Dalam skema terbaru, bantuan seperti PKH dan BPNT hanya dialokasikan kepada warga yang masuk dalam desil 1 hingga 4. Kelompok desil 5 ke atas tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan sembako, kecuali melalui skema tertentu seperti bantuan asistensi sosial.

Masyarakat dapat memantau status desil secara mandiri melalui situs resmi Kemensos dengan memasukkan NIK. Sistem akan menampilkan kategori desil yang menjadi dasar penentuan penerima bansos.

Kemensos mengakui masih ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan, di mana kondisi ekonomi warga berubah namun belum tercermin dalam DTKS. Untuk itu, pemerintah menyediakan mekanisme pembaruan data melalui aplikasi Cek Bansos maupun pengajuan langsung ke dinas sosial.

Proses pemutakhiran ini akan diverifikasi melalui pendataan lapangan sebelum disinkronkan ke sistem pusat. Pemerintah menegaskan, akurasi data menjadi kunci agar penyaluran bantuan sosial berjalan adil dan tepat sasaran.

The post Bansos 2026 Diperketat, Kementerian Sosial Jadikan Desil Penentu Utama Penerima appeared first on Trigger Netmedia.

Dalam Rapat Konsultasi Lintas Komisi DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (9/2/2026), Ghufron menyebut sekitar 11,08 juta peserta PBI dinonaktifkan akibat perubahan data besar-besaran.

Menurut dia, persoalan muncul karena jeda waktu administrasi yang sangat singkat. SK ditetapkan pada 22 Januari 2026, tetapi baru diterima BPJS Kesehatan beberapa hari kemudian, sehingga proses pemutakhiran sistem dan sosialisasi tidak berjalan optimal.

“Ini yang kemudian menimbulkan kegaduhan, termasuk laporan pasien cuci darah yang ditolak karena status kepesertaan nonaktif,” kata Ghufron.

BPJS Kesehatan menyoroti keberadaan 120.472 peserta yang masuk kelompok desil 5–10 berdasarkan data Kementerian Sosial, tetapi mengidap penyakit katastropik dan membutuhkan layanan rutin dengan biaya tinggi.

“Mereka keluar dari DTKS, tapi secara medis sangat membutuhkan perlindungan,” ujarnya.

Ghufron menyebut hingga kini telah dilakukan reaktivasi terhadap 105.508 peserta. Namun, masih ada ratusan peserta yang tidak bisa diaktifkan karena terbentur aturan Permensos Nomor 3 Tahun 2021, terkait kewajiban pemutakhiran data.

Ia juga meluruskan persepsi publik mengenai peran BPJS Kesehatan. Menurut Ghufron, BPJS bertanggung jawab menjamin pembiayaan layanan kesehatan, bukan penyediaan dokter, obat, atau fasilitas kesehatan.

Untuk peserta yang terdampak penonaktifan, BPJS Kesehatan meminta masyarakat mengurus aktivasi ulang melalui dinas sosial dengan surat keterangan kebutuhan layanan kesehatan. Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan payung hukum agar pasien penyakit berat tetap terlindungi meski berada di luar desil miskin.

The post Penonaktifan PBI Picu Masalah Layanan, BPJS Sebut Dampak Perubahan Data appeared first on Trigger Netmedia.

Edy merujuk laporan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang menemukan sedikitnya 30 pasien gagal ginjal terhenti layanan hemodialisisnya karena status BPJS Kesehatan mereka mendadak nonaktif.

“Ini persoalan serius karena menyangkut nyawa manusia, bukan sekadar urusan administrasi,” kata Edy, Kamis (5/2/2026).

Ia menilai persoalan penonaktifan PBI terjadi berulang akibat buruknya komunikasi pemerintah. Warga kerap baru mengetahui status kepesertaan nonaktif saat sudah membutuhkan pelayanan kesehatan.

Meski mendukung pemutakhiran data melalui DTKS maupun DTSEN, Edy menegaskan negara tidak boleh mengorbankan hak kesehatan warga miskin. Proses pembersihan data, kata dia, harus disertai pengaman kebijakan agar pasien tidak kehilangan akses layanan.

Edy juga menyoroti keterbatasan kuota PBI APBN dan melemahnya kemampuan fiskal daerah akibat penurunan transfer pusat. Kondisi ini, menurut dia, memperparah risiko terputusnya layanan kesehatan bagi kelompok rentan.

Ia mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan tersebut dan memastikan reaktivasi kepesertaan dilakukan cepat bagi pasien yang sedang menjalani pengobatan. “Negara wajib hadir memastikan tidak ada pasien gagal ginjal, kanker, maupun anak-anak yang terputus perawatannya,” ujarnya.

The post appeared first on Trigger Netmedia.

Edi mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap kelompok disabilitas yang dinilai membutuhkan perhatian khusus, baik dalam pemenuhan kebutuhan dasar maupun peningkatan kesejahteraan.

“Bantuan ini berupa paket nutrisi untuk anak-anak dan keluarga. Harapan kami, bantuan ini dapat meringankan kehidupan mereka sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah hadir untuk mendampingi,” ujar Edi.

Selain menyalurkan bantuan, Pemerintah Kota Pontianak akan melakukan pendataan lanjutan guna memastikan kebutuhan para penerima dapat dipenuhi secara berkelanjutan. Edi juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mengupayakan fasilitas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, termasuk kemungkinan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat setelah beroperasi.

Menurut Edi, sebagian besar penerima bantuan merupakan keluarga dari kelompok desil satu atau masyarakat berpenghasilan rendah, terutama buruh harian, tukang, dan pedagang kecil.

Plt Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Trisnawati, menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari program atensi sosial Kemensos yang ditujukan bagi penyandang disabilitas. Tahun ini, seluruh 151 usulan dari Pemerintah Kota Pontianak disetujui.

“Para penerima berasal dari keluarga desil 1 hingga desil 5 yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Pengusulan dilakukan setiap tahun,” kata Trisnawati.

Selain bantuan dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Pontianak memiliki program penyediaan alat bantu seperti alat bantu dengar dan kaki palsu. Berdasarkan data Dinas Sosial, terdapat sekitar 1.500 penyandang disabilitas di Pontianak, meliputi disabilitas mental, fisik, sensorik, dan kombinasi.

Pendataan terus diperbarui agar intervensi dapat tepat sasaran. “Jika anggaran daerah tidak mencukupi, kami ajukan ke Kementerian Sosial,” ujarnya.

Pemerintah juga melakukan pemberdayaan melalui pelatihan barista, menjahit, serta menganyam akar keladi. Sebagian pesertanya merupakan penyandang disabilitas. Di harapkan, setelah pelatihan, peserta dapat lebih produktif dan memperoleh bantuan modal usaha.

The post 151 Penyandang Disabilitas di Pontianak Terima Bantuan Atensi dari Kemensos appeared first on Trigger Netmedia.

Hal itu dijelaskan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak Trisnawati usai bertemu Menteri Sosial RI dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Robben Rico, bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pontianak Ahmad Hasyim.

Pertemuan tersebut membahas beberapa persoalan. Mulai dari rencana agenda rapat koordinasi Kepala Dinsos seluruh Indonesia, sampai berdiskusi tentang tantangan yang dihadapi Dinsos Kota Pontianak.

“Kami menyambut baik rencana diadakannya rapat koordinasi nasional terkait persoalan sosial, ini salah satu keinginan kita untuk melihat program yang diluncurkan daerah lain,” kata Tina–sapaan akrabnya, usai pertemuan, di Gedung Kemensos Salemba, Jakarta Pusat, Minggu (29/9).

Kepada Mensos, Tina melaporkan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kota Pontianak sudah berjalan dengan baik sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Kita akan mendapat kuota tambahan untuk bantuan pangan non-tunai, sehingga dapat membantu masalah pangan, bagi masyarakat miskin Kota Pontianak mengurangi beban belanja,” katanya.

Sebelumnya, Dinsos Kota Pontianak telah rutin menggelar pembinaan dengan berbagai inovasi. Dari data, ada sekitar 11.314 KPM per tahap 2 tahun 2024.

Setahun terakhir, Dinsos berhasil menggelar graduasi KPM yang telah mandiri lewat program pemberdayaan sosial yaitu Pahlawan Ekonomi Nasional (PENA) untuk KPM Mandiri dan KPM Alamiah yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial dan APBD Dinas Sosial Kota Pontianak.

Salah satu program Dinsos Kota Pontianak adalah Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Program ini merupakan bantuan renovasi rumah untuk masyarakat miskin atau kurang mampu dari anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pontianak.

“Beliau pesan pembinaan KPM PKH terus didorong dan hasilnya harus nyata, artinya mereka yang lulus dari penerima bansos sudah mandiri secara perekonomian,” kata Tina.

Selain bansos dan PKH, Gus Ipul juga berharap persoalan sosial lainnya di Kota Pontianak dapat teratasi, seperti gelandangan dan pengemis (gepeng).

“Koordinasi Dinsos dan Kemensos senantiasa aktif untuk memudahkan akses dengan program sebagai upaya penyelesaian persoalan sosial di Kota Pontianak,” tutup Tina.

The post Mensos Gus Ipul Apresiasi Pemkot Pontianak Atasi Kemiskinan Ekstrem appeared first on Trigger Netmedia.

Mulai dari bantuan sosial uang tunai kepada 3.350 keluarga miskin, bantuan usaha ekonomi produktif untuk 151 keluarga kemiskinan kemudian bantuan bagi keluarga terdampak bencana berupa sandang serta makanan siap saji hingga verifikasi dan validasi data penerima bantuan.

“Verifikasi data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P2KE), data Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta Jalur Afirmasi,” terang Tina, sapaan karibnya, Rabu (4/9).

Ia menambahkan, satu di antara upaya lainnya untuk mengentaskan kemiskinan adalah memberikan pendampingan edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maupun Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pontianak. Seperti yang dilaksanakan di Kantor Camat Pontianak Barat baru-baru ini.

Tina menyampaikan, perlunya KPM dan PKH untuk menerapkan pola hidup sehat dan mengatur ekonomi keluarga. Dengan demikian diharapkan meningkatkan taraf hidup keluarga.

“Dalam kegiatan P2K2 dilakukan penyampaian informasi dan edukasi kepada KPM PKH berupa materi tentang gizi seimbang, pola asuh anak dan manajemen keuangan keluarga,” tuturnya.

Berdasarkan data, ada sekitar 11.314 KPM per tahap 2 tahun 2024. Setahun terakhir, pihaknya berhasil menggelar graduasi KPM yang berhasil mandiri lewat program pemberdayaan sosial yaitu Pahlawan Ekonomi Nasional (PENA) untuk KPM Mandiri dan KPM Alamiah yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial dan APBD Dinas Sosial Kota Pontianak.

“Salah satu program Dinsos Kota Pontianak adalah Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (BANSOS RUTILAHU). Program ini merupakan bantuan renovasi rumah untuk masyarakat miskin atau kurang mampu dari anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pontianak,” ungkap Tina.

Selain itu, Dinsos Kota Pontianak juga menyediakan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi: penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis di luar panti pada PLAT dan UPRS.

The post Siapkan KPM PKH Mandiri, Dinsos Pontianak Gelar Pembinaan Berkala appeared first on Trigger Netmedia.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menerangkan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dipersyaratkan merupakan warga miskin dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang padan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Data kependudukan yang tidak padan dengan NIK di Dukcapil menjadi kendala dalam pemberian bantuan.

“Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan pemutakhiran data DTKS secara periodik dan sistematis serta memadankan data penerima bantuan dengan NIK yang terdaftar di Dukcapil,” ujarnya saat membuka rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Pontianak di Ruang Rapat Wali Kota, Jumat (15/12/2023).

Menurutnya, pemutakhiran dan pemadanan dilakukan untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran dan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas. Ia meminta Dinas Sosial Kota Pontianak untuk segera melakukan validasi terhadap data yang tidak masuk dalam DTKS.

“Masyarakat miskin atau tidak mampu yang belum menerima bantuan dapat diusulkan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) melalui Dinas Sosial Kota Pontianak,” kata Bahasan.

Dalam upaya mencapai target percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran, Pemerintah Kota Pontianak memiliki tiga strategi kebijakan. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.

“Program penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan data terkini dan memiliki pemeringkatan status atau tingkat kesejahteraan bagi seluruh penduduk dilengkapi nama dan alamat, yang mana data tersebut menjadi rujukan sasaran intervensi seluruh program,” pungkasnya.

The post Wakil Wali Kota Pontianak Minta Dinsos Validasi Data Pemutakhiran DTKS appeared first on Trigger Netmedia.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, PIP di Kota Pontianak sudah berjalan lama sejak program itu digulirkan, hanya bagaimana program ini dioptimalkan dengan menggali potensi sumber daya yang ada.

Sejauh ini, pihaknya senantiasa memberikan ruang kepada masyarakat Kota Pontianak untuk bisa mendapatkan akses pendidikan.

“Bagi anak dari kalangan keluarga tidak mampu, tidak ada alasan untuk tidak bersekolah. Sehingga program PKH yang kita perjuangkan melalui Kementerian Sosial itu juga sudah berjalan, demikian juga program beasiswa bagi anak tidak mampu juga kita upayakan,” ujarnya usai membuka Sosialisasi PIP di Hotel Transera Pontianak, Senin (13/3/2023).

Edi menilai bahwa aksesibilitas yang ada di Kota Pontianak hampir semuanya sudah terlayani, baik dari sisi jumlah sekolah yang ada maupun dari aksesibilitas, jarak dan fasilitas lainnya.

Oleh sebab itu dia berharap PIP ini, khususnya di Kota Pontianak, bisa berjalan lancar karena ini menjadi bagian dari tugas wajib yang harus kita kerjakan dan optimalkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

“Saya berharap melalui sosialisasi PIP ini bisa memberikan pemahaman dan persepsi yang sama untuk berupaya mencari informasi dan data anak-anak dari kalangan tidak mampu, baik dari Dinas Sosial Kota Pontianak maupun langsung dari lingkungan sekitar sehingga tidak ada lagi anak yang putus sekolah,” jelasnya.

Menurutnya, sudah semestinya penanganan anak-anak usia sekolah harus terbangun koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Sosial supaya anak-anak yang tidak mampu tetap bersekolah.

Apalagi dengan adanya PIP dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, anak-anak usia sekolah mendapat bantuan yang mencakup perlengkapan sekolah, uang sekolah dan keperluan sekolah lainnya.

“Harapannya, tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah di Kota Pontianak,” harap Edi.

Sektor pendidikan juga menjadi salah satu sektor utama dalam pembangunan. Pendidikan menjadi bagian dari investasi di bidang sumber daya manusia. Apalagi setiap tahunnya lulusan SD rerata mencapai 11 ribuan dan ini merupakan investasi dari negara demi terciptanya anak-anak yang cerdas.

“Kedepan, sektor pendidikan akan menjadi salah satu upaya kita terutama dalam peningkatan sarana dan prasarana,” sebutnya.

Edi menuturkan untuk mensukseskan program ini, hal yang dibutuhkan adalah data yang akurat dan valid sehingga program yang terlaksana berkualitas. Mulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga data-data ril di lapangan terutama bagi anak-anak dari kalangan keluarga berpenghasilan sangat rendah.

“Ini harus kita intervensi, kita yang harus jemput bola, bukan kita yang menunggu mereka mendaftar,” tukasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Sri Sujiharti menerangkan, PIP diselenggarakan dalam rangka membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera atau rentan kemiskinan supaya tetap mendapatkan layanan pendidikan hingga tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal, SD sampai SMA/SMK dan jalur non formal Paket A sampai dengan Paket C dan pendidikan khusus.

“Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya,” katanya.

Sri menambahkan, PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Dalam waktu dekat pencairan PIP untuk tahun 2023 sudah akan dilaksanakan.

“Oleh sebab itu perlu bagi kita untuk segera mempersiapkan diri terutama di lingkungan sekolah, baik SD, SMP dan instansi terkait lainnya,” tutupnya.

The post Sosialisasi Program Indonesia Pintar, Edi Rusdi Kamtono: Jangan Ada Anak di Pontianak Tidak Bersekolah appeared first on Trigger Netmedia.

“Kita akui kendala di lapangan terkait penyaluran bantuan sosial itu memang ada beberapa yang kurang tepat sasasaran, karena itu kita perlu melakukan pemutakhiran data lebih tepat sasaran. Mari kita bersama-sama melakukan Pemutakhiran Data DTKS di seluruh Desa,” imbau Theresia pada giat Bimbingan Teknis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Desa Sekabupaten Landak di Aula Kantor Bupati Landak. Kamis (19/12/2022).

Theresia pun mengingatkan agar musyawarah desa harus di lakukan dengan sebenarnya. Karena menurutnya, desa dalam melakukan musyawarah desa yakni untuk menentukan usulan DTKS dan usulan bansos harus di lakukan dengan sebaik-baiknya.

“Demikian juga dengan perangkat desa, untuk memasukan data data ke DTKS harus pertimbangan Musyawarah Desa terlebih dahulu. Jangan sampai karena masyarakat memaksa untuk di masukan DTKS tanpa pertimbangan Musdes semua masyarakat di masukan datanya ke DTKS dan di usulkan bansos,” ujarnya.

“Jika makin banyak masyarakat yang masuk DTKS dan mendapat bansos, berarti makin bertambah masyarakat miskin di Kabupaten Landak, Hal ini tentunya bertentangan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Landak, yakni menurunkan angka kemiskinan Kabupaten Landak,” sambungnya.

Lebih lanjut Theresia berpesan kepada para peserta untuk dapat mengikuti kegiatan bimtek dengan baik.

“Saya berharap para peserta pertemuan dapat mengikuti penjelasan secara teknis dari dinas sosial pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana Kabupaten Landak untuk pelaksanaan pemuthakiran data terpadu kesejahteraan sosial di masing-masing Desa dengan baik,” katanya.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Sosial P3AKB Landak, Paolip, menegaskan, pihaknya di Dinsos siap membantu permasalahan di Desa.

“Jika ada masalah di masing-masing desa dapat kita share bersama dan dapat datang di kantor karna kami siap membantu,” ujar Paolip.

The post Soal Penyaluran Bansos, Asisten Setda Landak, Theresia: Masih Ada yang Belum Tepat Sasaran appeared first on Trigger Netmedia.

Setidaknya ada 20,65 juta kelompok keluarga yang akan menerima BLT BBM.

Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini mengatakan, data yang digunakan untuk program BLT BBM sama dengan data BLT Minyak Goreng yang disalurkan pada April 2022 lalu.

Data ini berasal dari Data Terpadu Kesehatan Sosial (DTKS) yang selalu diperbarui setiap bulannya.

“Iya (sama seperti BLT Migor), hanya saja mungkin nanti ada perbedaan. Karena mungkin ada yang meninggal dan sebagainya. Tapi kurang lebih sebesar itu,” tutur Risma di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat pada Jumat, (2/9/2022).

Besaran BLT BBM yang akan disalurkan adalah Rp150 ribu per bulan selama empat kali dengan total Rp600 ribu.

Namun, dana BLT BBM ini akan disalurkan secara dua tahap yaitu pada September dan Desember 2022. Untuk satu tahapnya, para penerima manfaat akan menerima dana BLT BBM sebesar Rp300 ribu.

“Kita berikannya untuk dua bulan-dua bulan. Dua bulan pertama kami berikan pada September. Nah dua bulan lagi kami berikan di Desember. Satu bulannya itu Rp150 ribu x 2. Jadi sekali terima Rp300 ribu,” urai Risma seraya menambahkan bahwa pencairan BLT BBM akan melalui Kantor Pos.

Dinukil dari suara.com, adapun jumlah anggaran yang disediakan untuk program ini adalah sebesar Rp12,96 triliun. Ini bukan berasal dari anggaran Kemensos, melainkan suntikan dana baru dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Risma berharap, BLT BBM dapat membantu meringankan beban masyarakat atas kenaikan harga komoditas global saat ini.

The post Kemensos Gunakan Data BLT Migor untuk Salurkan BLT BBM appeared first on Trigger Netmedia.