triggernetmedia.com – Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa menerima Kunjungan Kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat ke Kabupaten Landak. Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Provinsi Kalbar itu guna membahas dan menyelesaikan masalah batas wilayah antara Kabupaten Landak dengan wilayah lainnya di Kantor Bupati Landak, pada Jumat (12/6/2020).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat Syarif Amin Muhammadi yang juga koordinator Komisi I, didampingi Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat fraksi PDI Perjuangan Angeline Fremalco dan anggota Komisi I Muhammad Thohir dari Fraksi PKB.
Kepada Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang hadir, Bupati Karolin meminta dukungan dan memfasilitasi penyelesaian masalah batas wilayah Kabupaten Landak dengan wilayah lain yang saat ini masih menunggu kepastian hukumnya.
“Harapan kami ada hal-hal produktif yang kita hasilkan sehingga rekan-rekan di DPRD Provinsi bisa membantu kami dalam upaya menyelesaikan batas-batas wilayah terutama yang berbatasan dengan Kabupaten lainnya,” ujar Karolin.
Kabupaten Landak sendiri berbatasan dengan empat kabupaten, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sanggau, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kubu Raya, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah.
Karolin mengungkapkan, pihaknya saat ini masih dalam proses menyelesaikan masalah batas-batas wilayah agar adanya status yang jelas. Menurutnya, permasalahan batas wilayah dengan kabupaten tetangga menjadi kendala, seperti pembangunan didaerah dan keseluruhan di Kabupaten Landak yang harus dihadapi.
“Ketika di batas ini yang menjadi persoalan adalah terkait data penduduk baik KTP dan KK, ada yang beralamat di Landak, ada yang di Sanggau dan sebagainya, ini masih menjadi problem klasik. Kemudian juga dalam hal perencanaan pembangunan baik jalan jembatan kadang masih terkendala masalah administratif,” ungkap Karolin.
Saat ini, sambung Karolin, yang menjadi progres dan dalam proses penyelesaian yaitu batas Kabupaten Landak dengan kabupaten Mempawah. Karolin meminta komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat dapat mengawal proses yang sedang berjalan.
“Dalam hal ini kami mohon pengawalan Komisi I DPRD Provinsi Kalbar agar dapat mendorong ke kementerian sehingga ada progresnya. Ini kami menunggunya sudah dua tahun untuk menuju ke Permendagri. Untuk selanjutnya yang menjadi prioritas kami adalah untuk batas wilayah kami dengan Sanggau dan Bengkayang,” sebut Karolin.
Sementara, terkait lingkup tugas Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang membidangi pemerintahan dan hukum, Ketua Komisi I DPRD fraksi PDIP Angeline Fremalco menyatakan pihaknya memang memprioritaskan menyelesaikan masalah batas wilayah di Kalimantan Barat yang masih belum rampung.
“Kita memang memprioritaskan membahas tentang batas wilayah. Kami ingin mendorong setiap Kepala Daerah mempersiapkan serta mengurus batas daerah, kita memang harus mempersiapkan hal ini lebih keras lagi agar permasalah batas wilayah cepat beres. Ini agenda utama kami kedepan di Komisi I,” kata Angeline.
Angeline menegaskan, jajarannya di Komisi I DPRD Provinsi Kalbar akan segera berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penyelesaian batas wilayah, termasuk di Kabupaten Landak.
“Mungkin setelah pandemi Corona mereda dan situasi mulai normal lagi sehingga kami bisa melakukan kunjungan ke luar dan berkonsultasi langsung dengan Kementerian dalam Negeri. Maka kami nanti minta lengkapi data-datanya dan berikan kepada kami, tentu pada awalnya nanti akan kami bahas dalam rapat bersama dengan mitra kerja kami di pemerintah Provinsi Kalbar,” tutup Angeline.
Dek I Ariz
About Author
