Trigger Netmedia
  • Home
  • News
    • Peristiwa
    • Sospolhukam
    • Metropolitan
    • Nasional
    • Internasional
  • Kalbar
    • Pontianak
    • Kayong Utara
    • Ketapang
    • Kubu Raya
    • Kapuas Raya
    • Landak
    • Mempawah
    • Sanggau
    • SingBeBas
    • Kapuas Hulu
  • Ekonomi
    • Keuangan
    • Bisnis
    • Industri
    • Makro
    • IHSG
    • Fintech
  • Edutaiment
    • Literasi
    • Edukasi
    • Budaya
    • Gadgets
    • IT
  • Sport
    • Sepak Bola
    • Kabar Arena
    • Otomotif
  • Infotainment
    • Selebritis
    • Film
    • Music
    • Zodiak
    • Comunity
    • Kekinian
    • Fashion
    • Milenial
  • Kuliner
    • Food
    • Pesona Dunia
    • Pesona Nusantara
  • Pariwara
    • Videotron
    • Foto
    • Kanal Iklan
No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Peristiwa
    • Sospolhukam
    • Metropolitan
    • Nasional
    • Internasional
  • Kalbar
    • Pontianak
    • Kayong Utara
    • Ketapang
    • Kubu Raya
    • Kapuas Raya
    • Landak
    • Mempawah
    • Sanggau
    • SingBeBas
    • Kapuas Hulu
  • Ekonomi
    • Keuangan
    • Bisnis
    • Industri
    • Makro
    • IHSG
    • Fintech
  • Edutaiment
    • Literasi
    • Edukasi
    • Budaya
    • Gadgets
    • IT
  • Sport
    • Sepak Bola
    • Kabar Arena
    • Otomotif
  • Infotainment
    • Selebritis
    • Film
    • Music
    • Zodiak
    • Comunity
    • Kekinian
    • Fashion
    • Milenial
  • Kuliner
    • Food
    • Pesona Dunia
    • Pesona Nusantara
  • Pariwara
    • Videotron
    • Foto
    • Kanal Iklan
No Result
View All Result
Trigger Netmedia
No Result
View All Result
Home Headline

Ini Alasan Pengusaha Ngotot Inginkan UU Cipta Kerja

ariz by ariz
9 Oktober 2020
in Headline, Internasional, Kesra, Metropolitan, Nasional, Sospolhukam, Video
0
Ini Alasan Pengusaha Ngotot Inginkan UU Cipta Kerja

Ketua Umum Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. (Suara.com/Fadil)

0
SHARES
4
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

triggernetmedia.com – Kalangan pengusaha yang tergabung Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) membeberkan alasan yang ngotot menginginkan Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani menerangkan, sebelum adanya UU Cipta Kerja, para pengusaha dan Kemenaker memang menginginkan ada perubahan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan alias UUK.

Bahkan, lanjutnya, telah ada usulan-usulan dalam pertemua tripartit antara pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Namun, kesepakatan itu tak berjalan lancar.

Sehingga, pasa periode kedua Presiden Joko Widodo muncullah ide omnibus law yang mana terdapat 11 klaster yang diatur.

Baca Juga:Jokowi: Demonstrasi UU Cipta Kerja Disebabkan Disinformasi di Media Sosial

“Karena memang dalam kurun waktu 17 tahun, UUK  terjadi penyusutan siginifikan dalam penyerapan tenaga kerja, berbanding terbalik dengan pertumbuhan tenaga kerja baru yang setiap tahun tumbuh lebih dari 2 juta orang per tahun, hal ini yang pemerintah lihat secara realistis bahwa, harus dicari penyebabnya apa bahwa penyerapaan tidak sesuai dengan harapan,” ujar Hariyadi dalam sebuah diskusi secara virtual, Jumat (9/10/2020).

Hariyadi menuturkan, dari sisi investasi yang dicatat di BKPM juga belakangan ini bukan untuk membuka lapangan kerja, tapi lebih ke padat modal.

Sehingga, bilang dia, hal ini yang membuat banyak tenaga kerja yang tak terserap.

Dengan UU Cipta Kerja ini, Hariyadi berharap bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.

“Nah inilah yang jadi keprihatinan kita, dan juga tenaga kerja kita teryata 57 persen adalah tamatan SMP ke bawah, kita harapkan lapangan kerja yang muncul adalah lapangan kerja berkualitas, tentunya masukan dunia usaha diperhitungkan,” Ucap dia.

Baca Juga:Pemprov DKI Kemungkinan Tes Corona Massal di Kampus & Sekolah Peserta Aksi

Hariyadi menyatakan, UU Cipta Kerja ini juga menjawab keluhan para pengusaha yang mana tenaga kerja Indonesia termasuk mahal.

Hal itu lah, tambahnya, yang membuat pengusaha enggan membuka lapangan pekerjaan baru.

“Jadi perhatian kita semua yaitu adalah tingginya biaya tenaga kerja yang  tak diimbangi dengan produktivitas yang tidak memadai. Sehingga ini yang membuat keluhan hampir dari pelaku usaha mereka tak mungkin melakukan pembukaan lapangan kerja,” tukas dia.

Sumber : Suara.com

About Author

ariz

See author's posts

Tags: aksi tolak uu cipta kerjaApindohariyadi sukamdaniOmnibus Law
Previous Post

Jokowi Klaim UU Cipta Kerja Solusi Cegah Korupsi

Next Post

Cikeas Dituduh Danai Peristiwa 8 Oktober, Demokrat Berang

ariz

ariz

Next Post
Cikeas Dituduh Danai Peristiwa 8 Oktober, Demokrat Berang

Cikeas Dituduh Danai Peristiwa 8 Oktober, Demokrat Berang

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
AKI dan AKB Masih Tinggi, Indonesia Terpaut Jauh dari Target SDGs

AKI dan AKB Masih Tinggi, Indonesia Terpaut Jauh dari Target SDGs

16 Juli 2025
Jabat Dewan Syuro, Anggota Komisi Fatwa MUI Berperan Beri Masukan dan Nasihat ke JI

Jabat Dewan Syuro, Anggota Komisi Fatwa MUI Berperan Beri Masukan dan Nasihat ke JI

17 November 2021
Kronologi Polemik Ijazah Jokowi: Dari Gugatan Hukum hingga Drama Politik

Kronologi Polemik Ijazah Jokowi: Dari Gugatan Hukum hingga Drama Politik

18 Juli 2025
Status PPPK Paruh Waktu Dihapus, Revisi UU ASN Kembalikan Struktur Dua Pilar

Status PPPK Paruh Waktu Dihapus, Revisi UU ASN Kembalikan Struktur Dua Pilar

26 November 2025
Bandara Rahadi Oesman Ketapang Hentikan Sementara Layanan Penerbangan Komersial

Bandara Rahadi Oesman Ketapang Hentikan Sementara Layanan Penerbangan Komersial

0
2 Hari Hilang, Nelayan Tewas Mengambang di Pantai Cipalawah Garut

2 Hari Hilang, Nelayan Tewas Mengambang di Pantai Cipalawah Garut

0
14 Tahun Terbunuhnya Munir, Polri Didesak Bentuk Tim Khusus

14 Tahun Terbunuhnya Munir, Polri Didesak Bentuk Tim Khusus

0
Prabowo Resmikan Kantor DPD Gerindra di Banten

Prabowo Resmikan Kantor DPD Gerindra di Banten

0
DPR Sahkan 15 UU Kabupaten/Kota di Kalimantan

DPR Sahkan 15 UU Kabupaten/Kota di Kalimantan

22 September 2026
Pemerintah Diminta Evaluasi Fenomena Sekolah Kekurangan Murid

DPR Minta Kekuatan APBN Dikaji untuk Wujudkan Pendidikan Gratis hingga PTN

22 September 2026
Wagub Kalbar Dorong Kajian SPAM Regional untuk Atasi Krisis Air Payau

Wagub Kalbar Dorong Kajian SPAM Regional untuk Atasi Krisis Air Payau

22 September 2026
Kopdes Merah Putih Ditargetkan Mulai Beroperasi Oktober 2026

Kopdes Merah Putih Ditargetkan Mulai Beroperasi Oktober 2026

22 September 2026

Recent News

DPR Sahkan 15 UU Kabupaten/Kota di Kalimantan

DPR Sahkan 15 UU Kabupaten/Kota di Kalimantan

22 September 2026
Pemerintah Diminta Evaluasi Fenomena Sekolah Kekurangan Murid

DPR Minta Kekuatan APBN Dikaji untuk Wujudkan Pendidikan Gratis hingga PTN

22 September 2026
Wagub Kalbar Dorong Kajian SPAM Regional untuk Atasi Krisis Air Payau

Wagub Kalbar Dorong Kajian SPAM Regional untuk Atasi Krisis Air Payau

22 September 2026
Kopdes Merah Putih Ditargetkan Mulai Beroperasi Oktober 2026

Kopdes Merah Putih Ditargetkan Mulai Beroperasi Oktober 2026

22 September 2026
  • Kode Etik
  • Kode Prilaku Perusahaan Pers
  • Tentang Kami
  • Redaksi

© 2026 triggernetmedia development

No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Peristiwa
    • Sospolhukam
    • Metropolitan
    • Nasional
    • Internasional
  • Kalbar
    • Pontianak
    • Kayong Utara
    • Ketapang
    • Kubu Raya
    • Kapuas Raya
    • Landak
    • Mempawah
    • Sanggau
    • SingBeBas
    • Kapuas Hulu
  • Ekonomi
    • Keuangan
    • Bisnis
    • Industri
    • Makro
    • IHSG
    • Fintech
  • Edutaiment
    • Literasi
    • Edukasi
    • Budaya
    • Gadgets
    • IT
  • Sport
    • Sepak Bola
    • Kabar Arena
    • Otomotif
  • Infotainment
    • Selebritis
    • Film
    • Music
    • Zodiak
    • Comunity
    • Kekinian
    • Fashion
    • Milenial
  • Kuliner
    • Food
    • Pesona Dunia
    • Pesona Nusantara
  • Pariwara
    • Videotron
    • Foto
    • Kanal Iklan

© 2026 triggernetmedia development