triggernetmedia.com – Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Suherman menilai pendistribusian program kartu pra kerja bagi pekerja yang terdampak COVID-19 belum berjalan efektif. Hal itu dinilai karena kurangnya koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Kemenko PMK) dengan pemerintah daerah.
“Seharusnya koordinasi dengan pemerintah daerah, berapa sih di Kalbar yang kemarin dapat kartu pra kerja ini nggak ada koordinasi dengan dari Kemenko PMK,” kata Suherman di Pontianak, Selasa (28/4/2020).
Suherman mengaku dirinya telah berupaya untuk berkoordinasi dengan Dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalbar untuk mengetahui berapa yang sudah dapat kartu pra kerja di angkatan pertama. Namun, ia mengaku Disnakertrans belum mengetahui data itu.
“Jadi harusnya sinergisitas antara pusat dengan daerah juga harus ada. Ini jadi semacam egosentris Kemenko PMK juga buat kegiatan kartu pra kerja minta data ke Dinas kabupaten kota Provinsi. Tapi dia tidak memberikan data itu kembali berapa sih Kalbar ini yang dapat,” ucapnya.
Suherman mengaku hal ini menjadi kesulitan bagi para pekerja buruh yang terpapar COVID-19. Sebab sampai saat ini mereka belum mendapatkan kepastian untuk mendapat kartu pra kerja.
Selain itu, ia juga meminta kepada Kemenko PMK untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja yang merupakan leading sektor dari program ini.
“Saat ini yang dibutuhkan oleh para pekerja buruh terpapar Covid-19 adalah sembako. Sementara mereka saat ini tidak bekerja mereka butuh makan dan sebagainya, harus diberikan alat stimulan yang tepat,” ujarnya.
Dhesta
About Author
