Penandatanganan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Balairungsari Kantor DPRD Kalbar, Kamis (3/9/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kalbar Prabasa Anantatur dan dihadiri Ketua serta anggota DPRD dan sejumlah kepala perangkat daerah.

Mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Plh. Sekretaris Daerah Kalbar Hendra hadir dalam agenda tersebut.

Wakil Ketua II DPRD Kalbar Prabasa Anantatur mengatakan, kesepakatan KUA-PPAS merupakan pijakan bersama dalam melanjutkan penyusunan APBD 2027. Kebijakan anggaran perlu disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan sekaligus kemampuan keuangan daerah.

Salah satu perhatian utama dalam pembahasan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penguatan sumber pendapatan dinilai penting untuk memperbesar kapasitas fiskal sehingga pemerintah memiliki ruang yang cukup dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

“Ini merupakan ikhtiar untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah agar kegiatan prioritas pembangunan, pelayanan publik, serta program yang langsung dirasakan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal,” ujar Prabasa.

Ia menegaskan, kesepakatan KUA-PPAS belum berarti seluruh rincian anggaran telah final. Sejumlah substansi masih akan dibahas dan dipertajam pada tahapan berikutnya, termasuk alokasi belanja, pembiayaan, serta penyesuaian program dan kegiatan.

“Berbagai hal yang masih memerlukan penyesuaian, pendalaman, klarifikasi maupun penajaman anggaran tetap menjadi catatan resmi dalam proses pembahasan selanjutnya sesuai kewenangan DPRD dan pemerintah daerah,” jelasnya.

Prabasa berharap proses lanjutan dapat dilakukan secara terbuka dan objektif. Setiap kebijakan pendapatan maupun belanja harus disesuaikan dengan potensi fiskal serta kebutuhan nyata masyarakat.

“Dengan semangat kemitraan, kami berharap setiap usulan peningkatan pendapatan, optimalisasi potensi fiskal, penyesuaian belanja, dan penajaman program dapat dibahas secara terbuka, objektif, dan terukur berdasarkan kemampuan keuangan daerah,” tuturnya.

Sementara itu, Plh. Sekda Kalbar Hendra mengapresiasi DPRD atas proses pembahasan KUA-PPAS yang telah dilaksanakan bersama pemerintah daerah. Ia menyebut kesepakatan tersebut menjadi dasar penting untuk melanjutkan penyusunan APBD 2027.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan apresiasi atas seluruh proses pembahasan bersama DPRD. Kesepakatan ini menjadi landasan penting bagi kita untuk melanjutkan tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027,” kata Hendra.

Menurutnya, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan DPRD dalam menyempurnakan rancangan anggaran. Setiap program dan kegiatan harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana kemampuan anggaran diarahkan pada program prioritas dan pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat. Karena itu setiap tahapan pembahasan akan kita lakukan secara cermat dan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Dengan ditandatanganinya KUA-PPAS APBD 2027, Pemprov Kalbar dan DPRD selanjutnya akan melanjutkan tahapan penyusunan serta pembahasan APBD sesuai mekanisme yang berlaku.

Kedua pihak berharap proses tersebut menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, terukur, dan berpihak pada kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal Kalimantan Barat.

The post KUA-PPAS 2027 Disepakati, Pemprov dan DPRD Kalbar Tekankan Penguatan Fiskal Daerah appeared first on Trigger Netmedia.

Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) itu disampaikan Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harisson dalam Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Barat, Senin (27/7/2026).

Harisson mengatakan perubahan perda merupakan tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sekaligus menyesuaikan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024.

“Perubahan peraturan daerah ini merupakan kebutuhan untuk menjaga kepastian hukum, menyelaraskan regulasi, serta memastikan keberlanjutan pembiayaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat,” katanya.

Menurut Harisson, pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menopang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki landasan hukum yang lebih kuat agar pengelolaannya berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Salah satu materi yang diusulkan dalam perubahan perda ialah pengaturan retribusi perizinan tertentu berupa Iuran Pertambangan Rakyat. Ketentuan tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan teknis, dan pengelolaan lingkungan di wilayah pertambangan rakyat.

Selain itu, pemerintah provinsi mengusulkan penyesuaian struktur tarif sejumlah jenis retribusi agar lebih sesuai dengan perkembangan regulasi dan kondisi terkini. Langkah tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus meningkatkan tata kelola aset daerah.

Harisson menegaskan, perubahan perda tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah. Lebih dari itu, revisi regulasi ini ditujukan untuk membangun sistem pengelolaan pajak dan retribusi yang memberikan kepastian hukum, mendukung desentralisasi fiskal, serta menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia berharap pembahasan Raperda bersama DPRD Kalimantan Barat dapat berlangsung sesuai mekanisme yang berlaku sehingga menghasilkan regulasi yang mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

The post Pemprov Kalbar Usulkan Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah appeared first on Trigger Netmedia.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, dan dihadiri 42 anggota dewan dari total 64 anggota DPRD.

Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kalbar, Angeline Fremalco, menyampaikan 18 rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Kalbar.

Rekomendasi itu meliputi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penguatan layanan kesehatan dan daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur ekonomi, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan pelayanan di RSUD Soedarso.

DPRD juga mendorong percepatan perbaikan jalan, penyelesaian batas wilayah, optimalisasi pengelolaan aset daerah, penguatan saham Bank Kalbar, peningkatan kinerja Jamkrida dan Perumda Aneka Usaha, serta percepatan operasional Pelabuhan Kijing dan Terminal Lintas Batas Entikong.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Krisantus menyampaikan apresiasi atas masukan DPRD yang dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan pelayanan publik.

“Kami akan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, dan Pajak BBM agar pendapatan daerah semakin optimal,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Terminal Pelabuhan Kijing direncanakan mulai beroperasi tahun ini dan diharapkan mampu meningkatkan potensi Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah.

The post DPRD Kalbar Beri 18 Rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur TA 2025 appeared first on Trigger Netmedia.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar dengan agenda Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Kalbar tentang Persetujuan atas Penyempurnaan Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalbar tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, di Ruang Balairungsari Kantor DPRD Kalbar, Selasa (7/10/2025).

Evaluasi untuk APBD yang Tepat Sasaran

Sekda Harisson menjelaskan bahwa penyempurnaan hasil evaluasi bersama DPRD merupakan bagian penting dari upaya memastikan APBD berjalan sesuai arah kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat di daerah.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menghargai proses evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan DPRD Kalbar. Setiap penyempurnaan ini menjadi wujud komitmen kita untuk melaksanakan APBD yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Harisson menegaskan bahwa Pemprov Kalbar bersama DPRD telah menyelaraskan hasil evaluasi sesuai arahan Mendagri, baik dari aspek administrasi maupun substansi program.

“Kita ingin memastikan bahwa APBD ini benar-benar mencerminkan arah pembangunan dan kebutuhan rakyat Kalbar. Dengan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, kita dapat mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik,” tambahnya.

Sinergi Eksekutif dan Legislatif

Sekda juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang solid antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan hingga penetapan hasil penyempurnaan.

“Pemprov Kalbar berkomitmen menjalankan setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah secara tertib dan sesuai ketentuan. Sinergi ini penting agar APBD berjalan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” tuturnya.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Aloysius, S.H., M.Si., serta dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Hasil Evaluasi Disetujui DPRD

Dalam laporan yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kalbar, Suprianus Herman, S.H., M.Pd., disampaikan bahwa DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalbar telah menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas anggaran daerah.

“Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, setelah menimbang, memperhatikan, dan memutuskan, menetapkan bahwa penyempurnaan hasil evaluasi Mendagri terhadap Perubahan APBD Tahun 2025 dinyatakan disetujui,” ungkap Suprianus.

Keputusan tersebut mencakup tiga poin utama:

1. DPRD menyetujui penyempurnaan hasil evaluasi Mendagri terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Pergub Kalbar tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Hasil penyempurnaan tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan tersebut.

3. Keputusan berlaku sejak 7 Oktober 2025 di Pontianak.

Dengan disahkannya hasil penyempurnaan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, dengan semangat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

The post Komitmen Pemprov Kalbar soal Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah appeared first on Trigger Netmedia.

Fraksi PDI Perjuangan menilai perubahan APBD perlu dibahas sebagai tindak lanjut atas evaluasi serapan anggaran. Mereka juga meminta penjelasan soal pergeseran anggaran dan pertimbangan kesinambungan APBD 2025.

Fraksi Nasdem menekankan pentingnya optimalisasi potensi pendapatan daerah. Mereka mengingatkan opini WTP dari BPK RI seharusnya memberi ruang lebih besar bagi Kalbar untuk mendapatkan perhatian pemerintah pusat.

Fraksi Golkar berharap serapan anggaran bisa lebih cepat dan langsung dirasakan masyarakat. Mereka juga mengingatkan Pemprov menyelesaikan program yang belum tuntas serta memperkuat koordinasi antar-OPD.

Fraksi Gerindra menyoroti perubahan asumsi makro ekonomi daerah. Pendapatan daerah pada perubahan APBD 2025 turun dari Rp5,994 triliun menjadi Rp5,976 triliun, sementara belanja naik dari Rp6,144 triliun menjadi Rp6,280 triliun. Gerindra mendorong agar pengelolaan keuangan lebih efisien.

Fraksi Demokrat menekankan bahwa pergeseran anggaran dan penggunaan SILPA harus tetap mendukung program prioritas pembangunan.

Fraksi PKB menilai perubahan APBD merupakan bagian dari dinamika pembangunan dan kebutuhan riil masyarakat, termasuk penyesuaian terhadap turunnya pendapatan asli daerah akibat kondisi ekonomi.

Fraksi PAN menyebut perubahan anggaran sebagai konsekuensi logis dinamika ekonomi dan kebutuhan pembangunan.

Sedangkan Fraksi Nurani Keadilan Pembangunan (NKP) meminta adanya sinergi antara DPRD dan Pemprov dalam memperjuangkan dana transfer pusat, mengingat Kalbar menerima alokasi yang relatif kecil dibanding provinsi lain di Kalimantan.

The post Fraksi DPRD Kalbar Sampaikan Pandangan Umum soal Raperda Perubahan APBD 2025 appeared first on Trigger Netmedia.

“Itu tidak benar dan sangat tendensius. Sudah saya klarifikasi ke staf, mereka menyatakan tidak pernah menandatangani surat itu. Jadi siapa yang diwakili?” ucap Herkulana menyikapi polemik di internal.

Tudingan terhadapnya mencakup perilaku otoriter, kekerasan verbal, hingga dugaan perjalanan dinas yang tak transparan. Herkulana membantah semuanya. Ia mengaku hanya menegur pegawai yang tidak disiplin, salah satunya karena sering mangkir kerja dan menolak tugas.

“Saya tidak marah tanpa sebab. Kalau ada pegawai yang tidak jalankan tugas, saya wajib beri pembinaan,” tegasnya. Kamis (3/7/2025).

Terkait perjalanan dinas, ia menjelaskan bahwa kegiatan itu dilakukan sesuai kebutuhan dinas, bahkan sering menggunakan dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) demi efisiensi.

“Tidak ada perjalanan untuk kepentingan pribadi. Kami melakukan sosialisasi ke berbagai daerah, dan itu bisa dicek,” katanya.

Meski dirundung polemik, Herkulana menyatakan siap memberi klarifikasi ke DPRD maupun Gubernur Kalbar jika diperlukan.

“Saya terbuka dan siap dipanggil. Yang penting, pelayanan publik tetap berjalan,” ujarnya.

Menanggapi persoalan ini, Sekretaris Daerah Kalbar Harisson Azroi memastikan pihaknya akan memanggil semua pihak yang terlibat untuk mendapatkan kejelasan.

“Kami akan cari tahu duduk perkaranya. Tapi apapun yang terjadi, ASN harus tetap bekerja untuk melayani masyarakat,” kata Harisson.

The post Dituding Diskriminatif, Kadis PPPA Kalbar: Itu Fitnah, Saya Siap Klarifikasi appeared first on Trigger Netmedia.

Turut hadir para Wakil Ketua, beserta Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, para Asisten dan Staf Ahli Gubernur, serta Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, para Pimpinan Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kalimantan Barat.

Mewakili Pemerintah Provinsi kalimanatn Barat, salam pidatonya, Pj Sekda Kalbar, Muhammad Bari menyampaikan jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun 2024. Pihak eksekutif mengapresiasi kepada Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat atas tanggapan, saran, dan pertanyaan yang telah disampaikan saat pembahasan Pemandangan Umum terhadap Nota Keuangan Gubernur Kalimantan Barat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024.

Pj. Sekda Kalbar yang baru dilantik ini kemudian memberikan jawaban terhadap pandangan umum dari masing-masing fraksi, seperti Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

“Kami sependapat, bahwasanya terkait pendapatan, kami sependapat untuk terus melakukan terobosan guna peningkatan Pendapatan Daerah. Adapun beberapa terobosan yang akan terus dilakukan antara lain, menjalin kerjasama yang lebih luas dengan pihak-pihak yang terkait dalam pemungutan pajak, mengembangkan kanal-kanal pembayaran Pajak dan Retribusi secara online, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan relaksasi pembayaran PKB dan BBNKB untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak,” ujar Pj. Sekda Kalbar, Muhammad Bari.

Muhammad Bari menjelaskan, terkait kondusifitas keamanan, stabilitas dan harga kebutuhan pokok menjelang hari besar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan upaya seperti, berkoordinasi dengan Perum Bulog terkait pengadaan dan penyaluran cadangan beras pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta melalukan operasi pasar, gerakan pasar murah serta pengukuran harga komoditas pangan di pasar tradisional agar harga dan pasokan pangan terjamin.

Selain itu, terkait Pembangunan di Kawasan perbatasan, Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 361, bahwa seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan adalah kewenangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah provinsi hanya mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Untuk itu, dalam rangka mempercepat pembangunan di Kawasan perbatasan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan instansi terkait berupaya mendukung guna menunjang program Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2020-2024, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan peningkatan
sumber daya manusia serta peningkatan pembangunan infrastruktur pada kawasan perbatasan,” jelas Pj. Sekda Kalbar ini.

Terkait dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belakangan ini telah melakukan upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan dengan mengoptimalkan pelaksanaan patroli berupa, operasi pembasahan lahan yang berpotensi terbakar, operasi pemblokiran lahan yang sedang terbakar, dan operasi pemadaman lahan yang sedang terbakar.

“Kami juga melakukan upaya edukasi kepada masyarakat agar tidak mengolah dan membersihkan lahan perkebunan maupun pertanian dengan cara dibakar yang tidak terkendali,” katanya Muhammad Bari memungkas.

The post Jawaban Eksekutif Terkait Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kalbar Terhadap RAPBD TA 2024 appeared first on Trigger Netmedia.

Pada kesempatan tersebut, Plh. Sekda Kalbar ini menjelaskan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalbar untuk Tahun Anggaran 2024.

Beberapa poin utama dari Rancangan APBD tersebut. Salah satunya adalah alokasi keseluruhan Belanja Daerah yang mencapai Rp 6.385.005.034.290.

“Ini terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp 3.916.387.966.616, Belanja Modal sebesar Rp 1.050.905.664.474, Belanja Tidak Terduga Rp 30.000.000.000 dan Belanja Transfer sebesar 1.387.711.403.200,” ucapnya.

Alfian menjelaskan, sumber pembiayaan APBD TA 2024, dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 290.815.654.801 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA TA 2023).

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 16.000.000.000 akan dialokasikan untuk penyertaan modal PT. Jamkrida.

“Untuk penjelasan lebih lanjut dapat ditelaah pada Nota Keuangan APBD TA 2024 yang saya sampaikan dalam Rapat Paripurna ini,” kata Alfian.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kalbar, M. Kebing L, dan didampingi Wakil Ketua II, Sy. Muhammad Amin, serta Wakil Ketua III, Yuliana, juga dihadiri oleh Anggota DPRD serta seluruh Kepala Perangkat Daerah Kalbar.

The post RAPBD Kalbar TA 2024 Capai Rp. 6,3 Triliun Lebih appeared first on Trigger Netmedia.

Pada kunjungannya di Desa Temiang Sawi masyarakat menyampaikan aspirasi terkait usulan adanya penerangan aliran listrik yang sampai saat ini belum dirasakan oleh mereka, dan berharap agar para anggota legislator dari PDI Perjuangan dapat membantu memperjuangkan aspirasi mereka tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Karolin mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan akan selalu hadir untuk rakyat dan terus membantu rakyat agar apa yang dibutuhkan oleh rakyat bisa realisasikan oleh pemerintah baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.

“PDI Perjuangan selalu hadir untuk rakyat dimana kita bersama-sama bergotong royong membantu masyarakat, makanya kita menghadirkan anggota dewan mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten agar bisa menyampaikan aspirasi masyarakat sesuai dengan tingkatannya. Seperti Desa Temiang Sawi ini yang membutuhkan aliran listrik, tentu hal tersebut akan kita sampaikan usulan ini ke PLN agar mereka bisa mendapatkan pelayanan dasar tersebut,” ungkap Karolin.

Sementara itu di Desa Engkadu Karolin bersama  legislator fraksi PDI Perjuangan mendapatkan usulan aspirasi dari masyarakat terkait pembangunan yang masih diharapkan masyarakat keberlanjutannya mulai dari pembangunan insfrastruktur maupun pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Karolin yang juga Bupati Landak periode 2017-2022 menjelaskan bahwa keseriusan PDI Perjuangan dalam membantu memberikan pelayanan untuk masyarakat akan terus diupayakan mengingat masih banyak pembangunan yang harus dicapai di Kabupaten Landak.

“Selama saya menjabat sebagai Bupati Landak kami sudah berjuang dan berupaya memberikan pembangunan untuk Kabupaten Landak ini, namun hal tersebut memang belum maksimal dikarenakan kita selama tiga tahun ini mengalami bencana Pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita menunda pembangunan tersebut untuk berjuang menyelamatkan kehidupan manusia. Tetapi ditahun 2023 ini kami akan memperjuangkan pembangunan tersebut melalui para anggota dewa PDI Perjuangan,” jelas Karolin.

Karolin berpesan kepada kader PDI Perjuangan Kalimantan Barat baik yang berada di legislatif dan eksekutif agar serius bekerja untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan pembangunan yang diberikan oleh pemerintah.

The post Serap Aspirasi Masyarakat, Karolin : PDI Perjuangan Selalu Hadir Untuk Rakyat appeared first on Trigger Netmedia.

Ketua DPRD Prov Kalbar, M. Kebing L, memimpin Rapat Paripurna ini dengan memberikan kesempatan secara bergilir terhadap seluruh fraksi untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi Amanat Nasional, Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan yang terakhir adalah Fraksi Keadilan Pembangunan (PKS -PPP).

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Ir. Sukaliman, M.T., sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta 43 orang anggota DPRD Prov Kalbar.

Secara umum Fraksi=Fraksi menyatakan menyetujui Nota Penjelasan Gubernur Kalbar Terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang telah disampaikan Wakil Gubernur Kalbar pada hari Kamis tanggal 16 September 2021.

Namun, Fraksi-Fraksi DPRD Prov Kalbar menekankan agar perubahan APBD TA 2021 digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendesak dan penting, seperti perbaikan jalan rusak di beberapa jalan provinsi yang ada di kabupaten/kota. Kemudian, penanganan Covid-19 harus lebih baik lagi agar perekonomian Kalbar cepat pulih.

Selain dihadiri 43 Anggota DPRD Prov Kalbar, Rapat paripurna ini turut dihadir Wakli Gubernur Kalbar, Ria Norsan dan PlSekda Prov Kalbar, Sukaliman beserta sejumlah Pimpinan Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov Kalbar. (*)

The post Legislatif Setujui Nota Penjelasan Eksekutif Atas Perubahan APBD TA 2021 appeared first on Trigger Netmedia.