triggernetmedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan Status Desa Tertinggal yang ada di Provinsi Kalbar tidak ada lagi di tahun 2023 mendatang. Target tersebut dilihat dari Status Desa Sangat Tertinggal di Provinsi itu yang kekinian sudah menjadi nol.
“Dengan kata lain, tidak ada lagi Status Desa Sangat Tertinggal di Tahun 2022 ini,” ujar Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, usai membuka kegiatan Penandatangan Berita Acara Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kalbar Tahun 2022, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (6/7/2022).
“Di Provinsi Kalbar tahun 2018 jumlah desa mandiri hanya ada 1 dan sekarang ini sudah berjumlah 586 desa mandiri, kemudian desa sangat tertinggal itu di tahun 2018, 677 desa sangat tertinggal untuk sekarang di provinsi kalbar sudah tidak ada. Untuk desa tertinggal di tahun 2018 sekitar 968 dan di tahun 2022 berjumlah 94 desa tertinggal, dan target saya di tahun depan desa tertinggal sudah tidak ada,” jelasnya lagi.
Gubernur Sutarmidji menyebut, aat ini ada empat kabupaten yang tidak memiliki Status Desa Tertinggal, yaitu Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Sambas.
“Jika ada data yang tidak sesuai dengan data yang laporan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, bisa dilakukan pengujian data tersebut,” jelasnya.
“Jika ingin menguji banyaknya status Desa Tertinggal, bisa disandingkan dengan data-data yang ada tentang kemiskinan, pengangguran, kebutuhan masyarakat dan rantai pasok di desa tersebut. Karena jika di desa masih ada desa tertinggal yang banyak pasti angka kemiskinannya sangat tinggi. Jika ada yang tidak sesuai, pasti ada data yang tidak sinkron sehingga ini menjadi alat ukur untuk menguji data atau sinkronisasi data tersebut,” ujarnya menambahkan.
Dengan adanya Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kalbar Tahun 2022, bisa dimanfaatkan untuk transparansi anggaran Dana Desa di daerah tersebut.
Kemudian, sambung Sutarmidji, Indeks Desa Membangun juga, yakni sebagai pertanggung jawaban dalam penggunaan Dana Desa.
“Bahwa Dana Desa itu sangat bermanfaat jangan sampai nanti kalau Dana Desa dikucurkan besar tapi masih banyak desa yang sangat tertinggal bisa jadi pemerintah pusat akan mengevaluasi untuk pengucuran dana tersebut, ketika sukses, bisa saja sewaktu-waktu anggaran desa ditambah,” tegasnya.
Sedangkan untuk penilaian Desa, lanjutnya, bahwa penilai itu langsung dilakukan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang dilaksanakan oleh Pendamping Desa secara objektif dan transparan sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
“Sedangkan untuk pendamping desa bukanlah dari jajaran pemerintah provinsi dan kita tidak terkait keterikatan penilaian desa dari mereka, sehingga betul-betul objektif. Tidak ada saat waktu penilaian pemerintah provinsi kalbar melakukan intervensi ke mereka. Semua bisa diukur ada 54 indikator dalam penilaian tersebut,” katanya.
“Dalam masa pandemi kalbar bisa menurunkan angka kemiskinan walaupun tipis. Untuk di tahun 2022 ini, angka kemiskinan semester 1 sudah turun 0,31 persen dari 7,15 sekarang tinggal 6,84 persen ini merupakan capaian yang bagus mudah-mudahan akan terus baik,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar Yuslinda, mengungkapkan, berdasarkan pemutakhiran status Indeks Desa Membangun di tahun 2022 telah selesai diinput oleh desa seluruh kalbar, dimana Desa Mandiri sebelumnya di tahun 2021 sebesar 385 Desa, pada tahun 2022 Desa Mandiri berjumlah 586 Desa.
“Status Desa Maju sebelumnya tahun 2021 berjumlah 456 Desa, sedangkan pada tahun 2022 menjadi 549 Desa, untuk Desa Berkembang tahun 2021 berjumlah 910 Desa, pada tahun 2022 menjadi 802 Desa, Status Desa Tertinggal tahun 2021 berjumlah 280 Desa pada tahun 2022 berkurang menjadi 94 Desa,” jelasnya.
About Author
