triggernetmedia.com, KLATEN – Presiden RI Prabowo Subianto meluapkan kemarahannya terhadap sejumlah pengusaha dalam negeri yang dinilai serakah dan tidak taat aturan. Dalam acara Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Senin (21/7/2025), Prabowo secara terbuka mengecam perilaku para pengusaha yang dinilainya hanya mengejar keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
“Ini bukan lagi pengusaha yang benar. Ini bukan bisnis, ini bukan entrepreneurship ini adalah keserakahan,” tegas Prabowo.
“Serakahnomics”: Mazhab Baru Ekonomi yang Tidak Beretika
Dalam pidatonya, Presiden memperkenalkan istilah baru: “Serakahnomics”, sebagai sindiran terhadap pola pikir dan perilaku pengusaha yang terus-menerus mencari keuntungan tanpa memperdulikan dampaknya terhadap rakyat kecil.
“Ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando. Tapi ini lain: saya beri nama serakahnomics. Ini adalah keserakahan murni,” kata Prabowo dengan nada tinggi.
Presiden menilai perilaku tersebut tidak mencerminkan etika berbisnis yang sehat, melainkan bentuk eksploitasi terhadap rakyat.
“Vampir Ekonomi”: Julukan Pedas bagi Pengusaha Tak Bermoral
Tak hanya melabeli pola pikir itu sebagai “serakahnomics”, Presiden juga menyamakan para pelaku ekonomi rakus itu sebagai “vampir ekonomi” sebutan bagi pihak-pihak yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat.
“Rakyat kita masih banyak yang susah. Kok masih ada yang tega cari untung di atas penderitaan rakyat? Itu menurut saya parasit pengisap darah, vampir-vampir ekonomi,” kecamnya.
Presiden Siap Bertindak: “Sudah Saya Peringatkan Berkali-kali”
Presiden mengaku telah memberi peringatan berkali-kali kepada para pengusaha agar mematuhi peraturan. Namun, sebagian besar dinilainya masih abai dan nekat ‘mengakali’ hukum demi kepentingan pribadi.
“Saya sudah kasih warning sekian bulan. Tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang,” ujarnya.
Presiden Prabowo juga mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak akan segan menindak tegas pengusaha yang melanggar. Pernyataan keras ini juga menjadi sinyal bahwa negara akan mengambil langkah lebih aktif dalam membangun tatanan ekonomi yang adil dan berpihak pada rakyat.
About Author
