banner 468x60

KPU Tunjuk Ilham Saputra Gantikan Arief Budiman

Trigger Netmedia - 15 Januari 2021
KPU Tunjuk Ilham Saputra Gantikan Arief Budiman
Komisioner KPU Ilham Saputra - (Suara.com/M Yacub Ardiansyah)

triggernetmedia.com – Komisi Pemilhan Umum menunjuk Ilham Saputra sebagai plt. Ketua KPU. Penunjukan Ilham dilakukan dalam rapat pleno menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan Arief Budiman.

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan Ilham ditunjuk secara aklamasi. Penunjukan Ilham, kata Raka, sudah sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilian Umum Pasal 41 ayat 2 yang menyebutkan, pemilihan Ketua KPU, KU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diputuskan melalui rapat pleno tertutup.

 

“Nah, rapat pleno yang kami laksanakan tadi memutuskan hal-hal sebagai berikut. Pertama, memilih Plt. Ketua Ilham Saputra secara aklamasi. Jadi kami telah memilih ketua KPU saudara Ilham Saputra,” kata Raka di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (15/1/2021).

Kedua, lanjut Raka, plt. Ketua KPU mengkoordinasikan tindak lanjut putusan DKPP.

“Dengan menerbitkan keputusan peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan selaku ketua KPU kepada saudara Arief Budiman paling lambat 7 hari sejak keputusan DKPP dibacakan,” ujar Raka.

Sebelumnya Ketua KPU Arief Budiman mengaku belum menerima salinan hard copy putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas perkara nomor 123-PKE-DKPP/X/2020. Arief berujar, dirinya bakal menunggu lebih dulu kiriman resmi salinan putusan baru mengambil sikap.

“Hard copy belum nerima. Kalau soft file kan sebenarnya sudah bisa kita anu. Tapi secara resmi biasanya kita dikirimi hard copy. Nah kita tunggu, kita pelajari baru lah nanti bersikap kita mau ngapain,” kata Arief kepada wartawan, Rabu (13/1/2021).

Sementara itu menanggapi putusan DKPP yang memberhentikan dirinya, Arief menegaskan begini.

“Satu saja yang ingin saya tegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan kejahatan pemilu,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata dia, terkait keputudan tersebut bakal dijelaskan melalui komisioner KPU.

“Untuk lebih lengkap nanti bisa hubungi Bu Evi. Mas Pram juga menyatakan disenting opinion terhadap putusan itu, yang memberhentikan Arief Budiman sebagai Ketua KPU,” kata Arief.

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum bakal mempelajari lebih dahulu sebelum menjalankan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan Arief Budiman sebagai Ketua KPU.

Hal itu dikatakan Komisioner KPU Evi Novida Ginting menanggapi putusan sidang DKPP atas perkara nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 yang digelar secara virtual, Rabu (13/1/2021).

“Kami masih menunggu salinan putusan untuk dipelajari dan kemudian akan melaksanakan rapat pleno yang kemudian akan dijadwalkan untuk mengambil keputusan apakah akan dilaksanakan atau tidak putusan DKPP tersebut,” kata Evi kepada wartawan, Rabu (13/1/2021).

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berhentikan Arief Budiman dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Ketua KPU Arief Budiman dipecat karena membela rekannya Evi Novida Ginting.

Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan perkara nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 yang digelar secara virtual, Rabu (13/1/2021).

“Sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada teradu Arief Budiman,” kata Ketua DKPP Muhammad dikutip dari sidang virtual yang digelar di akun YouTube resmi DKPP.

DKPP menyebut Arief terbukti melanggar etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu ketika mendampingi Komisioner KPU Evi Novida Ginting menggugat surat keputusan Presiden Joko Widodo ke PTUN Jakarta.

Pengadu bernama Jupri, juga mempermasalahkan surat KPU RI Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang diterbitkan Arief. Surat itu berkaitan dengan pengaktifan kembali Evi sebagai komisioner.

DKPP meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengawasi pelaksanaan putusan dan memerintahkan KPU RI melaksanakan putusan dalam waktu paling tujuh hari.

Kasus ini berawal ketika terjadinya polemik antara penyelenggara pemilu. DKPP sempat memecat Evi dari jabatan Komisioner KPU RI karena diduga melanggar kode etik.

Setelah itu, putusan dijalankan. Presiden Jokowi menerbitkan surat pemecatan terhadap Evi Novida Ginting. Namun, surat itu digugat Evi ke PTUN Jakarta.

Lantas, PTUN Jakarta membatalkan surat pemecatan Evi pada 23 Juli 2020. Dia pun kembali menjadi komisioner pada Agustus 2020.

 

Sumber : Suara.com

Tinggalkan Komentar

Terkini

Gol Indah Ivan Perisic Selamatkan Kroasia dari Keganasan Republik Ceko

Gol Indah Ivan Perisic Selamatkan Kroasia dari Keganasan Republik Ceko

Headline   Internasional   News   Sepak Bola   Sport
Aksi Sikut Lovren Bikin Kroasia Tertinggal Satu Gol dari Republik Ceko di Babak I

Aksi Sikut Lovren Bikin Kroasia Tertinggal Satu Gol dari Republik Ceko di Babak I

Headline   Internasional   News   Sepak Bola   Sport
Ditarget Emas, Ini Cara Kevin/Marcus Atasi Tekanan Jelang Olimpiade

Ditarget Emas, Ini Cara Kevin/Marcus Atasi Tekanan Jelang Olimpiade

Headline   Internasional   Kabar Arena   News   Sport
Menpora Upayakan Peraih Emas Olimpiade Masuk Kategori Pahlawan Nasional

Menpora Upayakan Peraih Emas Olimpiade Masuk Kategori Pahlawan Nasional

Headline   Internasional   Nasional   News   Sport
Penalti Emil Forsberg Paksa Slovakia Berlutut di Kaki Pemain Swedia

Penalti Emil Forsberg Paksa Slovakia Berlutut di Kaki Pemain Swedia

Headline   Internasional   News   Sepak Bola   Sport
BLT Dana Desa Cair Juni 2021: Silahkan Cek di sid.kemendesa.go.id

BLT Dana Desa Cair Juni 2021: Silahkan Cek di sid.kemendesa.go.id

Ekonomi   Headline   Kabar Desa   Kesra   Keuangan   News   Pelayanan Puplik
Terima Suap dari Harun Masiku, Eks Anggota KPU Wahyu Setiawan Dieksekusi KPK

Terima Suap dari Harun Masiku, Eks Anggota KPU Wahyu Setiawan Dieksekusi KPK

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Penangan COVID-19 dan PPKM di Perbatasan Harus Dilakukan Dengan Tegas

Penangan COVID-19 dan PPKM di Perbatasan Harus Dilakukan Dengan Tegas

Headline   Kesehatan   Kilas Kalbar   News   Pelayanan Puplik   Sorotan   Sospolhukam
Pemerintah Kantongi Rp 13,5 Triliun Hasil Lelang Hotel hingga Mobil Antik Sitaan

Pemerintah Kantongi Rp 13,5 Triliun Hasil Lelang Hotel hingga Mobil Antik Sitaan

Ekonomi   Headline   Keuangan   Nasional   News   Sorotan
Bank Dunia Kasih Utang Rp 7,2 Triliun ke Indonesia, untuk Program Vaksin Covid-19

Bank Dunia Kasih Utang Rp 7,2 Triliun ke Indonesia, untuk Program Vaksin Covid-19

Ekonomi   Headline   Internasional   Kesehatan   Keuangan   News   Sorotan   Sospolhukam

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com