triggernetmedia.com – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, bersama dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mahmuda, dan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat, Medya Yanuar Abdullah, mengikuti Rapat Pelaksanaan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023.
Rapat tersebut digelar bersama Tim Penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB) Republik Indonesia, dan berlangsung secara daring di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Rabu (13/9).
Rapat Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023 ini dibuka oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Wilayah II, Budi Prawira.
Budi Prawira menjelaskan bahwa evaluasi SAKIP tahun ini memiliki fokus yang berbeda dari tahun sebelumnya, yakni menitikberatkan pada permasalahan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Indonesia untuk mencapai target 0 persen tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Budi Prawira berharap agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat mencapai progres penilaian yang baik pada tahun ini.
Kegiatan dimulai dengan pemaparan oleh Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh Tim Penilai.
“Semoga pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan,” ujar Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Wilayah II KEMENPAN-RB RI.
Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan pemaparan oleh Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, yang menjelaskan bahwa evaluasi SAKIP kali ini difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan.
Ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan SAKIP telah mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023.
“Kita ini hanya tinggal merangkainya dalam satu dokumen, dan dokumen RPJMD itu sudah lengkap tinggal dirangkai dalam satu dokumen yang sesuai dengan petunjuk SAKIP. Untuk penilaian SAKIP tahun lalu, yaitu tahun 2022, SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah mencapai kategori BB, dan kami berharap bisa meningkat menjadi kategori A,” ungkapnya.
About Author
