triggernetmedia.com – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat meninjau lahan persawahan yang ada di Desa Andeng, Kecamatan Sengah Temila. Kunjungan itu dilanjutkan dengan berkunjung ke UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan di Desa Tonang Kecamatan Sengah Temila.
“Kunjungan kerja pertama dibawal tahun 2020 ini adalah di Kabupaten Landak. Tentunya kami merespon pemaparan Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa di dinas pertanian perikanan ketahanan pangan Kabupaten Landak,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat H. Affandie AR, Kamis (16/1).
Dari hasil diskusi Komisi II DPRD Kalbar bersama Bupati Landak dan pihak Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Kabupaten Landak, Affandie mengakui, memang Kabupaten Landak ini terkenal sebagai penghasil beras di Kalimantan Barat.
Meski begitu, katanya, memang saat ini ada sedikit kendala yang kami temukan dilapangan. Seperti keluhan petani yang masih kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Sehingga dari hasil pantauan kami tadi masih banyak padi-padi yang tumbuh hanya sekedar tumbuh saja, kondisi daun yang masih menguning belum berwana hijau itu nampak sekali bahwa tanaman padi yang ditanam oleh petani kekurangan pupuk, oleh karena itu hal ini akan menjadi PR kami di Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan akan kami bicarakakan di tingkat Provinsi dan di tingkat pusat,” beber Affandi.
Lehih lanjut Affandie mengatakan setelah berdiskusi dengan pihak UPTD Balai Benih Tanaman Pangan (BBTP) DPPKP Kabupaten Landak bahwa ada beberapa kendala yang disampaikan oleh Kepala UPTD salah satunya bahwa benih padi yang di hasilkan oleh UPTD balai benih tanaman pangan tidak bisa dijual langsung, tetapi harus melalui perusahaan Negara yang membidangi benih padi, sehingga dalam hal ini benih padi yang di hasilkan petani penangkar benih binaan UPTD BBTP di beli langsung oleh Perusahaan Negara tersebut, tetapi pembayarannya dibayar 40 persen terlebih dahulu dan 60 persennya akan dibayar jika benih tersebut sudah terjual dipihak proyek hal ini memang menjadi kendala di pihak petani penangkar benih padi.
“Hal ini juga sudah kami sampaikan ke Kementrian Pertanian bahwa hal-hal seperti ini janganlah di monopoli oleh perusahan-perusahaan Negara seperti itu, karena akan menyulitkan para petani penangkar benih,” ujar Affandie.
Affandie menyatakan kendala-kendala pertanian yang ada di Kabupaten Landak akan dijadikan bahan pembahasan di Komisi II, karena bagaimana pun Komisi II ini membidangi masalah pertanian.
“Kami dari DPRD Provinsi ini mecakup semua Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, oleh karena itu bahan-bahan yang telah disampaikan oleh Bupati maupun kepala dinas pertanian itu akan menjadi bahan kami di Komisi II, hal ini juga akan kami sampaikan kepada kepala daerah Privinsi Kalimantan Barat dalam hal ini gubernur,” tegasnya.
Sementara itu Kepala dinas pertanian perikanan dan ketahanan pangan (DPPKP) Sahbirin, mengungkspkan, Kabupaten Landak merupakan salah satu kabupaten lumbung padi terbesar yang ada di provinsi Kalimantan Barat.
“Beberapa hal yang menjadi kendala bagi petani di Kabupaten Landak saat ini adalah kekurangan pupuk dan prasarana pertanian yang belum tercukupi, jadi saya meminta kepada komisi II DPRD Kalbar untuk menyuarakan apa yang menjadi kendala petani yang ada di Kabupaten Landak, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat yaitu di kementrian terkait,” ujar Sahbirin.
Ariz
About Author
