Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan tema “Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita” menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal.

Menurut dia, peringatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan pelayanan publik.

“Berbagai program sudah berjalan, tinggal kita evaluasi,” ujarnya.

Edi menekankan pentingnya keselarasan visi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam delapan prioritas nasional seperti kedaulatan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga penurunan kemiskinan.

Ia juga mendorong penguatan reformasi birokrasi melalui digitalisasi dan inovasi pelayanan publik.

Di sisi lain, Edi mengungkapkan adanya penurunan dana transfer ke daerah sebesar Rp233 miliar pada 2026. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian program prioritas.

“Fokus tetap pada pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti keterbatasan sumber daya aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota. Saat ini rasio ASN Pontianak mencapai 0,94 persen, di bawah rata-rata nasional 2,4 persen.

The post Peringati Otda 2026, Wali Kota Pontianak Tekankan Inovasi di Tengah Keterbatasan Anggaran appeared first on Trigger Netmedia.

Hal itu disampaikan Wali Kota Pontianak Edi Kamtono usai penyerahan laporan keuangan unaudited tahun 2025 di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (31/3/2026).

Menurut Edi, setiap hasil pemeriksaan dari BPK akan ditindaklanjuti secara serius sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami menyadari setiap proses audit membawa konsekuensi perbaikan. Karena itu, hasil pemeriksaan akan kami tindak lanjuti secara optimal,” ujarnya.

Di tengah upaya tersebut, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan keterbatasan fiskal dan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini mendorong perlunya strategi untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah.

Namun, menurut Edi, langkah peningkatan pendapatan daerah tidak bisa dilakukan secara instan. Penyesuaian kebijakan, seperti pajak dan retribusi, tetap harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

“Penyesuaian pajak tidak bisa dilakukan secara serta-merta karena harus melihat kondisi ekonomi masyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti sejumlah kebijakan nasional yang berdampak pada penerimaan daerah, seperti penurunan tarif pajak parkir dan penghapusan retribusi rumah kos. Kebijakan tersebut dinilai mempengaruhi potensi pendapatan asli daerah, meskipun di sisi lain memiliki pertimbangan sosial.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. DPRD, kata dia, akan terus menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi agar penggunaan anggaran tetap efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat Sri Haryati mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Meski demikian, hasil pemeriksaan awal masih menemukan sejumlah catatan, terutama terkait pengendalian intern, pengelolaan kas, rekonsiliasi, serta pengelolaan aset tetap. Proses penataan aset akibat pelimpahan kewenangan ke daerah juga dinilai belum sepenuhnya tuntas.

Sri menekankan, penyelesaian berbagai persoalan tersebut penting agar laporan keuangan dapat disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal, antara lain melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dan pengelolaan aset secara lebih produktif.

The post Hadapi Tantangan Fiskal, Pemkot Pontianak Fokus Benahi Keuangan Daerah appeared first on Trigger Netmedia.

Hal itu disampaikan Edi saat penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 bersama kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Kerja Wali Kota Pontianak, Senin (12/1/2026).

“Saya sudah perintahkan agar belanja modal mulai dilaksanakan sejak Januari dan Februari. Ini penting supaya pekerjaan tidak terlambat, kualitas terjaga, dan tidak terganggu musim hujan atau air pasang,” ujarnya.

Edi menjelaskan, perjanjian kinerja merupakan kesepakatan pelaksanaan program dan kegiatan 2026 yang telah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan.

Selain percepatan fisik, ia juga meminta OPD meningkatkan kualitas pelayanan publik, lebih responsif terhadap persoalan masyarakat, serta mendorong inovasi untuk mempercepat layanan.

Dalam kesempatan itu, Edi memaparkan hasil evaluasi penyerapan anggaran 2025. Ia mengakui masih terdapat OPD dengan belanja modal besar yang penyerapannya belum optimal, seperti Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan, akibat keterlambatan proses lelang dan kendala lapangan.

“Secara umum penyerapan anggaran cukup baik, rata-rata mencapai 93 persen. Silpa terjadi karena penghematan, pendapatan melebihi target, dan sisa dana lelang,” katanya.

Penyerapan anggaran 2025 tercatat lebih rendah sekitar 0,7 persen dibandingkan 2024, salah satunya akibat keterlambatan memulai pekerjaan.

Edi juga menekankan pentingnya transparansi, percepatan pelaksanaan program, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar kegiatan.

“Program jangan sampai berlarut-larut sehingga manfaatnya terlambat dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Perjanjian kinerja mengacu pada regulasi nasional dan menjadi tolok ukur evaluasi kinerja kepala perangkat daerah dengan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur serta selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak 2025–2029.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Bebby Nailufa meminta OPD lebih reaktif merespons persoalan publik dan tidak hanya bekerja secara rutin dan administratif.

Menurut Bebby, lemahnya perencanaan dan pengelolaan data masih menjadi persoalan di sejumlah OPD sehingga memperlambat respons terhadap masalah di lapangan.

“OPD harus mampu membaca persoalan dan bergerak cepat, bukan sekadar menjalankan program,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi serta keterbukaan karena pengawasan publik kini semakin kuat, termasuk melalui media sosial.

The post Wali Kota Pontianak Minta OPD Percepat Belanja Modal Sejak Awal Tahun appeared first on Trigger Netmedia.

Edi menegaskan, pada 2026 Pemerintah Kota Pontianak memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pembangunan daerah.

“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur yang berdampak langsung pada mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Jalan, jembatan, dan fasilitas umum terus dibenahi untuk mendukung aktivitas warga,” ujar Edi, Senin (12/1/2026).

Menurut Edi, Kota Pontianak masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain genangan akibat hujan dan rob, kebakaran lahan saat musim kemarau, serta intrusi air laut yang menyebabkan air PDAM menjadi payau. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat juga menuntut perencanaan pembangunan yang matang dan berkelanjutan.

Saat ini, Pemkot Pontianak mempercepat pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) sebagai salah satu program nasional prioritas untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sanitasi. Proyek tersebut berlokasi di Gang Martapura, Kelurahan Benua Melayu Laut, serta Nipah Kuning, Kelurahan Sungai Jawi Luar.

Edi juga menyinggung keterbatasan lahan di Kota Pontianak, termasuk untuk pemakaman. Pemerintah kota telah melakukan pembebasan lahan yang masih dalam proses.

Ia menekankan pentingnya kesamaan persepsi dalam penyusunan program agar kebijakan dapat berjalan efektif. “Perbedaan persepsi berpotensi menghambat pelaksanaan di lapangan,” katanya.

Kebijakan pembangunan daerah, lanjut Edi, tetap mengacu pada program prioritas nasional, termasuk Asta Cita Presiden dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan penguatan ekonomi masyarakat.

“Kita membutuhkan infrastruktur yang kuat, tetapi daya beli masyarakat juga harus dijaga agar ekonomi terus tumbuh,” ujarnya.

Edi juga mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera mengeksekusi anggaran 2026. Berdasarkan evaluasi 2025, masih terdapat program yang terlambat dilaksanakan.

Ia berharap aparatur sipil negara (ASN) dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan publik sejak awal tahun. “Saya ingin ASN bekerja dengan ikhlas, bersemangat, dan mengedepankan pelayanan prima tanpa menimbulkan persoalan hukum akibat kelalaian,” pungkasnya.

The post Musrenbang Kelurahan Dimulai, Wali Kota Pontianak Prioritaskan Infrastruktur 2026 appeared first on Trigger Netmedia.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersama Wakil Wali Kota Bahasan meninjau langsung pengerjaan pembersihan tersebut. Edi menjelaskan, eskavator amfibi buatan Pindad berkapasitas 8 ton itu tengah diuji coba untuk penanganan gulma dan pendangkalan di Parit Sungai Jawi, salah satu jalur drainase utama di Kota Pontianak.

“Mudah-mudahan dengan pembersihan ini, sistem drainasenya semakin lancar,” ujarnya.

Edi menyebutkan, alat tersebut dibeli melalui APBD dengan nilai sekitar Rp 6 miliar. Untuk tahap awal, Pemkot Pontianak baru mengoperasikan satu unit. Ke depan, tambahan unit berukuran lebih kecil direncanakan untuk menjangkau kawasan pusat kota.

Selain membersihkan gulma, endapan lumpur yang cukup tinggi disebut menjadi faktor utama yang menghambat aliran air. Pembersihan juga dilakukan di kawasan permukiman sepanjang parit.

Penataan kawasan parit turut menjadi perhatian. Menurut Edi, parit tetap akan memiliki jalur paralel di sisi kiri dan kanan, dan pembangunan bangunan baru di tepi parit tidak diperbolehkan. Beberapa jembatan tak lagi fungsional akan dibongkar, hanya menyisakan yang dibutuhkan. Kawasan ini diarahkan menjadi salah satu destinasi wisata air.

“Harapan kita, parit ini tidak lagi dangkal dan airnya mengalir lancar ke Sungai Kapuas hingga bermuara ke laut. Kita ingin parit ini bisa difungsikan untuk wisata air dan menjadi habitat biota seperti ikan,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi topografi Kota Pontianak yang rendah membuat pendangkalan cepat terjadi. Karena itu, pengerukan dan pembersihan rutin diperlukan, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke parit.

“Masyarakat juga harus ikut menjaga kebersihan agar parit tetap berfungsi,” ujarnya.

Vice President Pemasaran dan Penjualan PT Pindad, Yanto Sugiharto, menjelaskan bahwa alat yang digunakan di Pontianak adalah salah satu dari tiga tipe eskavator amfibi yang diproduksi, yakni berkapasitas 20 ton, 8 ton, dan 5 ton. Masing-masing dirancang untuk kebutuhan pengerukan pada berbagai skala.

“Unit 8 ton ini sangat cocok untuk kondisi parit di Pontianak,” ujarnya.

Ia menambahkan, unit yang lebih besar banyak digunakan di Jawa Barat karena memiliki jangkauan lengan hingga 15 meter. Sementara itu, unit 8 ton memiliki jangkauan lengan 8 meter—cukup untuk pembersihan parit perkotaan.

PT Pindad, lanjut Yanto, memastikan dukungan layanan purnajual. Garansi mesin berlaku satu tahun, sementara ketersediaan suku cadang dijamin hingga 20 tahun.

“Jika ada kebutuhan bantuan, kami siap kapan saja,” katanya.

Yanto berharap eskavator amfibi tersebut dapat mempercepat pekerjaan pembersihan parit di Pontianak.

The post Pemkot Pontianak Kerahkan Eskavator Amfibi untuk Atasi Pendangkalan Parit Sungai Jawi appeared first on Trigger Netmedia.