triggernetmedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengalokasikan dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah belanja dukungan sebesar Rp81,58 miliar atau 18,37 persen dari belanja wajib dana transfer umum senilai Rp444,055 miliar. Alokasi dana tersebut terdiri dari dukungan ekonomi Rp21,629 miliar atau 4,87 persen dan perlindungan sosial sebesar Rp59,95 miliar atau 13,5 persen.
“Kalau kita lihat tadi pertumbuhan ekonomi kita setelah di tanggal 21 Maret 2021, mulai ada kenaikan. Ekonomi kita mulai tumbuh dari minus 2,4 persen dan sekarang mulai mengarah kepada angka nol. Artinya, tumbuh mengarah ke positif,” kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat, H. Ria Norsan, saat menjadi keynote speaker pada acara Rilis Kinerja APBN, Makro ekonomi, dan Moneter Triwulan I Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Barat, di Ruang Data Analitik Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (21/4/2021).
Dikatakannya, serapan anggaran untuk penanganan Covid-19 masih rendah, karena masih banyak kegiatan yang belum dilakukan tender.
“Sehingga nanti, mungkin setelah Hari Raya Idul Fitri ini, mungkin kita baru mengadakan tender. Apabila tender sudah dilakukan, penyerapannya akan signifikan,” ujarnya.
Dia menyatakan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga berkewajiban mendorong terselenggaranya penyaluran program pemulihan ekonomi nasional, yakni untuk peruntukan kesehatan berupa insentif tenaga kesehatan, serta belanja intervensi penanganan Covid-19 (sarpas, biaya klaim, dan vaksin). Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk menyelenggarakan perlindungan sosial untuk dukungan daya beli demi menekan laju peningkatan kemiskinan dan kesenjangan.
“Dukungan terhadap UMKM juga dilakukan guna menopang permodalan dan cashflow UMKM, agar bisa bertahan dan melakukan jump start pada masa pemulihan ekonomi. Pembiayaan korporasi untuk dukungan koperasi melalui BUMN dan penjaminan kredit modal kerja, serta insentif usaha untuk insentif perpajakan juga dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha, serta daya beli masyarakat,” ujar Norsan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Edih Mulyadi optimis untuk pencapaian realisasi APBN di Kalbar, baik yang disalurkan langsung dari Jakarta maupun dari KPPN Kalimantan Barat.
“Saya optimis akan lebih baik dari trimester-trimester berikutnya,” ungkap Kakanwil DJPb Kalbar.
Edih menyebut, ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa akselerasi setidaknya dari sisi nominal lebih bagus karena kepedulian satuan kerja terutama K/L itu sudah mulai sangat peduli terhadap apa yang disampaikan sejak awal, termasuk sejak tahun 2020. Ia meminta agar Pemerintah Provinsi Kalbar segera mempercepat penyerapan anggaran, karena pada saat kondisi pandemi Covid-19 yang sangat diharapkan adalah akselerasi dari belanja pemerintah.
“Karena aspek yang lain dari ekspor, impor, kemudian konsumsi masyarakat, yang lebih parah itu anjlok. Maka harapannya, dari belanja pemerintah dan itu sudah direspons sangat positif oleh kementerian, lembaga, satuan kerja di Kalimantan Barat, sehingga cukup bagus penyerapannya,” tuturnya.
Untuk target penyerapan per triwulan, dia mengatakan bahwa di triwulan pertama sebesar 15 persen, triwulan kedua 25 persen, triwulan ketiga 40 persen, dan di triwulan akhir bisa mencapai 100 persen.
“Harapan kita seperti itu. Tapi dengan kondisi ini, saya sekali lagi optimis penyerapan anggaran di Kalimantan Barat akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya,” katanya memungkas. (*)
About Author
