triggernetmedia.com – Komisi II DPR RI mengadakan Kunjungan Kerja (Kunker) spesifik, Rabu (3/2/2021). Hal tersebut dalam rangka Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 lalu di 8 daerah di Provinsi Jawa Barat (Jabar), dan turut mendampingi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bawaslu RI serta Deputi Administrasi KPU Republik Indonesia (RI).
Kunjungan kerja ini dilakukan terhadap pihak penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat yang mengikuti Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat.
Selain dihadiri Ketua KPU Provinsi dan Kabupaten?Kota se-Jawa Barat, turut hadir Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
Rombongan Komisi II DPR RI yang ikut dalam kunker tersebut diantaranya yakni Ketua Tim dan Wakil Ketua Komisi, serta sejumlah Pimpinan, Kepala Bagian Sekretariat, Sekretariat Tenaga Ahli dan sejumlah Anggota Komisi II DPR RI.
Anggota DPR RI Komisi II Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat (Kalbar) 1 yang juga Anggota Banggar dan Anggota Tim Pengawas Badan Pengawas Perbatasan Drs. Cornelis, MH, turut serta dalam kegiatan tersebut.
“Kita (Komisi II DPR-RI), mempertanyakan sejumlah item kepada penyelenggara Pemilu (KPU) Provinsi Jawa Barat di daerah tersebut terkait bagaimana hasil evaluasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat, atas penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 lalu di 8 Kabupaten/Kota di Jabar terutama terkait penerapan Protokol Kesehatan COVID-19 dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam memberikan hak pilihnya, serta apa saja permasalahan yang muncul dan lain sebagainya,” beber Cornelis di Bandung, Rabu (3/2/2021).
Cornelis mengaku, pihaknya juga mempertanyakan sejumlah item kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, terkait bagaimana hasil pengawasan Bawaslu terhadap setiap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Jawa Barat.
“Intinya Komisi II DPR RI banyak pertanyakan dalam pertemuan dengan penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Barat itu, terutama terkait evaluasi, yang wajib dijelaskan secara rinci kepada Komisi II DPR RI oleh penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Barat agar dapat dievaluasi kedepannya,” tanadas Cornelis.
Dek I Ariz
About Author
