triggernetmedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun sejak wacana regulasi perampasan aset pertama kali bergulir pada 2008. Namun, keputusan parlemen itu tidak sepenuhnya mendapat sambutan positif. Sejumlah elemen masyarakat sipil, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW), justru menyampaikan kritik terhadap substansi maupun proses pembentukan undang-undang tersebut.
Koalisi masyarakat sipil menilai sejumlah ketentuan penting yang sebelumnya diharapkan dapat memperkuat pemberantasan korupsi justru tidak terakomodasi dalam naskah akhir. Bahkan, ICW menyebut regulasi yang disahkan tersebut sebagai UU Perampasan Aset palsu karena dinilai kehilangan sejumlah instrumen penting untuk menindak pelaku kejahatan ekonomi.
Suara Senayan: Penantian 18 Tahun dan Paradigma Baru
Dari sisi parlemen, Komisi III DPR RI menyebut pengesahan UU Perampasan Aset sebagai langkah penting dalam memperkuat penegakan hukum. Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan regulasi tersebut diarahkan untuk mengutamakan pemulihan kerugian negara dan masyarakat.
Sebelum rapat paripurna dimulai, Habiburokhman menegaskan bahwa pengesahan undang-undang tersebut merupakan hasil penantian panjang masyarakat sekaligus kerja Komisi III DPR periode ini.
“Insyaallah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Dalam laporan Komisi III di hadapan rapat paripurna, ia kembali menjelaskan urgensi pembentukan regulasi tersebut. Menurutnya, pembahasan RUU Perampasan Aset telah berlangsung sejak Agustus 2025 setelah melalui proses panjang.
Habiburokhman menilai penegakan hukum modern tidak cukup hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan untuk memulihkan kerugian.
“Bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana, tapi pemulihan kerugian negara dan kerugian korban,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, juga menyambut pengesahan tersebut. Ia menyebut keputusan dalam pembicaraan tingkat II itu sebagai jawaban atas harapan masyarakat terhadap kehadiran regulasi perampasan aset.
“Alhamdulillah, hari ini dalam pembicaraan tingkat II di rapat paripurna, pengambilan keputusan terhadap RUU Perampasan Aset yang sudah lama menjadi ekspektasi masyarakat akhirnya disahkan,” ujar Rudianto di Kompleks Parlemen.
Momen Ketuk Palu Puan Maharani
Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam sidang tersebut, Puan meminta persetujuan seluruh peserta rapat terhadap rancangan undang-undang yang telah dibahas.
“Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.
Peserta rapat kemudian menjawab secara serentak, “Setuju.” Persetujuan tersebut dilanjutkan dengan ketukan palu oleh Puan sebagai tanda pengesahan di tingkat DPR.
Dalam laporan Komisi III, Habiburokhman menyatakan bahwa perumusan pasal-pasal dalam regulasi tersebut telah melalui pembahasan dan uji publik. Ia menegaskan, aturan itu dirancang untuk menghadirkan mekanisme perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, serta tetap berpegang pada asas prosedural dan legalitas.
“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.
Mengapa ICW Menyebut UU Perampasan Aset Palsu?
Berbeda dengan DPR, ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset justru melontarkan kritik terhadap hasil akhir pembahasan. Mereka menilai sejumlah substansi penting yang seharusnya memperkuat instrumen perampasan aset tidak dimasukkan dalam undang-undang yang telah disahkan.
Kepala Divisi atau Program Manager Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengatakan pihaknya mendukung kehadiran instrumen hukum untuk merampas aset hasil tindak pidana. Namun, ia menolak naskah undang-undang yang menurutnya tidak lagi memuat sejumlah ketentuan penting.
“Kami mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, tetapi menolak RUU Perampasan Aset Palsu yang cara pembentukannya sengaja ditutup oleh DPR karena menyusun isi yang menumpulkan instrumen perampasan aset di hadapan pelaku besar,” tegas Ibrahim dalam keterangan resminya.
Salah satu substansi yang disoroti ICW adalah tidak diakomodasinya ketentuan mengenai illicit enrichment atau penambahan kekayaan secara tidak wajar.
Ibrahim menilai ketentuan tersebut penting untuk memperkuat upaya penegakan hukum terhadap pejabat publik yang memiliki kekayaan tidak sebanding dengan penghasilan atau sumber pendapatan resminya.
“Poin-poin utama yang kita anggap bermasalah yang harus sebenarnya masuk ya di dalam perumusan undang-undang perampasan aset adalah sehubungan dengan illicit enrichment penambahan harta kekayaan yang tidak wajar yang pada saat ini menjadi permasalahan ketimpangan ekonomi kita,” ujar Ibrahim saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan.
Ia juga menyoroti tidak dimasukkannya norma tersebut meskipun, menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mendorong agar illicit enrichment menjadi bagian dari pengaturan dalam UU Perampasan Aset.
“Bahkan, DPR sendiri mengabaikan apa yang diminta oleh KPK untuk menetapkan norma illicit enrichment sebagai bagian daripada undang-undang ini,” ucapnya.
Batas Minimal Penyitaan Aset dan Transparansi Pembahasan
Selain persoalan illicit enrichment, koalisi masyarakat sipil turut mempersoalkan perubahan batas minimal nilai aset yang dapat dirampas melalui mekanisme perdata atau non-conviction based asset forfeiture (NCB).
Koalisi menyoroti informasi mengenai perubahan ambang batas nilai aset yang dapat diproses melalui mekanisme tersebut. Nilai yang sebelumnya dirancang mulai dari Rp100 juta disebut meningkat menjadi minimal Rp1 miliar.
Perubahan itu dikhawatirkan mempersempit jangkauan perampasan aset, terutama terhadap hasil tindak pidana kerah putih yang nilainya berada di bawah ambang batas tersebut.
Kritik lainnya menyangkut proses pembahasan yang dinilai kurang transparan. Koalisi mempertanyakan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset yang sebelumnya ditargetkan rampung pada pertengahan Desember, tetapi akhirnya disahkan pada 19 November 2026.
Mereka juga menyoroti sulitnya mengakses dokumen Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan draf hasil pembahasan tim perumus secara leluasa melalui saluran resmi parlemen.
Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation. Koalisi pun mempertanyakan sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan naskah akhir undang-undang yang dinilai memiliki dampak besar terhadap pemberantasan korupsi dan perlindungan hak masyarakat.
Perbedaan pandangan antara DPR dan kelompok masyarakat sipil itu menunjukkan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset belum mengakhiri perdebatan mengenai efektivitas regulasi tersebut. Tantangan berikutnya terletak pada substansi aturan, pelaksanaan mekanisme perampasan aset, serta jaminan transparansi dan perlindungan hak-hak pihak terkait.











