Trigger Netmedia
  • Home
  • News
    • Peristiwa
    • Sospolhukam
    • Metropolitan
    • Nasional
    • Internasional
  • Kalbar
    • Pontianak
    • Kayong Utara
    • Ketapang
    • Kubu Raya
    • Kapuas Raya
    • Landak
    • Mempawah
    • Sanggau
    • SingBeBas
    • Kapuas Hulu
  • Ekonomi
    • Keuangan
    • Bisnis
    • Industri
    • Makro
    • IHSG
    • Fintech
  • Edutaiment
    • Literasi
    • Edukasi
    • Budaya
    • Gadgets
    • IT
  • Sport
    • Sepak Bola
    • Kabar Arena
    • Otomotif
  • Infotainment
    • Selebritis
    • Film
    • Music
    • Zodiak
    • Comunity
    • Kekinian
    • Fashion
    • Milenial
  • Kuliner
    • Food
    • Pesona Dunia
    • Pesona Nusantara
  • Pariwara
    • Videotron
    • Foto
    • Kanal Iklan
No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Peristiwa
    • Sospolhukam
    • Metropolitan
    • Nasional
    • Internasional
  • Kalbar
    • Pontianak
    • Kayong Utara
    • Ketapang
    • Kubu Raya
    • Kapuas Raya
    • Landak
    • Mempawah
    • Sanggau
    • SingBeBas
    • Kapuas Hulu
  • Ekonomi
    • Keuangan
    • Bisnis
    • Industri
    • Makro
    • IHSG
    • Fintech
  • Edutaiment
    • Literasi
    • Edukasi
    • Budaya
    • Gadgets
    • IT
  • Sport
    • Sepak Bola
    • Kabar Arena
    • Otomotif
  • Infotainment
    • Selebritis
    • Film
    • Music
    • Zodiak
    • Comunity
    • Kekinian
    • Fashion
    • Milenial
  • Kuliner
    • Food
    • Pesona Dunia
    • Pesona Nusantara
  • Pariwara
    • Videotron
    • Foto
    • Kanal Iklan
No Result
View All Result
Trigger Netmedia
No Result
View All Result
Home Nasional

DPR Ketok Palu UU Perampasan Aset, Koalisi Sipil Soroti Ambang Batas Penyitaan

ICW mengkritik naskah akhir UU Perampasan Aset dan menyebutnya sebagai regulasi yang kehilangan sejumlah instrumen penting.

TriggerNetMedia by TriggerNetMedia
20 November 2026
in Headline, Nasional, News, Parlementaria, Sorotan, Sospolhukam
0
DPR Ketok Palu UU Perampasan Aset, Koalisi Sipil Soroti Ambang Batas Penyitaan

Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) menerima laporan terhadap pembahasan atas RUU Perampasan Aset dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kiri) saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). [ANTARA FOTO/Fauzan/nym]

0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

triggernetmedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun sejak wacana regulasi perampasan aset pertama kali bergulir pada 2008. Namun, keputusan parlemen itu tidak sepenuhnya mendapat sambutan positif. Sejumlah elemen masyarakat sipil, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW), justru menyampaikan kritik terhadap substansi maupun proses pembentukan undang-undang tersebut.

Koalisi masyarakat sipil menilai sejumlah ketentuan penting yang sebelumnya diharapkan dapat memperkuat pemberantasan korupsi justru tidak terakomodasi dalam naskah akhir. Bahkan, ICW menyebut regulasi yang disahkan tersebut sebagai UU Perampasan Aset palsu karena dinilai kehilangan sejumlah instrumen penting untuk menindak pelaku kejahatan ekonomi.

Suara Senayan: Penantian 18 Tahun dan Paradigma Baru

Dari sisi parlemen, Komisi III DPR RI menyebut pengesahan UU Perampasan Aset sebagai langkah penting dalam memperkuat penegakan hukum. Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan regulasi tersebut diarahkan untuk mengutamakan pemulihan kerugian negara dan masyarakat.

Sebelum rapat paripurna dimulai, Habiburokhman menegaskan bahwa pengesahan undang-undang tersebut merupakan hasil penantian panjang masyarakat sekaligus kerja Komisi III DPR periode ini.

“Insyaallah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Dalam laporan Komisi III di hadapan rapat paripurna, ia kembali menjelaskan urgensi pembentukan regulasi tersebut. Menurutnya, pembahasan RUU Perampasan Aset telah berlangsung sejak Agustus 2025 setelah melalui proses panjang.

Habiburokhman menilai penegakan hukum modern tidak cukup hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan untuk memulihkan kerugian.

“Bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana, tapi pemulihan kerugian negara dan kerugian korban,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, juga menyambut pengesahan tersebut. Ia menyebut keputusan dalam pembicaraan tingkat II itu sebagai jawaban atas harapan masyarakat terhadap kehadiran regulasi perampasan aset.

“Alhamdulillah, hari ini dalam pembicaraan tingkat II di rapat paripurna, pengambilan keputusan terhadap RUU Perampasan Aset yang sudah lama menjadi ekspektasi masyarakat akhirnya disahkan,” ujar Rudianto di Kompleks Parlemen.

Momen Ketuk Palu Puan Maharani

Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam sidang tersebut, Puan meminta persetujuan seluruh peserta rapat terhadap rancangan undang-undang yang telah dibahas.

“Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.

Peserta rapat kemudian menjawab secara serentak, “Setuju.” Persetujuan tersebut dilanjutkan dengan ketukan palu oleh Puan sebagai tanda pengesahan di tingkat DPR.

Dalam laporan Komisi III, Habiburokhman menyatakan bahwa perumusan pasal-pasal dalam regulasi tersebut telah melalui pembahasan dan uji publik. Ia menegaskan, aturan itu dirancang untuk menghadirkan mekanisme perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, serta tetap berpegang pada asas prosedural dan legalitas.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Mengapa ICW Menyebut UU Perampasan Aset Palsu?

Berbeda dengan DPR, ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset justru melontarkan kritik terhadap hasil akhir pembahasan. Mereka menilai sejumlah substansi penting yang seharusnya memperkuat instrumen perampasan aset tidak dimasukkan dalam undang-undang yang telah disahkan.

Kepala Divisi atau Program Manager Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengatakan pihaknya mendukung kehadiran instrumen hukum untuk merampas aset hasil tindak pidana. Namun, ia menolak naskah undang-undang yang menurutnya tidak lagi memuat sejumlah ketentuan penting.

“Kami mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, tetapi menolak RUU Perampasan Aset Palsu yang cara pembentukannya sengaja ditutup oleh DPR karena menyusun isi yang menumpulkan instrumen perampasan aset di hadapan pelaku besar,” tegas Ibrahim dalam keterangan resminya.

Salah satu substansi yang disoroti ICW adalah tidak diakomodasinya ketentuan mengenai illicit enrichment atau penambahan kekayaan secara tidak wajar.

Ibrahim menilai ketentuan tersebut penting untuk memperkuat upaya penegakan hukum terhadap pejabat publik yang memiliki kekayaan tidak sebanding dengan penghasilan atau sumber pendapatan resminya.

“Poin-poin utama yang kita anggap bermasalah yang harus sebenarnya masuk ya di dalam perumusan undang-undang perampasan aset adalah sehubungan dengan illicit enrichment penambahan harta kekayaan yang tidak wajar yang pada saat ini menjadi permasalahan ketimpangan ekonomi kita,” ujar Ibrahim saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan.

Ia juga menyoroti tidak dimasukkannya norma tersebut meskipun, menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mendorong agar illicit enrichment menjadi bagian dari pengaturan dalam UU Perampasan Aset.

“Bahkan, DPR sendiri mengabaikan apa yang diminta oleh KPK untuk menetapkan norma illicit enrichment sebagai bagian daripada undang-undang ini,” ucapnya.

Batas Minimal Penyitaan Aset dan Transparansi Pembahasan

Selain persoalan illicit enrichment, koalisi masyarakat sipil turut mempersoalkan perubahan batas minimal nilai aset yang dapat dirampas melalui mekanisme perdata atau non-conviction based asset forfeiture (NCB).

Koalisi menyoroti informasi mengenai perubahan ambang batas nilai aset yang dapat diproses melalui mekanisme tersebut. Nilai yang sebelumnya dirancang mulai dari Rp100 juta disebut meningkat menjadi minimal Rp1 miliar.

Perubahan itu dikhawatirkan mempersempit jangkauan perampasan aset, terutama terhadap hasil tindak pidana kerah putih yang nilainya berada di bawah ambang batas tersebut.

Kritik lainnya menyangkut proses pembahasan yang dinilai kurang transparan. Koalisi mempertanyakan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset yang sebelumnya ditargetkan rampung pada pertengahan Desember, tetapi akhirnya disahkan pada 19 November 2026.

Mereka juga menyoroti sulitnya mengakses dokumen Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan draf hasil pembahasan tim perumus secara leluasa melalui saluran resmi parlemen.

Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation. Koalisi pun mempertanyakan sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan naskah akhir undang-undang yang dinilai memiliki dampak besar terhadap pemberantasan korupsi dan perlindungan hak masyarakat.

Perbedaan pandangan antara DPR dan kelompok masyarakat sipil itu menunjukkan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset belum mengakhiri perdebatan mengenai efektivitas regulasi tersebut. Tantangan berikutnya terletak pada substansi aturan, pelaksanaan mekanisme perampasan aset, serta jaminan transparansi dan perlindungan hak-hak pihak terkait.

About Author

TriggerNetMedia

See author's posts

Tags: # habiburokhman# UU Perampasan Aset19 November 2026DPR RIICWillicit enrichmentIndonesia Corruption WatchKoalisi Advokasi Perampasan AsetKomisi III DPRmeaningful participationNCBNon-Conviction Based Asset ForfeiturePemberantasan KorupsiPemulihan aset negarapengesahan UU Perampasan Asetpenyitaan aset koruptorPuan Maharanirapat paripurna dprRudianto LalloTransparansi Legislasi
Previous Post

Hadiri KTT APEC, Prabowo Ungkap Potensi Kesepakatan Ekonomi Rp1.600 Triliun

Next Post

BI Perketat Kebijakan Moneter, Suku Bunga Acuan Berpotensi Naik Lagi Tahun Depan

TriggerNetMedia

TriggerNetMedia

Next Post
BI Perketat Kebijakan Moneter, Suku Bunga Acuan Berpotensi Naik Lagi Tahun Depan

BI Perketat Kebijakan Moneter, Suku Bunga Acuan Berpotensi Naik Lagi Tahun Depan

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Jabat Dewan Syuro, Anggota Komisi Fatwa MUI Berperan Beri Masukan dan Nasihat ke JI

Jabat Dewan Syuro, Anggota Komisi Fatwa MUI Berperan Beri Masukan dan Nasihat ke JI

17 November 2021
AKI dan AKB Masih Tinggi, Indonesia Terpaut Jauh dari Target SDGs

AKI dan AKB Masih Tinggi, Indonesia Terpaut Jauh dari Target SDGs

16 Juli 2025
Kronologi Polemik Ijazah Jokowi: Dari Gugatan Hukum hingga Drama Politik

Kronologi Polemik Ijazah Jokowi: Dari Gugatan Hukum hingga Drama Politik

18 Juli 2025
Honda Civic Genio, Mobil Legendaris dengan Kelebihan dan Kekurangan

Honda Civic Genio, Mobil Legendaris dengan Kelebihan dan Kekurangan

3 April 2024
Bandara Rahadi Oesman Ketapang Hentikan Sementara Layanan Penerbangan Komersial

Bandara Rahadi Oesman Ketapang Hentikan Sementara Layanan Penerbangan Komersial

0
2 Hari Hilang, Nelayan Tewas Mengambang di Pantai Cipalawah Garut

2 Hari Hilang, Nelayan Tewas Mengambang di Pantai Cipalawah Garut

0
14 Tahun Terbunuhnya Munir, Polri Didesak Bentuk Tim Khusus

14 Tahun Terbunuhnya Munir, Polri Didesak Bentuk Tim Khusus

0
Prabowo Resmikan Kantor DPD Gerindra di Banten

Prabowo Resmikan Kantor DPD Gerindra di Banten

0
UKPBJ se-Kalbar diminta Perkuat Tata Kelola Pengadaan dan Hindari Tunda Bayar

UKPBJ se-Kalbar diminta Perkuat Tata Kelola Pengadaan dan Hindari Tunda Bayar

20 November 2026
Bahasan Ajak Warga Pontianak Peduli Kebersihan Parit untuk Kurangi Risiko Genangan

Bahasan Ajak Warga Pontianak Peduli Kebersihan Parit untuk Kurangi Risiko Genangan

20 November 2026
Prabowo Bertemu Empat Mata dengan Putin di Sela KTT APEC 2026, Bahas Kerja Sama Ekonomi

Prabowo Bertemu Empat Mata dengan Putin di Sela KTT APEC 2026, Bahas Kerja Sama Ekonomi

20 November 2026
RUU PFII Tawarkan Insentif Pajak, Pemerintah Bidik Gelombang Investasi Asing

Pemerintah Beri Danantara dan BUMN Fasilitas Pajak, Pengalihan Saham Bisa Bebas PPh Final

20 November 2026

Recent News

UKPBJ se-Kalbar diminta Perkuat Tata Kelola Pengadaan dan Hindari Tunda Bayar

UKPBJ se-Kalbar diminta Perkuat Tata Kelola Pengadaan dan Hindari Tunda Bayar

20 November 2026
Bahasan Ajak Warga Pontianak Peduli Kebersihan Parit untuk Kurangi Risiko Genangan

Bahasan Ajak Warga Pontianak Peduli Kebersihan Parit untuk Kurangi Risiko Genangan

20 November 2026
Prabowo Bertemu Empat Mata dengan Putin di Sela KTT APEC 2026, Bahas Kerja Sama Ekonomi

Prabowo Bertemu Empat Mata dengan Putin di Sela KTT APEC 2026, Bahas Kerja Sama Ekonomi

20 November 2026
RUU PFII Tawarkan Insentif Pajak, Pemerintah Bidik Gelombang Investasi Asing

Pemerintah Beri Danantara dan BUMN Fasilitas Pajak, Pengalihan Saham Bisa Bebas PPh Final

20 November 2026
  • Kode Etik
  • Kode Prilaku Perusahaan Pers
  • Tentang Kami
  • Redaksi

© 2026 triggernetmedia development

No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Peristiwa
    • Sospolhukam
    • Metropolitan
    • Nasional
    • Internasional
  • Kalbar
    • Pontianak
    • Kayong Utara
    • Ketapang
    • Kubu Raya
    • Kapuas Raya
    • Landak
    • Mempawah
    • Sanggau
    • SingBeBas
    • Kapuas Hulu
  • Ekonomi
    • Keuangan
    • Bisnis
    • Industri
    • Makro
    • IHSG
    • Fintech
  • Edutaiment
    • Literasi
    • Edukasi
    • Budaya
    • Gadgets
    • IT
  • Sport
    • Sepak Bola
    • Kabar Arena
    • Otomotif
  • Infotainment
    • Selebritis
    • Film
    • Music
    • Zodiak
    • Comunity
    • Kekinian
    • Fashion
    • Milenial
  • Kuliner
    • Food
    • Pesona Dunia
    • Pesona Nusantara
  • Pariwara
    • Videotron
    • Foto
    • Kanal Iklan

© 2026 triggernetmedia development