triggernetmedia.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu. Inpres tersebut diteken Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan dan menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, terutama di pulau-pulau terluar.
Kabar penandatanganan Inpres disampaikan oleh Prasetyo melalui akun Instagram pribadinya, @prasetyo_hadi28, pada Selasa (24/6/2025). Dalam unggahan video tersebut, Presiden Prabowo tampak menandatangani dokumen Inpres didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Kabinet Terdy Indra Wijaya, dan Prasetyo sendiri.
“Inpres ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan percepatan pembangunan Pulau Enggano sebagai bagian dari strategi memperkuat wilayah perbatasan dan pulau terluar,” tulis Prasetyo. Seperti dinukil dari laman suara.com, Selasa (24/6/2025).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang turut mengunggah video serupa, menyebut bahwa penandatanganan Inpres merupakan respons cepat atas keluhan masyarakat Enggano yang disampaikan langsung kepada DPR.
“Setelah mendengar aspirasi masyarakat, DPR langsung berkomunikasi dengan Presiden dan menggelar rapat lintas kementerian. Hasilnya, Inpres diterbitkan untuk mengatasi persoalan di Pulau Enggano,” ujar Dasco.
Akses Transportasi Laut Terputus
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti krisis transportasi yang dialami warga Pulau Enggano sejak Maret 2025. Dalam pernyataannya, Rieke menyebut pendangkalan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai menjadi penyebab utama terputusnya akses distribusi ke dan dari Enggano.
Akibatnya, lebih dari 4.000 jiwa yang tinggal di pulau tersebut kesulitan mendistribusikan hasil bumi, mengakses pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, energi, hingga pasokan bahan bakar minyak (BBM).
“Kalau kita menunggu hingga proses pengerukan selesai total, masyarakat bisa semakin terisolasi. Saat ini, kondisi mereka sudah hampir empat bulan dalam kesulitan,” kata Rieke dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Senin (23/6/2025).
Dorongan Penetapan Status Darurat
Rieke juga mendukung usulan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Bengkulu agar situasi di Pulau Enggano ditetapkan dalam status darurat. Ia menilai, langkah tersebut mendesak mengingat terhambatnya distribusi barang kebutuhan pokok dan hasil pertanian.
“Distribusi BBM ke TBBM Pertamina juga terdampak, yang kemudian memengaruhi penyediaan energi di wilayah Bengkulu secara lebih luas,” ujar Rieke.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini PT Pelindo tengah melakukan pengerukan darurat di Pelabuhan Pulau Baai dengan target selesai tahap awal pada Juli 2025. Namun, hal itu belum menjawab kebutuhan transportasi logistik masyarakat Enggano secara menyeluruh.
Harapan kepada Presiden
Menutup pernyataannya, Rieke mengapresiasi respons Presiden Prabowo dan mengajak publik untuk terus memberi dukungan kepada warga Enggano.
“4.300 jiwa di Pulau Enggano sejatinya adalah penjaga garis depan kedaulatan kita. Saya yakin Presiden Prabowo punya kepekaan terhadap kondisi ini,” ucapnya.
Melalui tagar #SaveEnggano, Rieke mengajak masyarakat untuk ikut menyuarakan pentingnya percepatan pembangunan dan penanganan darurat di wilayah tersebut.
About Author
