triggernetmedia.com – Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji menyatakan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM Mikro) di Kalimantan Barat disebabkan meningkatnya perkembangan kasus Covid-19 dalam satu bulan terakhir dan disiplin Prokes yang kurang baik. Kondisi kasus Covid-19 di Kalbar, terutama mereka yang berstatus positif aktif sangat tinggi, seperti di Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan Melawi.
“Saya sangat khawatir dengan Kubu Raya dan Kayong Utara, karena tingkat testing sangat rendah. Termasuk Kota Pontianak, hari ini puluhan yang positif Covid-19,” ungkapnya, usai menghadiri Rapat Pembahasan Pelaksanaan PPKM Mikro bersama Menko Bidang Perekonomian melalui Konferensi Video, di ‘Data Analytic Room’, Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (23/4/2021).
Sutarmidji menegaskan, tidak akan mentransfer dana bagi hasil ke daerah yang tak mau melakukan tes dan tracing ke masyarakat. Menurutnya konidisi ini menunjukkan bahwa daerah mengabaikan kesehatan masyarakatnya.
“Masih ada Kepala Daerah yang takut kawasannya tertulis terjangkit penyakit yang mematikan itu,” ujar Sutarmidji.
Gubernur Sutarmidji menyatakan hal itu dia lakukan mengingat masih banyak kepala daerah yang tak melakukan testing, akibat takut kawasannya terlihat banyak yang mengidap penyakit Covid-19.
“Padahal semakin banyak kita mentesting masyarakat dan mengetahui hasilnya, semakin banyak yang bisa tertangani dan tingkat kematian akan diminimalisir,” ujarnya.
Dia pun mengimbau kepada seluruh kepala daerah di Kalbar, agar jangan takut tergambar positif di kawasan masing-masing. Ambil kebijakan untuk lakukan testing dan tracing menyeluruh agar yang terjangkit dapat ditangani dengan tepat.
“Contoh Bengkayang sempat merah, termasuk Landak, tidak masalah karena seperti itu penanganannya. Pontianak agak lengah lagi, termasuk Warkop di Jalan Reformasi itu harusnya tutup jam 9 malam. Saya ingin masyarakat juga merasakan perhatian ini sebagai wujud kepedulian bersama. Percuma saja anggaran yang dikeluarkan hingga milyaran bahkan triliunan rupiah bila tidak ada pengertian dari diri pribadi, semua akan sia-sia,” katanya lagi.
Dirinya mengharapkan, adanya testing dan tracing yang dilakukan kepala daerah ke Dinas Kesehatan untuk melakukan kegiatan demi menekan tingkat keterjangkitan yang tinggi di Kalbar.
“Kalau Bupati dan Walikota tidak mampu mengendalikan Dinas Kesehatannya, bagaimana mereka akan melindungi masyarakatnya,” tutupnya. (*)
About Author
