triggernetmedia.com – Kejari Ketapang melayangkan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan vonis bebas majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Ketapang dalam kasus PT. Laman Mining. Pengajuan kasasi disampaikan Kejari Ketapang sejak Kamis (3/10) ke panitera pidana Pengadilan Negeri Ketapang.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ketapang, Darmabella Tymbasz melalui Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Ketapang, Rudy Astanto menyatakan kalau upaya hukum kasasi yang dilakukan sebagai upaya dan komitmen pihaknya dalam membantu negara khususnya dalam penegakan hukum di daerah.
“Sudah diajukan, saat ini tim JPU sedang menyusun memori Kasasi yang akan disampaikan ke MA,” kata dia di Ketapang, Senin (7/10).
Pihaknya berharap memori kasasi yang akan disampaikan nantinya bisa menjadi pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung (MA) dalam memutuskan kasasi terkait putusan PN Ketapang pada kasus PT. Laman Mining.
“Untuk pertimbangan-pertimbangan nanti akan kita sampaikan agar publik juga tahu persoalan ini,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Subhan, menyesalkan putusan bebas dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang menyidangkan perkara PT. Laman Mining.
Menurutnya, putusan itu bertolak belakang dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Kejaksaan Negeri Ketapang yang telah membacakan tuntutan terhadap PT. Laman Mining dengan pidana denda Rp. 37,5 miliar dan pidana tambahan pencabutan izin usaha PT. Laman Mining.
Seharusnya putusan Majelis hakim sejalan dengan dakwaan Jaksa Penunt Umum.
“Terhadap Putusan Bebas ini, kami akan melaporkan ke Kementerian LHK dan Komisi Yudisial di Jakarta dalam rangka mendukung upaya hukum selanjutnya yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam Tingkat Kasasi,”katanya.
Diakuinya, sebelumnya Balai Gakkum dalam melakukan proses penyidikan telah melakukan koordinasi secara intensif dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, BPKH Wilayah III Pontianak dan instansi terkait lainya di pusat maupun daerah, sehingga perkara tersebut dapat dinaikan ke tingkat penyidikan selanjutnya dilakukan penuntutan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Kejaksaan Negeri Ketapang.
“Putusan ini bisa menjadi presiden buruk dan akan menjadi modus bagi koorporasi yang lain untuk melakukan kegiatan yang sama, serta cendrung untuk melanggar dan tidak mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku,” jelasnya.
Untuk itu, Balai Gakum Kalimantan KLHK akan mendukung Upaya Hukum Kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan mengharapkan putusan kasasi akan memberikan efek jera kepada PT. Laman Mining dan pelaku koorporasi lainya.
“Kami juga akan mengawal secara intensif terhadap perkara perkara koorporasi lainya yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Ketapang. Semoga aparat penegak hukum memiliki komitmen bersama dari para penegak hukum atau Criminal Justice System (CJS) dalam memerangi para pelaku perusak hutan,” tutupnya.
Jhon I Ariz
About Author
