triggernetmedia.com – Pemerintah Kota Pontianak mengajukan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD Kota Pontianak.
“Kelima Raperda itu adalah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Khatulistiwa Pontianak, Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Pajak Daerah Kota Pontianak, Penyertaan modal Pemkot Pontianak pada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa,” kata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, usai memberikan pemandangan umum dalam agenda rapat paripurna DPRD Kota Pontianak teerkait lima Raperda itu, pada Kamis (16/1).
Edi menjelaskan, kelima Raperda tersebut dalam rangka Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2020 dan kegiatan peningkatan akses air minum, dan penambahan penyertaan modal Pemkot Pontianak pada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Tahun Anggaran 2020.
Selain itu sambungnya, dalam Raperda yang diusulkan, dua diantaranya adalah perubahan nama dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkot Pontianak, yakni PDAM Tirta Khatulistiwa menjadi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dan PUD BPR Bank Pasar menjadi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.
“Kemudian Raperda tentang Pajak Daerah, ada beberapa revisi dalam rangka mencapai peningkatan pendapatan daerah,” ujarnya.
Edi menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 mencapai kisaran Rp460 milyar. Dirinya berharap target di tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya. Pihaknya akan terus berinovasi untuk mendongkrak PAD.
“Sebab itu merupakan sumber pendanaan untuk pembangunan,” katanya.
Sementara, untuk penyertaan modal Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak, dilakukan dalam rangka memperkuat struktur bank tersebut untuk meningkatkan UMKM. Edi berharap pelaku UMKM bisa naik kelas dengan mendapatkan kemudahan dalam permodalan usaha.
“Terlebih bank pasar berada di lingkungan pasar, tentunya akan berdampak bagi para pedagang mendapat kemudahan-kemudahan dalam permodalan dan transaksi,” sebutnya.
Sedangkan penyertaan modal untuk Perumda Air Minum Khatulistiwa, lanjutnya, dilakukan dalam rangka menerima dana hibah dari pemerintah pusat untuk sambungan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dengan adanya hibah ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang mendapat sambungan air bersih.
“Harapannya tahun 2020 ini target 92 persen itu bisa tercapai. Tahun 2023, targetnya mungkin bisa mendekati 100 persen,” kata Edi.
Jim I Ariz
About Author
