triggernetmedia.com – Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan menyarankan Presiden Prabowo Subianto melakukan perampingan kabinet, terutama bagi menteri maupun wakil menteri yang dianggap tidak berkinerja baik dalam 100 hari kerja.
Saran perampingan kabinet itu menyusul instruksi dari presiden untuk melakukan efisiensi belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Inpres tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN 2025.
Menurut Misbah, instruksi melakukan efisiensi anggaran tersebut bertolak belakang dengan jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih.
“Bahwa semangat efisiensi anggaran (APBN/APBD) bertolak belakang dengan kebijakan penambahan jumlah Kementerian, Menteri, dan Wakil Menteri,” kata Misbah, Jumat (31/1/2025).
Berkaitan dengan itu, FITRA merekomendasikan agar kepala negara melakukan perampingan kabinet.
“Melakukan perampingan kabinet, terutama bagi Menteri dan Wakil Menteri yang tidak perform hingga 100 hari kerja pemerintah saat ini,” kata Misbah.
Selain perampingan kabinet, FITRA memberikan rekomendasi lain menanggapi Inpres mengenai efisiensi belanja APBN dan APBD Tahun 2025.
Rekomendari tersebut, antara lain meminta adanya reformasi menyeluruh terhadap tata kelola keuangan negara, terutama skema Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah, agar lebih mengedepankan otonomi keuangan daerah;
Kemudian, merekomendasikan reformulasi nomenklatur program, kegiatan, klasifikasi rincian output, rincian output, hingga level komponen (satuan belanja) pada K/L agar tidak terjadi redundant, potensi pemborosan, dan peluang penyimpangan anggaran;
FITRA sekaligus mengingatkan pentingnya transparansi penggunaan belanja hasil efisiensi anggaran, agar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Di antaranya: peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dasar, akuntabilitas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta kelestarian lingkungan hidup dan SDA,” kata Misbah.
Selain itu, FITRA merekomendasikan adanya peningkatan fleksibilitas pengelolaan anggaran daerah. Misbah mengatakan sentralisasi prioritas anggaran perlu diimbangi dengan fleksibilitas pengelolaan di daerah agar kebutuhan spesifik daerah dapat terpenuhi dan pertumbuhan ekonomi daerah tidak terhambat.
“Fleksibilitas juga dapat mencegah terjadinya peningkatan ketimpangan antarwilayah terutama daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) yang membutuhkan anggaran besar,” ujarnya.
Menurut FITRA, efisiensi belanja kementerian/lembaga dapat diperluas selain 16 item yang tercantum dalam Surat Menteri Keuangan tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga.
“Seperti, efisiensi terhadap Belanja Pengadaan Mobil Dinas, Belanja Rehab Rumah Dinas Pejabat, Belanja. Penggunaan Voorijder, Belanja Makan-Minum, dll, serta dilanjutkan untuk Tahun Anggaran berikutnya,” kata Misbah.
Misbah mengatakan efisiensi belanja kementerian/lembaga dan Pemda dapat direalokasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok rentan.
“Bukan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak jelas manfaatnya,” kata Misbah.
Terakhir, FITRA merekomendasikan agar pemerintah membuka ruang bagi partisipasi masyarakat sipil dalam mengelola, mengimplementasikan, dan mengawasi belanja kementerian/lembaga dan Pemda.
“Termasuk anggaran hasil efisiensi,” kata Misbah.
Sumber: Suara.com
About Author
