triggernetmedia.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan tiga strategi utama untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027. Ketiga strategi tersebut meliputi pendekatan pragmatis, transformatif, dan diplomatis yang akan menjadi bagian dari arah kebijakan fiskal pemerintah.
Direktur Strategi APBN Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu, Wahyu Utomo, mengatakan pemerintah membutuhkan langkah yang lebih terarah dan inovatif agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terus bertahan di kisaran 5 persen.
Menurutnya, target pertumbuhan yang lebih tinggi harus dicapai melalui optimalisasi belanja negara, peningkatan investasi, penguatan sektor produktif, serta perluasan kerja sama ekonomi internasional.
“Kita ingin tahun 2027 pertumbuhan tinggi, 6 persen. Di mana dong caranya, kan gitu? Defisitnya kecil tapi kok pertumbuhannya tinggi? Nah, ini kita menggunakan tiga pendekatan. Jadi untuk tumbuh tinggi tidak bisa dengan cara-cara biasa. Kalau dengan cara biasa, paling levelnya 5 persen,” ujar Wahyu dalam diskusi publik Outlook Ekonomi 2027 di Kantor Katadata, Jakarta, dikutip Rabu (21/10/2026).
Strategi Pragmatis: Perkuat Konsumsi dan Sektor Produktif
Wahyu menjelaskan, strategi pertama dilakukan melalui pendekatan pragmatis, yakni mengarahkan kebijakan fiskal pada sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Dari sisi pengeluaran, pemerintah akan mengoptimalkan belanja negara untuk mendukung konsumsi rumah tangga dan investasi.
Konsumsi rumah tangga saat ini disebut menyumbang sekitar 54 persen terhadap perekonomian nasional, sedangkan investasi berkontribusi sekitar 29 persen.
Dengan komposisi tersebut, kebijakan belanja negara diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Sementara dari sisi produksi, pemerintah akan mengarahkan insentif pajak atau belanja perpajakan (tax expenditure) secara lebih tepat sasaran.
Sektor manufaktur yang memiliki kontribusi sekitar 19 persen terhadap perekonomian menjadi salah satu prioritas, disusul sektor perdagangan dan pertanian.
“Itu fokusnya di sektor-sektor yang manufaktur, perdagangan, termasuk yang terkait dengan pertanian. Harapannya bisa juga dorong pertumbuhan,” jelas Wahyu.
Selain berdasarkan sektor ekonomi, strategi pragmatis juga diterapkan melalui pendekatan kewilayahan.
Pemerintah akan mendorong percepatan realisasi anggaran kementerian dan lembaga serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama di wilayah dengan kontribusi ekonomi besar.
Pulau Jawa menjadi salah satu perhatian karena menyumbang sekitar 57 persen terhadap perekonomian nasional.
Strategi Transformatif: Dorong Investasi dan Hilirisasi
Strategi kedua adalah pendekatan transformatif yang menitikberatkan pada penguatan investasi, hilirisasi, industrialisasi, serta kolaborasi antarlembaga.
Wahyu menegaskan bahwa kebijakan fiskal tidak dapat bekerja sendiri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Karena itu, pemerintah akan memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
“Danantara itu kita anggap sebagai two arms of the state, dua tangan negara yang digunakan untuk menjadi sumber pertumbuhan. Kemudian kita juga akan mengubah mindset, tidak mungkin suatu saat kita hanya mengandalkan konsumsi,” ungkapnya.
Menurut Wahyu, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada konsumsi domestik sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah akan mendorong pergeseran menuju investasi produktif, terutama yang berorientasi ekspor dan mampu meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.
Langkah tersebut mencakup percepatan hilirisasi sumber daya alam, pengembangan industri, serta peningkatan kapasitas produksi nasional.
“Harusnya kuncinya shifting ke investasi, tapi yang berorientasi ekspor, menekankan pada hilirisasi dan industrialisasi. Nah transformatif ini intinya perlu kolaborasi, tidak bisa fiskal sendirian,” kata Wahyu.
Strategi Diplomatis: Perluas Pasar Ekspor dan Investasi Asing
Adapun strategi ketiga adalah pendekatan diplomatis yang diarahkan untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan negara lain.
Wahyu menjelaskan, perkembangan ekonomi global membuat aktivitas perdagangan dan investasi tidak lagi terbatas pada wilayah suatu negara.
Melalui pendekatan ekonomi lintas batas (cross-border economy), pemerintah berupaya memperluas akses pasar internasional dan meningkatkan daya saing produk nasional.
Diplomasi ekonomi juga akan dimanfaatkan untuk mempercepat masuknya investasi asing, membuka peluang ekspor baru, serta memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
“Investasi bisa diakselerasi, perdagangan juga diperluas sehingga ekspor kita meningkat, tenaga kerja memberi peluang untuk kerja di luar negeri,” ujarnya.
Meski demikian, Wahyu mengingatkan bahwa keberhasilan ketiga strategi tersebut membutuhkan sejumlah prasyarat.
Di antaranya iklim investasi yang kondusif, kondisi APBN yang sehat, birokrasi yang mendukung kegiatan ekonomi, serta komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi.
APBN 2027 Dirancang Ekspansif, Defisit Diproyeksikan 2,4 Persen
Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 6 persen, pemerintah menyiapkan rancangan kebijakan APBN 2027 yang ekspansif, tetapi tetap terarah dan terukur.
Dalam proyeksi yang dipaparkan Wahyu, pendapatan negara ditargetkan mencapai sekitar Rp3.435 triliun, sedangkan belanja negara diperkirakan sebesar Rp4.106 triliun.
Dengan rancangan tersebut, defisit APBN diproyeksikan berada pada kisaran 2,4 persen.
Pemerintah juga menargetkan inflasi tetap terkendali pada level 2,9 persen guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Selain mendorong pertumbuhan, kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial dan sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Anggaran perlindungan sosial direncanakan sebesar Rp539 triliun untuk membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.
Sementara itu, anggaran ketahanan pangan disiapkan sekitar Rp195 triliun guna mendukung ketersediaan pangan dan stabilisasi harga.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp244 triliun untuk mendukung pelayanan kesehatan dan produktivitas masyarakat.
Wahyu berharap perpaduan antara kebijakan fiskal, investasi, penguatan industri, dan diplomasi ekonomi dapat mempercepat pertumbuhan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Mudah-mudahan dengan kebijakan ini tadi, harapannya pertumbuhan bisa tinggi, sejahtera lebih cepat,” pungkasnya.
About Author
