triggernetmedia.com – Rektor IAIN Pontianak Dr. H. Syarif memberikan pendapatnya soal fenomena terbaru terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti pertalite, pertamax dan solar. Dari segi hajat pemerintah, Rektor IAIN Pontianak ini smenilai bahwa untuk mengendalikan inflasi, mengacu pada undang-undang nomor 17 tahun 2003.
“Maksimal negara kita ini inflasinya 3 persen, tapi menurut para ahli ekonomi 3 tahun terakhir kita ini masih di atas 4 persen 6,3 5,2 dan 4 persen, dan ditahun ini diharapkan tahun 2023 itu di bawa 3 persen,” katanya melalui siaran persnya. Kamis (10/9/2022) sore.
“Pemicunya adalah belanja negara saya kutip saja dari ahli ekonomi belanja negara itu lebih tinggi dari pendapatan kalau 2020-2021 kita masih maklumi karna belanja negara masih sangat tinggi terkait dengan pemerintah gelap gelapnya terkait dengan covid item pemaklum tapi kedepannya mungkin akan lebih baik,” sambungnya.
Rektor IAIN Pontianak Dr. H. Syarif mengatakan, ikut memberikan analisa yang tepat sehingga bisa diterima masyarakat diantara belanja negara yang tinggi itu adalah subsidi tahun 2022, yakni berkisar di angka Rp. 502 triliyun.
Ia menjelaskan, ada belanja yang terabaikan dengan dinaikannya pengisian angka BBM dan diharapkan kenaikan inflasi itu tidak terlalu tinggi bahkan diharapkan bisa dibawah amanah undang-undang di bawah 3% cukup besar jika 2022 masih di angka Rp. 700 triliyun atau sama dengan kurang lebih 4%.
“Kalau belanja BBM ini bisa diturunkan dengan dinaikan 4 peren itu bisa dihitunglah dengan ahlinya. Saya ikut optimis 2023 bisa sesuai dengan amanah undang-undang, tapi yang menarik bagi saya pimpinan tinggi hajat pengalihannya dari subsidi BBM yang angkanya begitu fantastis tahun 2022 ini mencapai 502 triliyun bisa dialihkan ke belanja bantuan sosial bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin yang kalkulasi nya 27 sampai 30 juta, sebut saja 30 juta jiwa kalau perbulan BLT bisa 1 juta berarti pertahun 30 triliyun,” ujarnya.
Dr. H. Syarif menyebut, subsidi Rp. 30 triliun diasumsikan kalau 1 bulan bisa mencapai Rp. 360 triliyun per tahun masih di bawah ambang angka subsidi BBM. Kalau itu bisa diselesaikan, sebagai akademisi baginya hal tersebut merupakan bahan sharing masukan.
“Ekspetasi kami pengalihan itu juga bisa diperbesar untuk kartu Indonesia pintar (KIP), saya bicara di Indonesia khususnya di Kalbar, dimana di kampus saya sendiri masih mengharapkannya, apalagi kami masih di atas 10 persen memberikan UKT sampai Rp. 400 ribu itu artinya kebutuhan masyarakat tinggi. Padahal amanah undang-undang hanya 5 persen dari jumlah mahasiswa, tapi saya di atas 10 persen hingga 11,3 persen memberikan UKT rendah itu sama dengan beasiswa lunak Nol sampai Rp. 400 ribu, jadi kalau pengalihan tidak cukup BLT di bagi untuk KIP berpihak ke mahasiswa dan kita tahu juga kenaikan pendidikan itu dirasakan masyarakat kebutuhannya menurut saya,” kata Dr. H. Syarif.
Adek adek mahasiswa harus punya pisau analisis yg akurat sehingga pendapatnya bisa valid kemudian jika ingin menyalurkan pendapat itu tidak bisa dihalangi negara kita negara demokratis.
Item-item Demokrasi ini harus diperhatikan di antara item demokrasi ada tujuan demokrasi untuk kemaslahatan yang berpihak kepada rakyat.
“Oleh karena itu kalau adik-adik misalnya unjuk rasa berpendapat salurkan dengan cara yang sangat positif hindari yang berbau anarkis sampaikan sistematis asah tombak kalian bangun analisis. Kalau perlu ada negosiasi yang positif tidak asal pokok adik adik harus ingat dari Rp. 502 triliyun tahun ini subsidi BBM itu hanya dinikmati orang kecil 15-17 persen sisanya itu untuk orang yang sebenarnya tidak boleh subsidi tapi kalau subsidi itu di cabut 20 persen saja atau yang 80 persen dari Rp.500 triliyun itukan Rp. 400 triliyun masih bisa memenuhi angka yang tadi jadi kalau dicabut itu sebenarnya kembali lagi ke rakyat yang sesungguhnya subsidi itu kalau tepat analisisnya perekonomian itu 15-20 persen artinya 33persen lebih itu kan dinikmati oleh orang-orang yang tidak pantas disubsidi org yang menengah ke atas,” jelas Dr. H. Syarif.
Ia menambahkan, jika akurasi analisis ilmiah ini data faktual ini valid. dirinya tidak keberatan akan mendukung dengan catatan pemerintah benar-benar berpihak kepada janjinya untuk hajat mengalihkan BBM kepada masyarakat kecil justru dengan subsidi BBM kecil sedikit dinikmatinya ekonomi tidak mampu hanya 15-17 % .
“Alangkah lebih akuratnya untuk orang tidak mampu, dialihkan harga BBM ini dan saya setuju untuk itu demikian mungkin yang dapat saya sharing ada yang tidak berkenan saya mohon maaf terimakasih atas semua apresiasi bangsa ini kalau yang ingin menyampaikan kritik, pendapat saya berharap untuk anak -anak mahasiswa dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya bangun argumentasi yang baik sehingga tidak hanya capek-capek di jalan tapi pendapatmu itu diakomodir para pengamat kebijakan itu semoga negara kita tetap aman dan damai jaya selalu,” kata Rektor IAIN Pontianak Dr. H. Syarif menungkasi.
About Author
