triggernetmedia.com – Bupati Landak menggelar rapat koordinasi secara virtual melalui video conference bersama Sekda, Kepala Dinas terkait, para Camat, dan seluruh Kepala Desa, Senin (11/05/20). Rapat koordinasi tersebut guna membahas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2020 untuk masyarakat terdampak pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).
“Hal tersebut mengacu pada instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di desa melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,” ujar Bupati Landak Karolin Margret Natasa, Selasa (12/5/2020) di Ngabang.
Melalui rapat koordinasi tersebut, jelas Karolin, Pemerintah Kabupaten Landak meminta kepada Kepala Desa untuk menganggarkan BLT yang di bahas itu, mengingat sumber bantuan berasal dari Dana Desa.
“Desa tetap harus menganggarkan untuk bantuan langsung tunai dengan sumber dana desa. Jadi, dana desa yang selama ini berupa kegiatan fisik diminta untuk dianggarkan juga untuk bantuan langsung tunai,” jelas Karolin.
Untuk BLT dana desa ini, sambung Karolin, nantinya akan diterima masyarakat sebesar 600 ribu rupiah/bulan yang akan diberikan dalam jangka waktu tiga bulan kepada keluarga penerima.
“Untuk bantuan langsung tunai sendiri adalah sebesar 600 ribu rupiah/keluarga dan disalurkan dalam jangka waktu tiga bulan. Jadi tiap bulan satu KK itu terima 600 ribu,” sebut Karolin.
Para Kepala Desa diminta bersama tim Relawan Desa Lawan COVID-19 yang telah dibentuk agar segera melakukan pendataan dilapangan terhadap masyarakat yang berhak menerima BLT, sehingga penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Kami meminta Kades membentuk relawan lawan Covid-19 yang diharapkan segera melakukan pendataan dilapangan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar bantuan ini tepat sasaran,” ujar Karolin menambahkan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Kabupaten Landak, Mardimo menegaskan, kriteria dan petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima BLT Dana Desa.
Menurutnya, calon penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin yang terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian, terdapat keluarga berpenyakit kronis/menahun, non PKH, non BPNT dan non kartu prakerja.
“Bahwa penerima bantuan BLT Dana Desa ini adalah masyarakat diluar penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST),” sebutnya.
Saat ini, sambung Mardimo, pihaknya sudah memilah data penerima bantuan sosial untuk menjadi dasar pendataan dilapangan. Data tersebut sudah dipilah.
“Data di DTKS itu penerima PKH, BPNT, BST itu sudah dipilah. Artinya kita fokus pada non PKH, Non BPNT, non BST, sehingga akan lebih mudah kita dalam memilahnya,” jelas Mardimo.
Lebih lanjut Mardimo meminta tim pendata BLT dana Desa dilapangan juga melibatkan para pendamping PKH dan pendamping desa.
“Harapan kami berkaitan dengan pendataan dilapangan selain melibatkan RT atau Kadus, libatkan juga pendamping PKH dan pendamping Desa,” ujar dia.
Dek I Ariz
About Author
