triggernetmedia.com – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pontianak telah mengadakan pertemuan yang melibatkan pihak hotel dan pegiat penanggulangan HIV/AIDS se-Kota Pontianak di Aula Blanchard UPT Bahasa Universitas Tanjungpura, Kamis (26/10). Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas langkah-langkah penanggulangan virus HIV/AIDS di Kota Pontianak.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, berharap agar upaya penanggulangan AIDS dapat dilakukan dengan lebih serius, khususnya dengan memperhatikan data mengenai orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang rentan.
Ia menekankan pentingnya melakukan pelacakan ODHA berdasarkan nama dan alamat sebagai langkah pencegahan. Menurutnya, keterbukaan informasi dapat efektif dalam menanggulangi penyebaran virus, seperti yang telah diterapkan di negara-negara maju.
Meskipun ada kendala dalam aturan, Wali Kota yakin bahwa pelacakan akar penyebaran dapat dilakukan dengan sistem yang matang.
“Dalam rangka meningkatkan sinergi antara KPA Kota Pontianak dengan instansi swasta, khususnya perhotelan, bersama para pegiat, kami ingin mengingatkan mengenai pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pontianak. Sistem ini harus terus ditingkatkan,” ujar Edi saat membuka rapat koordinasi.
Selain itu, Wali Kota juga menekankan pentingnya menerapkan pola hidup sehat. Pada berbagai kesempatan, Edi selalu mendorong seluruh elemen masyarakat, tanpa terkecuali, untuk mengadopsi gaya hidup yang sehat, termasuk manajemen waktu, pola makan, dan olahraga.
Setelah pandemi COVID-19, perhatian terhadap HIV/AIDS di Kota Pontianak mulai berkurang.
Edi menegaskan bahwa virus HIV hanya dapat menyebar melalui transfusi darah, penggunaan jarum suntik, atau hubungan seksual. KPA Kota Pontianak selalu berupaya untuk mencegah penyebaran dengan membagikan alat kontrasepsi dan jarum suntik kepada masyarakat.
Sekretaris KPA Kota Pontianak, Lusi Nuryanti, menjelaskan bahwa hingga saat ini, terdapat sekitar seribu ODHA di Kota Pontianak. Hal ini menjadi tantangan bagi pihaknya karena anggaran untuk penanggulangan AIDS dari pemerintah pusat semakin berkurang.
“Semua biaya pengobatan ODHA, termasuk pengobatan melalui BPJS, ditanggung oleh Pemerintah Kota Pontianak. Sejak tahun 1993, Pemerintah Kota Pontianak telah membentuk KPA tiga tahun sebelum pembentukan secara nasional,” jelas Lusi.
About Author
