triggernetmedia.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan percepatan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia meminta seluruh aparatur memastikan setiap tahapan pengadaan berjalan sesuai aturan agar pelaksanaan pembangunan daerah tidak terhambat.
Hal tersebut disampaikan Krisantus saat membuka Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (19/11/2026).
Ia mengatakan, pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan program pembangunan. Karena itu, kualitas proses pengadaan harus menjadi perhatian, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian pekerjaan.
“Pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan administrasi. Tugas Bapak dan Ibu sangat menentukan waktu pelaksanaan, kualitas, dan kuantitas hasil pembangunan yang nantinya dinikmati masyarakat,” ujarnya.
Menurut Krisantus, luas wilayah Kalimantan Barat dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat yang beragam membutuhkan sistem pengadaan yang kuat. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta pemanfaatan teknologi informasi juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan pengadaan.
Ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi membuat masyarakat semakin mudah mengawasi kinerja pemerintah. Oleh sebab itu, proses pengadaan harus dilakukan secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Sebagai pemerintah, kita harus bekerja dengan baik dan benar. Jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan justru menimbulkan persoalan karena tidak mengikuti aturan. Saya ingin seluruh proses pengadaan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Krisantus Tekankan Integritas Aparatur
Krisantus meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan menjaga integritas dan menghindari penyalahgunaan kewenangan. Ia mengingatkan bahwa setiap tahapan pekerjaan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan persoalan hukum.
“Saya tidak ingin Bapak dan Ibu memakai rompi oranye. Pekerjaan ini memang memiliki risiko, tetapi risiko tersebut bisa kita hindari apabila seluruh proses dijalankan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan. Saya ingin kita semua bekerja dengan tenang dan selamat,” tuturnya.
Ia juga menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada aparatur yang melaksanakan tugas secara benar dan sesuai ketentuan.
“Sebagai pemimpin, saya akan berupaya melindungi dan mengayomi pegawai yang bekerja dengan baik. Siapa pun orangnya, selama menjalankan tugas dengan benar dan sesuai aturan, tentu harus kita lindungi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Krisantus mengingatkan bahwa keberhasilan pengadaan tidak hanya dilihat dari kelengkapan administrasi. Hasil pekerjaan harus memiliki kualitas yang baik, diselesaikan tepat waktu, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia meminta kepala perangkat daerah memastikan seluruh proses berjalan sesuai tahapan, mulai dari perencanaan, penggunaan sistem pengadaan secara elektronik, pemilihan penyedia, hingga pengendalian kontrak.
“Jangan hanya mengejar kelengkapan dokumen. Yang paling penting adalah bagaimana pengadaan itu dilaksanakan dengan benar, hasil pekerjaannya berkualitas, tepat waktu, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Minta Proses Pengadaan Dimulai Lebih Awal
Dalam rapat koordinasi tersebut, Krisantus turut menyoroti kebiasaan menumpuk pekerjaan pengadaan menjelang akhir tahun anggaran. Ia meminta perangkat daerah memulai proses pengadaan lebih awal agar penyedia memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan.
Menurutnya, keterlambatan pengadaan dapat mempersempit waktu pengerjaan, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas hasil pekerjaan dan penyelesaian administrasi anggaran.
“Kalau bisa, pekerjaan dimulai lebih awal. Jangan menunggu sampai mendekati akhir tahun. Semakin cepat proses pengadaan dilaksanakan, semakin panjang waktu yang dimiliki penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kita tidak ingin pekerjaan dikejar-kejar waktu hanya karena proses pengadaannya terlambat,” ujarnya.
Ia juga meminta perangkat daerah pelaksana kegiatan membangun koordinasi yang lebih baik dengan instansi pengelola keuangan daerah. Sinkronisasi tersebut diperlukan agar tidak terjadi keterlambatan yang berujung pada pekerjaan tidak selesai dan munculnya tunda bayar.
“Harus ada kesepahaman dan koordinasi yang baik. Jangan sampai karena keterlambatan koordinasi, pekerjaan tidak selesai dan akhirnya menjadi tunda bayar,” tambahnya.
Selain itu, Krisantus mendorong UKPBJ memperkuat perannya sebagai pusat keunggulan pengadaan atau Center of Excellence. UKPBJ diharapkan menjadi tempat konsultasi dan pendampingan bagi perangkat daerah, bukan sekadar unit yang menangani urusan administratif.
Ia menilai peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengadaan juga penting agar aparatur mampu mengikuti perkembangan regulasi dan sistem pengadaan pemerintah.
Penguatan tata kelola tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, LKPP telah menetapkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 74 Tahun 2026 tentang Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) sebagai salah satu indikator meso dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2026–2029.
“UKPBJ harus menjadi tempat bagi perangkat daerah untuk berkonsultasi dan mendapatkan pendampingan. Apabila ditemukan kelemahan dalam proses pengadaan, segera berikan rekomendasi perbaikan. Jangan menunggu sampai muncul persoalan,” tutupnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap seluruh UKPBJ semakin memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan. Dengan proses yang profesional, transparan, dan akuntabel, anggaran pemerintah diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat.










