banner 468x60 banner 468x60 banner 468x60

5 Aturan Baru PPKM Mikro yang Diperketat, Berlaku hingga 5 Juli

Trigger Netmedia - 22 Juni 2021
5 Aturan Baru PPKM Mikro yang Diperketat, Berlaku hingga 5 Juli
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. - (Dok. Kemenpora)

triggernetmedia.com – Lonjakan kasus covid-19 membuat pemerintah kembali memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

PPKM Mikro ini akan mulai diberlakukan pada 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto.

“Terkait dengan penebalan atau penguatan PPKM mikro, arahan presiden tadi untuk melakukan penyesuaian, jadi ini akan berlaku mulai besok 22 Juni sampai 5 Juli, dua minggu ke depan bahwa beberapa penguatan PPKM Mikro akan dituangkan dalam Instruksi Mendagri,” kata Airlangga dalam siaran langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/6/2021).

Adapun beberapa aturan yang diberlakukan selama PPKM Mikro.

1. Pemberlakuan WFH 75 Persen

Kegiatan perkantoran atau tempat kerja di semua instansi baik di kementerian/lembaga, BUMN/BUMD akan mengikuti Surat Edaran Kemenpan RB.

Di wilayah zona merah, work from home (WFH) diberlakukan sebanyak 75 persen, sementara 25 persen bekerja dari kantor untuk wilayah zona merah.

Untuk wilayah di luar zona merah dapat menerapkan kebijakan 50 persen WFH dan 50 persen bekerja dari kantor.

Selain itu, perkantoran diminta untuk mengatur skema kerja WFH. Hal ini agar tidak ada pegawai yang melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain.

2. Kegiatan Belajar Mengajar secara Daring

Pemerintah memberlakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah zona merah secara daring atau online.

Sementara itu, zona lainnya mengikuti aturan dari Kemendikbudristek.

3. Tempat Makan Tutup Pukul 20.00

Selama PPKM Mikro, pembeli yang ingin makan di tempat dibatasi sebanyak 25 persen dari kapasitas.

Restoran, warung makan, kafe, PKL, dan lapak jalanan di pusat perbelanjaan atau di pasar hanya diperbolehkan melayani pembeli untuk makan di tempat maksimal 25 persen dari kapasitas.

Untuk layanan take away atau dibawa pulang, pesanan menyesuaikan jam operasional.

Selain itu, jam operasional untuk semua tempat makan akan dibatasi sampai pukul 20.00.

4. Tempat Ibadah Ditutup

Tempat ibadah di zona merah juga diimbau untuk tidak menyelenggarakan kegiatan keagamaan sampai dinyatakan aman.

5. Kegiatan Kemasyarakatan Dibatasi

Pemerintah melarang kegiatan seni budaya, sosial dan kemasyarakatan. Hal ini untuk menghindari adanya kerumunan dan keramaian di zona merah.

Sementara untuk zona lain akan dibuka 25 persen. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan prokes secara ketat.

Sumber : Suara.com

Tinggalkan Komentar

Terkini

Pfizer Klaim Vaksin Dosis Ketiga Tingkatkan Antibodi terhadap Varian Delta Covid-19

Pfizer Klaim Vaksin Dosis Ketiga Tingkatkan Antibodi terhadap Varian Delta Covid-19

Analisis   Headline   Internasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan
Jokowi Minta Pengusaha Tiru Pembangunan Rumah Oksigen

Jokowi Minta Pengusaha Tiru Pembangunan Rumah Oksigen

Bisnis   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan   Sospolhukam
Pemerintah Fokus Pada Penanganan COVID-19, Revisi PP 109 Bukan Prioritas

Pemerintah Fokus Pada Penanganan COVID-19, Revisi PP 109 Bukan Prioritas

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan   Sospolhukam
Turunkan Angka Penularan dan Kematian, Pemerintah Terus Perkuat Testing dan Tracing

Turunkan Angka Penularan dan Kematian, Pemerintah Terus Perkuat Testing dan Tracing

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan
Tentara Israel Tembak Mati Bocah Palestina di Tepi Barat

Tentara Israel Tembak Mati Bocah Palestina di Tepi Barat

Headline   Internasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Kebakaran Hutan di Turki, Warga Perumahan Dievakuasi

Kebakaran Hutan di Turki, Warga Perumahan Dievakuasi

Headline   Internasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Curigai Tuntutan Rendah Juliari, ICW Sebut KPK Gagal Bela Korban Bansos Covid-19

Curigai Tuntutan Rendah Juliari, ICW Sebut KPK Gagal Bela Korban Bansos Covid-19

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Dalih KPK Tuntut Eks Mensos Juliari 11 Tahun Bui, Jubir: Berdasar Hasil Fakta Penyidikan

Dalih KPK Tuntut Eks Mensos Juliari 11 Tahun Bui, Jubir: Berdasar Hasil Fakta Penyidikan

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Dinilai Lari dari Agenda, Pemerintah Diminta Prioritaskan Nakes Ketimbang Influencer

Dinilai Lari dari Agenda, Pemerintah Diminta Prioritaskan Nakes Ketimbang Influencer

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan   Sospolhukam
Jokowi Minta Peringatan BMKG Harus Jadi Rujukan Pengambilan Keputusan Pemerintah

Jokowi Minta Peringatan BMKG Harus Jadi Rujukan Pengambilan Keputusan Pemerintah

Headline   Maritim   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com