banner 468x60 banner 468x60

KPU Tunjuk Ilham Saputra Gantikan Arief Budiman

Trigger Netmedia - 15 Januari 2021
KPU Tunjuk Ilham Saputra Gantikan Arief Budiman
Komisioner KPU Ilham Saputra - (Suara.com/M Yacub Ardiansyah)

triggernetmedia.com – Komisi Pemilhan Umum menunjuk Ilham Saputra sebagai plt. Ketua KPU. Penunjukan Ilham dilakukan dalam rapat pleno menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan Arief Budiman.

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan Ilham ditunjuk secara aklamasi. Penunjukan Ilham, kata Raka, sudah sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilian Umum Pasal 41 ayat 2 yang menyebutkan, pemilihan Ketua KPU, KU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diputuskan melalui rapat pleno tertutup.

 

“Nah, rapat pleno yang kami laksanakan tadi memutuskan hal-hal sebagai berikut. Pertama, memilih Plt. Ketua Ilham Saputra secara aklamasi. Jadi kami telah memilih ketua KPU saudara Ilham Saputra,” kata Raka di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (15/1/2021).

Kedua, lanjut Raka, plt. Ketua KPU mengkoordinasikan tindak lanjut putusan DKPP.

“Dengan menerbitkan keputusan peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan selaku ketua KPU kepada saudara Arief Budiman paling lambat 7 hari sejak keputusan DKPP dibacakan,” ujar Raka.

Sebelumnya Ketua KPU Arief Budiman mengaku belum menerima salinan hard copy putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas perkara nomor 123-PKE-DKPP/X/2020. Arief berujar, dirinya bakal menunggu lebih dulu kiriman resmi salinan putusan baru mengambil sikap.

“Hard copy belum nerima. Kalau soft file kan sebenarnya sudah bisa kita anu. Tapi secara resmi biasanya kita dikirimi hard copy. Nah kita tunggu, kita pelajari baru lah nanti bersikap kita mau ngapain,” kata Arief kepada wartawan, Rabu (13/1/2021).

Sementara itu menanggapi putusan DKPP yang memberhentikan dirinya, Arief menegaskan begini.

“Satu saja yang ingin saya tegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan kejahatan pemilu,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata dia, terkait keputudan tersebut bakal dijelaskan melalui komisioner KPU.

“Untuk lebih lengkap nanti bisa hubungi Bu Evi. Mas Pram juga menyatakan disenting opinion terhadap putusan itu, yang memberhentikan Arief Budiman sebagai Ketua KPU,” kata Arief.

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum bakal mempelajari lebih dahulu sebelum menjalankan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan Arief Budiman sebagai Ketua KPU.

Hal itu dikatakan Komisioner KPU Evi Novida Ginting menanggapi putusan sidang DKPP atas perkara nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 yang digelar secara virtual, Rabu (13/1/2021).

“Kami masih menunggu salinan putusan untuk dipelajari dan kemudian akan melaksanakan rapat pleno yang kemudian akan dijadwalkan untuk mengambil keputusan apakah akan dilaksanakan atau tidak putusan DKPP tersebut,” kata Evi kepada wartawan, Rabu (13/1/2021).

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berhentikan Arief Budiman dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Ketua KPU Arief Budiman dipecat karena membela rekannya Evi Novida Ginting.

Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan perkara nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 yang digelar secara virtual, Rabu (13/1/2021).

“Sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada teradu Arief Budiman,” kata Ketua DKPP Muhammad dikutip dari sidang virtual yang digelar di akun YouTube resmi DKPP.

DKPP menyebut Arief terbukti melanggar etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu ketika mendampingi Komisioner KPU Evi Novida Ginting menggugat surat keputusan Presiden Joko Widodo ke PTUN Jakarta.

Pengadu bernama Jupri, juga mempermasalahkan surat KPU RI Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang diterbitkan Arief. Surat itu berkaitan dengan pengaktifan kembali Evi sebagai komisioner.

DKPP meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengawasi pelaksanaan putusan dan memerintahkan KPU RI melaksanakan putusan dalam waktu paling tujuh hari.

Kasus ini berawal ketika terjadinya polemik antara penyelenggara pemilu. DKPP sempat memecat Evi dari jabatan Komisioner KPU RI karena diduga melanggar kode etik.

Setelah itu, putusan dijalankan. Presiden Jokowi menerbitkan surat pemecatan terhadap Evi Novida Ginting. Namun, surat itu digugat Evi ke PTUN Jakarta.

Lantas, PTUN Jakarta membatalkan surat pemecatan Evi pada 23 Juli 2020. Dia pun kembali menjadi komisioner pada Agustus 2020.

 

Sumber : Suara.com

Tinggalkan Komentar

Terkini

Restrukturisasi Sulit Akibat Utang Terlalu Besar, Garuda Indonesia Bakal Pailit?

Restrukturisasi Sulit Akibat Utang Terlalu Besar, Garuda Indonesia Bakal Pailit?

Bisnis   Ekonomi   Keuangan   Nasional   News   Sorotan
Update 19 Oktober: Positif Covid-19 Indonesia Tambah 902, Jadi 4.236.287 Orang

Update 19 Oktober: Positif Covid-19 Indonesia Tambah 902, Jadi 4.236.287 Orang

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan
Dicopot karena Cabul, Eks Kapolsek Parigi juga Diproses Kasus Tiduri Anak Tersangka

Dicopot karena Cabul, Eks Kapolsek Parigi juga Diproses Kasus Tiduri Anak Tersangka

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
AKP Robin Bantah 8 Orang Bekingan Azis Syamsuddin di KPK: Cuma Saya Sendiri

AKP Robin Bantah 8 Orang Bekingan Azis Syamsuddin di KPK: Cuma Saya Sendiri

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Nikita Mirzani Bongkar Harga yang Harus Dibayar saat Karantina di Hotel

Nikita Mirzani Bongkar Harga yang Harus Dibayar saat Karantina di Hotel

Gosip   Headline   Infotainment   Lifestyle   Selebritis   Serba-serbi   Trend
Wika Salim Unggah Foto Siluet di Tepi Pantai, Publik: Kirain Anya Geraldine

Wika Salim Unggah Foto Siluet di Tepi Pantai, Publik: Kirain Anya Geraldine

Gosip   Headline   Infotainment   Lifestyle   Selebritis   Serba-serbi   Trend
Poppy Dharsono Ingin Kolaborasikan Fashion Italia dan Indonesia

Poppy Dharsono Ingin Kolaborasikan Fashion Italia dan Indonesia

Fashion   Headline   Infotainment   Kekinian   Lifestyle   Selebritis   Serba-serbi   Trend
AniesBaswedan Akan Dideklarasikan Jadi Calon Presiden 2024

AniesBaswedan Akan Dideklarasikan Jadi Calon Presiden 2024

Comunity   Headline   Nasional   News   Politik   Sorotan
LAB 45: Akun-akun Pendukung Jokowi di Pilpres 2019 Kini jadi Buzzer Pemerintah

LAB 45: Akun-akun Pendukung Jokowi di Pilpres 2019 Kini jadi Buzzer Pemerintah

Analisis   Comunity   Headline   IT   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Industri Pariwisata Kampung Cikadu di KEK Tanjung Lesung Terus Digenjot

Industri Pariwisata Kampung Cikadu di KEK Tanjung Lesung Terus Digenjot

Ekonomi   Headline   Nasional   News   Sorotan

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com