banner 468x60 banner 468x60

Ini Jenis Tarif PNBP di Lingkungan Polri

Trigger Netmedia - 2 Maret 2020
Ini Jenis Tarif PNBP di Lingkungan Polri
Dirlantas Polda Kalbar, Kombes Pol Asep Akbar Hikmana SIK., MH - ()

triggernetmedia.com – Sejak 6 Januari 2017 pemerintah telah menaikkan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hal tersebut berdasarkan peraturan pemerintah yang baru, yaitu PP Nomor 60 Tahun 2016, sebagai pengganti PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Polri.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 terdapat beberapa perubahan tarif atau biaya atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu Penerbitan STNK, Pengesahan STNK, Penerbitan STCK, Penerbitan TNKB, Penerbitan BPKB, Penerbitan Surat Mutasi Keluar Daerah, dan Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (TNKB) pilihan.

“Dari beberapa jenis PNBP tersebut ada yang mengalami perubahan tarif. Namun ada pula yang masih menggunakan tarif lama,” kata Dirlantas Polda Kalbar, Kombes Pol Asep Akbar Hikmana SIK., MH Senin (2/3/2020).

Dikatakan, perubahan Tarif Penerbitan STNK terdapat dua macam. Pertama, untuk roda dua (R2) atau roda tiga (R3) yang mulanya pada PP No. 50 Tahun 2010 sebesar Rp 50.000, kini naik menjadi Rp 100.000.

Kedua, untuk roda empat (R4) atau lebih yang semula Rp 75.000, naik menjadi Rp 200.000. Selanjutnya, ada tarif baru untuk Pengesahan STNK. Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2016, tarif Pengesahan STNK R2 atau R3 sebesar Rp 25.000 dan R4 atau lebih Rp 50.000.

Penerbitan STCK untuk R2 atau R3 tidak mengalami kenaikan tarif artinya masih sebesar Rp 25.000. Sedangkan untuk R4 atau lebih mengalami kenaikan tarif dari semula Rp 25.000 menjadi Rp 50.000.

Kemudian, sambung Dirlantas Polda Kalbar, Kombes Pol Asep Akbar Hikmana, untuk Penerbitan TNKB juga mengalami perubahan tarif, yaitu R2 atau R3 dari yang mulanya Rp 30.000 menjadi Rp 60.000.

Sedangkan untuk R4 atau lebih dari Rp 50.000 kini menjadi Rp 100.000. Adapun Penerbitan BPKB untuk R2 atau R3 untuk kendaraan baru dan ganti kepemilikan mengalami perubahan tarif yang sama, yaitu dari Rp 80.000 menjadi Rp 225.000.

“Sementara untuk R4 atau lebih untuk kendaraan baru dan ganti kepemilikan mengalami perubahan tarif dari Rp 100.000 menjadi Rp 375.000,” katanya.

Kemudian, lanjutnya, untuk Penerbitan Surat Mutasi Keluar Daerah bagi R2 atau R3 mengalami kenaikan tarif dari yang semula Rp 75.000 menjadi Rp 150.000, dan R4 atau lebih dari Rp 75.000 menjadi Rp 250.000.

Sedangkan untuk Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (TNKB) Pilihan, atau sering disebut “nomor cantik” pada plat nomor, dari yang semula tidak bertarif kini mengalami perubahan pada PP yang baru. Terdapat 4 macam tarif TNKB Pilihan. Pertama, TNKB Pilihan satu angka yang tidak ada huruf belakangnya bertarif Rp 20 juta.

“Sedangkan untuk opsi yang ada huruf di belakang angka sebesar Rp 15 juta. Kedua, TNKB Pilihan dua angka yang tidak ada huruf belakang Rp 15 juta dan Rp 10 juta yang ada huruf di belakang angka. Ketiga, TNKB Pilihan tiga angka yang tidak ada huruf belakang Rp 10 juta dan Rp 7,5 juta untuk yang ada huruf di belakang angka. Keempat, untuk TNKB Pilihan empat angka yang tidak ada huruf belakang Rp 7,5 juta dan yang ada huruf di belakang angka Rp 5 juta,” jelasnya.

PP No. 60 Tahun 2016 dan PP No. 50 Tahun 2010

NO JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF TARIF SEBELUMNYA
A Pengujian untuk Penerbitan SIM Baru
1 SIM A Per Penerbitan Rp 120.000,00
2 SIM BI Per Penerbitan Rp 120.000,00
3 SIM BII Per Penerbitan Rp 120.000,00
4 SIM C Per Penerbitan Rp 100.000,00
5 SIM CI Per Penerbitan Rp 100.000,00
6 SIM CII Per Penerbitan Rp 100.000,00
7 SIM D Per Penerbitan Rp   50.000,00
8 SIM DI Per Penerbitan Rp   50.000,00
9 Penerbitan SIM Internasional Per Penerbitan Rp 250.000,00
B Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)
1 SIM A Per Penerbitan Rp   80.000,00 Rp   80.000,00
2 SIM BI Per Penerbitan Rp   80.000,00 Rp    80.000,00
3 SIM BII Per Penerbitan Rp   80.000,00 Rp   80.000,00
4 SIM C Per Penerbitan Rp   75.000,00 Rp   75.000,00
5 SIM CI Per Penerbitan Rp   75.000,00
6 SIM CII Per Penerbitan Rp   75.000,00
7 SIM D Per Penerbitan Rp   30.000,00 Rp  50.000,00
8 SIM DII Per Penerbitan Rp   30.000,00
9 SIM Internasional Per Penerbitan Rp  225.000,00 Rp 225.000,00
C Penerbitan Surat Keterangan Uji Ketrampilan Pengemuda (SKUKP) Per Penerbitan Rp  100.000,00
D Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
1 Kendaraan Bermotor Roda 2 atau 2
a. Baru Per Penerbitan Rp  100.000,00
b. Perpanjangan Per Penerbitan Rp  100.000,00
2 Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih
a. Baru Per Penerbitan Rp  200.000,00
b. Perpanjangan Per Penerbitan Rp  200.000,00
E Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
1. Kendaraan Roda 2 atau 3 Per Penerbitan Rp    25.000,00
2. Kendaraan Roda 4 atau Lebih Per Penerbitan/Per Kendaraan Rp    50.000,00
F Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor
1. Kendaraan Roda 2 atau 3 Per Penerbitan Rp    25.000,00 Rp  25.000,00
2. Kendaraan Roda 4 atau Lebih Per Penerbitan/Per Kendaraan Rp    50.000,00
G Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
1. Kendaraan Roda 2 atau 3 Per Pasang Rp    60.000,00 Rp  30.000,00
2. Kendaraan Roda 4 atau Lebih Per Pasang Rp   100.000,00 Rp  50.000,00
H Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
1. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau 3
a. Baru Per Penerbitan Rp   225.000,00 Rp  80.000,00
b. Ganti Kepemilikan Per Penerbitan Rp   225.000,00 Rp  80.000,00
2. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih
a. Baru Per Penerbitan Rp   375.000,00 Rp  100.000,00
b. Ganti Kepemilikan Per Penerbitan Rp    375.000,00 Rp  100.000,00
I Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah
a. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau 3 Per Penerbitan Rp    150.000,00 Rp  75.000,00
b. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih Per Penerbitan Rp    250.000,00

Sumber: PP No. 60 Tahun 2016 dan PP No. 50 Tahun 2010

“Sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2016 dan PP No. 50 Tahun 2010, kenaikan tersebut untuk memberikan sistem pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Dirlantas Polda Kalbar, Kombes Pol Asep Akbar Hikmana.

Selain itu, sebutnya, kenaikan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 60 Tahun 2016 merupakan pertimbangan dari beberapa lembaga terkait.

“Jadi tidak hanya Polri yang menaikkan harga. Kenaikan itu, pertama, temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) karena dianggap harga material sudah naik, materal itu untuk STNK, BPKB, jaman 5 tahun lalu segitu, sekarang sudah naik,” jelasnya.

“Menurut Kapolri (Tito Karnavian saat itu) kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB juga diusulkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR yang mengatakan biaya di Indonesia termasuk yang terendah di dunia, sehingga perlu dinaikkan lagi. Jadi kita terapkan PP No. 60 Tahun 2016 dan PP No. 50 Tahun 2010 ini bukan hanya untuk kepentingan penghasilan negara tapi juga untuk perbaikan pelayanan kualitas mutu dari SIM, STNK, BPKB,” pungkasnya.

Ariz

Tinggalkan Komentar

Terkini

Denmark Open 2021: Fajar/Rian Kandas di Babak Perempat Final

Denmark Open 2021: Fajar/Rian Kandas di Babak Perempat Final

Headline   Internasional   Kabar Arena   News   Sport
Persib Permalukan PSS Sleman di Stadion Manahan

Persib Permalukan PSS Sleman di Stadion Manahan

Headline   Nasional   News   Sepak Bola   Sport   Superliga
Jelang Duel Timnas Indonesia Vs Nepal, Shin Tae-yong Keluhkan Kondisi Stadion

Jelang Duel Timnas Indonesia Vs Nepal, Shin Tae-yong Keluhkan Kondisi Stadion

Headline   Internasional   News   Sepak Bola   Sport
Menpora dan PSSI Diskusi Liga 1 Bisa Dihadiri Penonton, Kapan Terlaksana?

Menpora dan PSSI Diskusi Liga 1 Bisa Dihadiri Penonton, Kapan Terlaksana?

Headline   Nasional   News   Sepak Bola   Sorotan   Sospolhukam   Sport
Joe Biden Sebut Amerika Serikat Bakal Bela Taiwan Jika Diserang China

Joe Biden Sebut Amerika Serikat Bakal Bela Taiwan Jika Diserang China

Headline   Internasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Bentrok Berdarah di Kamp Pengungsi Rohingya, 6 Orang Tewas dan 10 Lainnya Terluka

Bentrok Berdarah di Kamp Pengungsi Rohingya, 6 Orang Tewas dan 10 Lainnya Terluka

Headline   Internasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Tak Ada Ampun, Pengemplang Dana BLBI Tak Bakal Dapat Keringanan Bayar Utang

Tak Ada Ampun, Pengemplang Dana BLBI Tak Bakal Dapat Keringanan Bayar Utang

Ekonomi   Headline   Keuangan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Pentingnya Pemetaan dan Identifikasi Titik Rawan Korupsi di Daerah

Pentingnya Pemetaan dan Identifikasi Titik Rawan Korupsi di Daerah

Headline   Kilas Kalbar   News   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam
Dukung Pembangunan Rumah Ibadah Lewat Bansos, Wagub Kalbar: Bantuan Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah

Dukung Pembangunan Rumah Ibadah Lewat Bansos, Wagub Kalbar: Bantuan Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah

Headline   Kesra   Kilas Kalbar   Kubu Raya   News   Sorotan   Sospolhukam
Sutarmidji: Hilangkan Sekat Perbedaan, Gunakan Pola Pikir NKRI Dalam Membangun Kalbar

Sutarmidji: Hilangkan Sekat Perbedaan, Gunakan Pola Pikir NKRI Dalam Membangun Kalbar

Headline   Kilas Kalbar   News   Pontianak   Sospolhukam

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com