triggernetmedia.com – Konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan diakui masih terjadi di Kalimantan Barat. Konflik antara petani di Kecamayan Noyan dengan PT Mitra Karya Sentosa Sanggau (MKSS) Kabupaten Sanggau misalnya, kekinian jadi sorotan wakil rakyat di senayan DPR RI.
“Masalah ini sampai terdengar ke telinga saya di Jakarta, sedih saya mendenganya. Karena permasalahan ini yang mendorong saya untuk turun langsung, suapaya dapat mendengar langsung, sekaligus berupaya membantu upaya penyelesaian terbaik atas konflik petani dengan PT MKSS di Noyan,” ungkap Anggota Komisi IV DPR-RI, Krisantus Kurniawan, Kamis (13/2).
Politisi PDIP dapil Kalbar itu menyatakan, beruntung, sekarang ini penyelesaian permasalahan antara petani dan pihak perusahaan sudah menemukan solusi terbaik secara musyawarah dan mufakat. Musyawarah mufakat itu menurutnya telah ditandatangani dengan berita acara.
“Ini sudah jelas langkahnya, jadi apa yang sudah disepakati tidak boleh wanprestasi seperti yang disepakti dalam pertemua pada Rabu (12/2) kemarin, ujar Krisantus.
Krisantus menyebut, musyawarah mufakat dengan berita acara itu harus selesai sesuai dengan kesepakatan, karena hal tersebut sudah inkrach dan harus dilaksanakan sesuai kesepakatannya.
“Kami sebenarnya di Komisi IV DPR RI sudah membentuk panja kelapa sawit, tujuan panja itu adalah menyelesaikan persoalan – persoalan sosial yang berkaitan dengan konflik agraria di seluruh wilayah NKRI,” jelasnya.
Mengacu pada revisi Undang – Undang nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Krisantus menyebutkan, bahwa Perkebunan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait perkebunan sudah diatur sedemikian rupa.
Tujuan penyelenggaraan tentang Perkebunan dimaksud, lanjutnya, tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta sumber devisa negara, ekaligus menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha.
“Oleh sebab itu, yang menjadi prioritas agar tidak terjadi lagi persoalan – persoalan konflik agraria, seperti persoalan petani dengan perusahaan yang terjadi di kecamatan noyan, ” kata Krisantus.
Krisantus menyatakan, bilamana hal serupa terjadi di tempat lain, dirinya siap turun langsung untuk membela kepentingan masyarakat, karena Tupoksi Komisi IV DPR RI adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU.
“Salah satunya membidangi masalah perkebunan diseluruh Indonesia,” tandasnya.
Libertus I Ariz
About Author
