triggernetmedia.com – Kamboja dan Thailand akhirnya sepakat menghentikan pertempuran bersenjata di wilayah perbatasan yang selama sepekan terakhir menewaskan puluhan orang. Gencatan senjata efektif diberlakukan mulai Senin (29/7/2025) tengah malam waktu setempat.
Kesepakatan ini dicapai melalui mediasi diplomatik yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia. Dalam pertemuan yang difasilitasi di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai menyatakan komitmen untuk menghentikan konflik tanpa syarat.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa kedua belah pihak sepakat menempuh jalur damai demi stabilitas kawasan. “Gencatan senjata ini merupakan langkah awal untuk meredakan ketegangan dan memulai dialog jangka panjang,” kata Anwar.
Konflik bersenjata pecah di perbatasan kedua negara sejak akhir Mei lalu. Bentrokan pertama terjadi pada 28 Mei dan menewaskan seorang tentara Kamboja. Sejak itu, eskalasi kekerasan meningkat, terutama di sekitar wilayah sengketa yang membentang antara Provinsi Preah Vihear (Kamboja) dan Ubon Ratchathani (Thailand).
Wilayah tersebut telah lama menjadi titik panas dalam hubungan kedua negara, menyusul klaim teritorial atas kawasan yang mengelilingi kompleks Candi Preah Vihear, situs warisan dunia UNESCO yang terletak di perbatasan.
Hingga pekan lalu, suara tembakan artileri dan senapan serbu terdengar dari kedua sisi. Militer kedua negara sempat mengerahkan pasukan tambahan dan kendaraan tempur ringan ke zona konflik. Laporan sementara menyebutkan sedikitnya 27 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka, termasuk warga sipil.
Kesepakatan gencatan senjata ini disambut baik oleh komunitas internasional. Sekretaris Jenderal ASEAN dalam pernyataannya menyebutkan bahwa inisiatif damai ini menjadi contoh diplomasi regional yang efektif dalam meredakan konflik.
Pemerintah Kamboja dan Thailand dijadwalkan kembali bertemu dalam waktu dekat untuk membahas mekanisme pengawasan gencatan senjata serta kemungkinan kerja sama perbatasan, termasuk patroli gabungan dan zona demiliterisasi.
About Author
