triggernetmeia.com – Mengupas penyebab kedatangan Timnas Israel U-20 yang akan tampil di Piala Dunia U-20 2023 Indonesia menuai penolakan dari berbagai pihak di Tanah Air.
Di pertengahan tahun 2023 ini, Indonesia akan menggelar hajatan besar Piala Dunia U-20 2023 pada Mei hingga Juni.
Jelang digelarnya event ini, 24 negara termasuk Indonesia sebagai tuan rumah, telah memastikan tempat di putaran final.
Dari 24 negara yang ada, satu negara yang lolos ke putaran final ajang ini mendapat penolakan keras, yakni Israel selaku wakil UEFA atau zona Eropa.
Israel sendiri memastikan tempat di putaran final Piala Dunia U-20 2023 usai menorehkan prestasi dengan lolos ke babak semifinal Euro U-19 2022 lalu.
Karena keberhasilan itu, Israel kemudian mencetak sejarah dengan pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Dunia U-20.
Namun sejarah bagi Israel ini terancam pupus karena masifnya penolakan yang datang dari Indonesia selaku tuan rumah penyelenggaraan ajang tersebut.
Penolakan ini datang dari berbagai pihak, yang membuat PSSI pun harus turun tangan untuk berkolaborasi dengan pemerintah untuk menengahi hal tersebut.
Adanya penolakan masif dari berbagai pihak terkait kehadiran Israel di Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia pun melahirkan pertanyaan.
Apa penyebab banyaknya penolakan kedatangan Israel ke Indonesia untuk gelaran Piala Dunia U-20 2023 nanti?
Tertera di Undang-Undang dan Peraturan
Penyebab utama dari penolakan ini tak lepas dari tak adanya pengakuan Indonesia akan eksistensi Israel sebagai sebuah negara.
Di sisi lain, Indonesia juga tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel secara resmi, seiring adanya konflik antara Israel-Palestina.
Selain itu, secara kultural masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam lebih condong ke Palestina dan negara Arab yang merupakan seteru dari Israel.
Tak adanya pengakuan atas eksistensi Israel juga berkaca pada Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada alenia pertama yang berbunyi:
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.”
Tak hanya di UUD 1945, hubungan Indonesia dan Israel juga tertuang dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (PERMENLU) Nomor 3 tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.
Pada Bab X mengenai Hubungan RI-Israel di pasal 150, tertera bahwa Indonesia tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan menentang penjajahan Israel atas wilayah dan bangsa Palestina.
Bahkan di pasal 151 ayat 2, disebutkan bahwa Indonesia tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan ditempat resmi.
Di pasal 151 ayat 3, tertulis bahwa tak adanya izin penggunaan bendera, lambang, atribut dan pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Indonesia.
Aturan tersebut pun kemudian menjadi acuan hadirnya penolakan dari berbagai pihak akan kehadiran Israel di Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia.
Sebagai informasi, di Piala Dunia U-20 2023 nanti, Israel dan negara lainnya akan diberikan kesempatan untuk menggunakan atributnya. Hal ini bertentangan dengan PERMENLU Nomor 3 tahun 2019.
Dalam sejarahnya pun, Indonesia telah menunjukkan penolakan terhadap Israel di berbagai kompetisi olahraga.
Pada Kualifikasi Piala Dunia 1958, Presiden pertama Ir. Soekarno, pernah menolak bertanding dengan Israel, sehingga Timnas Indonesia mundur pada ajang tersebut.
Lalu di Asian Games 1962, Israel yang kala itu masih terhitung bagian Asia mendapat penolakan dari Indonesia yang menjadi tuan rumah ajang itu.
Bahkan, Indonesia menolak memberikan visa kepada kontingen Israel yang berujung pada skorsing dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) usai gelaran Asian Games 1962.
Meski demikian, Indonesia pernah menerima atlet Israel di ajang olahraga, yakni pada Kejuaran Bulu Tangkis Dunia pada 2015 lalu.
Saat itu, pebulu tangkis Israel, Misha Zilberman, pernah mendapat penolakan. Namun pada akhirnya ia bisa tampil di ajang yang digelar di Indonesia itu.
Meski bisa tampil, ada kabar bahwa pebulu tangkis Israel itu mendapat penjagaan ketat karena adanya penolakan dari masyarakat dan elemen-elemen yang ada.
About Author
