensi fiskal. Skema ini juga menjadi bagian dari komitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi yang telah ditetapkan sejak 2024.
“Tujuannya agar pelayanan publik tetap berjalan, tanpa mengorbankan nasib tenaga kerja yang telah lama mengabdi,” ujar Aba.
About Author
