triggernetmedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menerima Piagam Penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima lagsung oleh Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum., oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar, Rabu (14/10/2020).
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Edhi Mulyadi, S.E., M.Si.mengungkapkan, menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar atas laporan LKPD Tahun 2019 dengan capaian opini WTP atas keberhasilan pemerintah provinsi. Meskipun demikian, ada beberapa hal untuk pemerintah provinsi untuk ditindak lanjuti atas prestasi tersebut.
“Jadi ada beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti, sebetulnya sudah ditindak lanjuti cuma tadi kami hanya mengingatkan saja kalau sudah WTP 2019 itu tapi masih ada beberapa hal yang ditindak lanjuti, terkait masalah aset dan volume pekerjaan. Tapi tadi kami sudah dapat informasi prinsipnya sudah di tindak lanjuti,” ungkap Edhi Mulyadi.
Selain itu, ia juga langkah lanjutan laporan keuangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat bahwa kedepannya kita akan menuju Sistem Keuangan Republik Indonesia.
“Kalo masing-masing daerah sudah WTP semuanya, LKPP sudah WTP nanti akan di konsolidasi pertama secara regional terlebih dahulu setiap provinsi dan akhirnya nanti akan menuju kepada laporan keuangan pemerintah Republik Indonesia,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H. Sutarmidji S.H., M.Hum., mengutarakan, bahwa rekomendasi BPK diantaranya masalah aset, masalah penilaian masalah penyusutan, karena ada aplikasi yang baru dari kemendagri jadi harus di sesuaikan.
“Ada hibah lama SPJ nya, tapi sekarang sudah diselesaikan. Kemudian ya kadang yang harus diselesaikan tiap tahun berulang-ulang harus diselesaikan misalnya masalah proyek , masalah besi. Dimana ukuran besi itu ukuran 16, fakturnya betul 16 produksinya sudah SNI, tapi begitu ukur jadi kurang 15,8 kurang 0,2 ini dikalikan volume disuruh kembalikan kan ini jadi problema,” ungkap Gubernur Kalbar.
Tak hanya itu saja, dari laporan yang diterimanya data BBN-KB Pemerintah Provinsi memperbaiki data tersebut guna memaksimalkan dalam menyusun potensi dan realisasi pajak.
“Saya sudah minta kepada Bapenda memperbaiki PKB BBN-KB sehingga kita maksimal menyerap pontensi dan realisasi pajak. Sehingga perencanaan pembangunan, pembiayaannya akan lebih gampang, itu saja sebetulnya,” tegasnya.
Dirinya pun berharap seluruh bekerja dengan menggunakan data dan teknologi disetiap OPD.
“Saya berharap ke depan semuanya bekerja dengan data dan IT, supaya lebih baik,” pungkasnya.
Rilis
About Author
