triggernetmedia.com – Pemerintah memberikan sejumlah fasilitas perpajakan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) serta perusahaan BUMN dan anak usahanya. Kebijakan tersebut mencakup pengalihan saham, restrukturisasi perusahaan, hingga pemenuhan kewajiban perpajakan internasional.
Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 yang ditetapkan dan diundangkan pada 19 Oktober 2026 serta ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Regulasi tersebut diterbitkan untuk mendukung penataan kepemilikan dan restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) beserta anak perusahaannya.
Berdasarkan dokumen yang dilihat Suara.com pada Kamis (19/11/2026), terdapat sejumlah perlakuan khusus yang diberikan terhadap transaksi di lingkungan Danantara. Salah satu fasilitas yang diatur adalah pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif 0 persen atas pengalihan saham melalui hibah untuk keperluan penataan struktur kepemilikan BUMN.
Dengan fasilitas tersebut, pengalihan saham melalui mekanisme hibah yang memenuhi ketentuan dapat dilakukan tanpa dikenakan PPh final, baik kepada pihak yang menyerahkan maupun menerima saham.
Namun, fasilitas ini tidak berlaku secara otomatis. Perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) paling lambat enam bulan setelah pengalihan saham berlaku efektif. Selain itu, perusahaan harus memiliki Surat Keterangan Fiskal dan telah melunasi seluruh utang pajak yang masih harus dibayar.
Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, fasilitas PPh final 0 persen tidak dapat dimanfaatkan.
Restrukturisasi BUMN Bisa Menggunakan Nilai Buku
Selain pengalihan saham, PP Nomor 41 Tahun 2026 juga memberikan kemudahan perpajakan untuk proses restrukturisasi perusahaan.
Entitas yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, maupun pengambilalihan usaha dapat menggunakan nilai buku dalam pengalihan dan perolehan aset. Ketentuan serupa juga mencakup sejumlah transaksi lain, seperti setoran modal nontunai, pembayaran dividen nontunai, tukar-menukar harta, serta pembelian kembali saham secara nontunai.
Penggunaan nilai buku memungkinkan perusahaan menghitung transaksi berdasarkan nilai tercatat aset, bukan semata-mata nilai pasar, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Meski demikian, perusahaan tetap diwajibkan menyampaikan pemberitahuan penggunaan nilai buku beserta dokumen pendukung kepada DJP. Pemberitahuan tersebut harus disampaikan paling lambat enam bulan setelah restrukturisasi berlaku efektif.
Ada Kelonggaran Pengenaan PPN
Fasilitas perpajakan juga diberikan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset dalam rangka restrukturisasi BUMN.
Pengalihan Barang Kena Pajak (BKP) dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha tidak dianggap sebagai penyerahan BKP apabila perusahaan yang mengalihkan maupun menerima aset sama-sama berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Sementara itu, penyerahan aset yang sebelumnya tidak diperjualbelikan dalam restrukturisasi tertentu juga dapat memperoleh fasilitas PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut apabila perusahaan penerima bukan PKP.
Kewajiban Transfer Pricing Tetap Berlaku
PP Nomor 41 Tahun 2026 turut mengatur perlakuan khusus terhadap kewajiban transfer pricing atau penentuan harga transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa.
Danantara, Holding Investasi, Holding Operasional, BUMN, serta anak usaha BUMN tetap diwajibkan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dengan demikian, transaksi antarentitas dalam satu kelompok usaha harus tetap menggunakan harga yang wajar dan memenuhi ketentuan pelaporan transaksi afiliasi.
Meski prinsip tersebut tetap berlaku, pemerintah memberikan perlakuan khusus terkait kewajiban penyusunan dokumen penentuan harga transfer hingga Tahun Pajak 2029.
Selain itu, regulasi tersebut mengatur pengecualian kewajiban pelaporan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT). Badan, Holding Investasi, dan Holding Operasional yang memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah dikecualikan dari kewajiban menyampaikan GloBE Information Return (GIR).
Sebagai penggantinya, kewajiban pelaporan tersebut dialihkan kepada entitas konstituen yang dimiliki secara langsung.











