triggernetmedia.com – Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji menyatakan, desentralisasi sekarang sudah mengarah ke sentralisasi. Sebagai contoh, kata dia, masalah pertambangan dan lain sebagainya. Saat ini perizinannya dikelola oleh pusat dan menyebabkan lamanya pengurusan yang menyebabkan aktivitas masyarakat terhambat.
“Hal itu juga mempengaruhi catatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena hasil galian yang masih ilegal tadi,” ungkap Sutarmidji dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) di diskusi pakar IV dengan topik “Desentralisasi Ekonomi: Peran Tata Kelola Ekonomi Daerah terhadap Ultimate Goals Otonomi Daerah”, di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (16/6/2021).
“Pergerakan perekonomian dalam bentuk apapun dan sumber daya alam atau bahan baku tidak bisa diolah menjadi barang setengah jadi dan sebagainya, karena masalah listrik, di mana listrik sebesar 220 Megawatt masih dibeli dari Malaysia, sehingga bagaimana perekonomian Kalbar bisa bergerak bila pengeluaran terbesarnya ada pada sumber energi (listrik) yang merupakan penggerak kegiatan ekonomi apapun,” papar Sutarmidji.
Sutarmidji optimis, bila empat sampai lima tahun ke depan Kalimantan Barat akan menjadi penyumbang PDRB terbesar se-Kalimantan. Hal ini disebabkan Kalbar merupakan penghasil CPO terbesar kedua se-Indonesia yang jumlah produksinya kurang lebih 4 juta ton per tahun.
“Akan tetapi, adapun yang tercatat di Kalbar belum separuhnya, karena pintu ekspornya masih melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Lampung, Belawan dan lain sebagainya,” katanya.
Dengan adanya Pelabuhan Internasional Kijing dan Perbatasan Badau, Sutarmidji berharap setengah dari ekspor sudah tercatat di Kalbar. Apabila 4 juta ton sudah tercatat di Kalimantan Barat sepenuhnya, maka Kalbar akan bersaing dengan Kalimantan Timur sebagai peyumbang PDRB terbesar se-Kalimantan.
“Selama menjabat Gubernur, semenjak September 2018 sampai sekarang ini, sudah bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp1,7 triliun menjadi Rp2,4 triliun sampai Rp2,5 triliun. Artinya, Pemerintahannya sudah bisa meningkatkan pendapatan sebesar Rp700 miliar sampai Rp800 miliar sampai dengan saat ini. Dan saya yakin bisa sampai Rp3 triliun nantinya,” kata Sutarmidji.
Pada Sektor Pertanian menurutnya juga harus lebih dikembangkan. Jika hanya mengandalkan sektor pertambangan saja, akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup.
“Sektor Pertanian juga merupakan Sektor yang ingin lebih dikembangkan, karena kalau hanya mengandalkan sektor pertambangan saja akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan lain sebagainya,” urainya.
Sutarmidji juga meminta kepada KPPOD agar Balai Latihan Kerja diganti menjadi Pusat Sertifikasi Keahlian. Dia juga meminta Pemerintah Pusat dan Daerah, agar meningkatkan indikator desa-desa yang belum maju dan mandiri di Indonesia.
“Saya minta indikator desa-desa dapat ditingkatkan, agar dapat lebih maju dan mandiri. Untuk itu diharapkan dalam menggunakan dana desa dapat melengkapi indikator yang ada, supaya desa mandiri menjadi bertambah,” pungkasnya.
Diskusi Pakar IV KPPOD tersebut mengadirkan sejumlah narasumber, yakni Direktur APINDO Research Instittute, Agung Pambhudi, Direktur Riset Center Of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah dan Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2014-2019, Prof. Bambang Soemantri Brodjonegoro. Peserta yang terlibat diantaranya dari unsur kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan akademisi, serta komponen masyarakat sipil serta mitra-mitra strategis KPPOD yang mengikuti kegiatan ini melalui daring.
Turut mendampingi Gubernur Kalbar pada acara tersebut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Kalbar, Syarif Kamaruzaman. (*)
About Author
