triggernetmedia.com – Pemerintah telah menggunakan anggaran lintas kementerian hingga Rp 76 triliun untuk pelbagai program peningkatan produktivitas dan pemberdayaan di wilayah pesisir pada 2021. Pada tahun depan, Wakil Presiden Maruf Amin menyebut program penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir akan dilakukan dengan fokus pada perluasan pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Hal tersebut dilakukan pemerintah dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem. Setidaknya sebanyak 147 dari 212 kabupaten/kota yang menjadi sasaran pemerintah dalam upaya tersebut merupakan wilayah pesisir.
Nantinya, kata Maruf, program penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir pada 2022 akan dilakukan dengan fokus pada perluasan pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
“Penambahan bansos untuk pengurangan beban masyarakat miskin ekstrem, peningkatan akses layanan dasar, konektivitas wilayah, dan kolaborasi (diperlukan) untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan,” kata Maruf saat konferensi pers yang digelar di Istana Wapres, Jakarta Pusat, melansir suara.com, Selasa (21/12/2021).
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa program penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir tidak terpisahkan dari program penanggulangan kemiskinan ekstrem secara umum. Seperti pembangunan infrastruktur dasar, program padat karya tunai, bantuan permodalan dan pembiayaan UMKM, serta program produktif terkait akses pekerjaan.
Kemudian, Airlangga juga menyebut program yang akan dioptimalkan adalah Kredit Usaha Rakyat atau KUR, Kartu Prakerja, pembangunan Kampung Nelayan Maju, dan Kampung Perikanan Budidaya.
“Penyaluran di perikanan pada sektor KUR sejak Januari sampai 20 Desember 2021 sudah mencapai Rp 5,18 triliun dan diberikan kepada 145.547 debitur,” lapornya.
Melengkapi laporan Airlangga, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa untuk membangun Kampung Nelayan Maju, pihaknya telah berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian PUPR untuk penyediaan infrastruktur dan perumahan.
“Kemudian dari sisi kelembagaan usaha kami bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Untuk penyediaan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dalam hal penyediaan sekolah-sekolah termasuk Sekolah Menengah Kelautan, serta penyediaan energi kita meminta kepada Pertamina dan BUMN,” papar Sakti.
About Author
