triggernetmedia.com – Gubernur Kalbar H. Sutamidji mengungkapkan pada tahun 2020 lalu, persentase penduduk miskin sebesar 7,24 persen, lebih kecil dari rata-rata nasional sebesar 10,19 persen. Tingkat pengangguran terbuka Kalbar sebesar 5,81 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya, namun tetap lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata Nasional yang berada pada angka 7,1 persen. Sedangkan IPM Kalbar meningkat sebesar 0,01 menjadi 67,66, namun masih berada di bawah rata-rata nasional 71,90.
Hal tersebut dibeberkannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang Tahun 2022 secara daring di Ruang Analisis Data, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (29/3/2021).
“Walaupun penduduk miskin dan pengangguran Kalbar relatif kecil, pertumbuhan ekonomi Kalbar mengalami kontraksi sebesar -1,82 di mana lebih baik dibandingkan capaian nasional sebesar -2,07. Kondisi ini, dibandingkan dengan kabupaten Ketapang capaian empat indikator makro kabupaten Ketapang terbilang menurun karena hanya satu indikator yang berada di atas nasional dan provinsi, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar -0,50 persen, masih di bawah nasional dan provinsi,” jelas Sutarmidji.
“Capaian kemiskinan Ketapang 10,29 persen, pengangguran terbuka sebesar 7,3 persen dan IPM sebesar 67,17. Hal ini harus menjadi perhatian khusus untuk RPJMD Ketapang berikutnya,” timpalnya.
Selain itu, Gubernur Kalbar, Sutarmidji membeberkan, untuk paket strategis yang akan dilaksanakan tahun 2021 di Kabupaten Ketapang adalah peningkatan ruas jalan Tumbang Titi-Tanjung senilai Rp 8,75 miliar. Kemudian peningkatan jalan Simpang Sungai Gatang sampai Teluk Batu senilai Rp 4,769 miliar terus Peningkatan Jalan Batas Kota Ketapang sampai Pesaguan sebesar Rp. 4,238 Miliar serta pembangunan jembatan Riam Danau tahap tiga senilai Rp 3,33 miliar.
“Dengan adanya peningkatan jalan, diharapkan dapat membantu peningkatan infrastuktur di kabupten Ketapang,” kata dia.
Musrenbang dan RKPD kabupaten/kota merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022. Hal ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya. (*)
About Author
