triggernetmedia.com – Ketua Ikatan Pemuda Dayak Kabupaten Mempawah (IPDKM), Adrianus menilai kebijakan pemerintah mengumumkan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan pertimbangan anggaran BBM subsidi terus meningkat hingga 3 (tiga) kali lipat dari Rp.152,5 triliun menjadi Rp.502,4 triliun dan kemungkinan akna meningkat terus sudah tepat.
“Sementara di sisi lain subsidi BBM lebih banyak digunakan kelompok ekonomi mampu yakni sebanyak 70 persen, sehingga menaikkan harga BBM menjadi pilihan terakhir pemerintah,” ujar Adrianus, Senin (5/9/2022).
“Kami sangat setuju dengan keputusan presiden Jokowi yang menaikkan harga BBM subsidi pada akhir pekan kemari,” sambung Adrianus.
Dikatakan, subsidi BBM tidak selalu dinikmati masyarakat ekonomi kurang mampu. Menurutnya pada sejumlah SPBU masih banyak kendaraan mewah mengisi BBM subsidi.
“Termasuk pengusaha-pengusaha besar yang ada, bahkan puluhan hingga ratusan truck juga menggunakan BBM subsidi,” ungkap Adrianus.
Adrianus menilai jika BBM dinaikkan sesuai dengan kenaikan minyak dunia dan hasil kenaikan dialihkan, kemudian dibagikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu.
“Maka jika dikalkulasikan masing-masing keluarga di Indonesia akan mendapat Rp. 600ribu yang akan dicairkan pemerintah pada bulan September 2022 ini,” tukasnya.
Sementara itu, Bendahara IPDKM Marsekus menyatakan mendukung kebijakan pemerintah, hanya saja ia berharap pengalihan subsidi ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat benar-benar direalisasikan dan diterima masyarakat tidak mampu.
“Jangan sampai terjadi BLT diambil lantas orang yang justru mampu bahkan sepantasnya tak lagi menggunakan BBM subsidi selama ini,” ujarnya.
“Orang mampu jika tidak bisa bantu yang tidak mampu, jangan lagi mengambil hak-hak masyarakat tidak mampu yang disediakan pemerintah, sehingga subsidi yang disediakan pemerintah untuk orang yang tidak mampu tepat sasaran,” timpal Marselus.
Agar subsidi tepat sasaran tambahnya, kepada masyarakat tidak mampu maka pemerintah kab/kota, camat, lurah, kepala desa, RT, RW harus membantu melakukan administrasi kependudukan yang baik agar pemberian subsidi tepat sasaran.
“Karena saya lihat selama ini yang mendapatkan bantuan itu banyak dari keluarga pejabat tadi. Berartikan masih banyak yang bocor,” tandasnya.
About Author
