triggernetmedia.com – Setelah melalui pembahasan panjang selama bertahun-tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya memasuki tahap akhir sebelum disahkan menjadi undang-undang.
Komisi III DPR bersama pemerintah menyepakati hasil pembahasan tingkat I dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Kesepakatan tersebut dicapai setelah Panitia Kerja (Panja) menuntaskan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Seluruh fraksi di Komisi III menyatakan setuju agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna. DPR pun menjadwalkan pengambilan keputusan sekaligus pengesahan rancangan aturan tersebut pada Kamis (19/11/2026).
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyambut baik rampungnya pembahasan tingkat I. Menurutnya, Indonesia membutuhkan instrumen hukum yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi dan berbagai tindak pidana lain yang merugikan negara maupun masyarakat.
Namun, perjalanan menuju pengesahan tidak serta-merta mengakhiri perdebatan mengenai substansi aturan tersebut.
Sejumlah persoalan masih menjadi perhatian, mulai dari kriteria aset yang dapat dirampas, penerapan mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, perlindungan terhadap pihak ketiga, hingga transparansi pengelolaan aset hasil rampasan.
Dari Kajian PPATK hingga Masuk Prolegnas Prioritas
Gagasan pembentukan aturan perampasan aset telah muncul jauh sebelum pembahasan RUU memasuki tahap akhir. Kajian awal mengenai kebutuhan regulasi tersebut dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada periode 2008–2012.
Pada 2015, RUU Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah pada era Presiden Joko Widodo. Namun, rancangan tersebut belum menjadi prioritas pembahasan.
Draf kedua RUU Perampasan Aset selesai disusun pada 2019. Jokowi kemudian mengusulkan agar rancangan itu masuk Prolegnas 2020. Akan tetapi, pembahasannya kembali tidak berlanjut.
Pemerintah sempat mendorong pembahasan melalui surat presiden pada Mei 2023. Meski demikian, hingga pemerintahan Jokowi berakhir pada Oktober 2024, RUU tersebut belum juga dibahas.
Perkembangan baru terjadi pada September 2025 ketika DPR menetapkan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu Prolegnas Prioritas 2025–2026 atas usul inisiatif DPR.
Komisi III kemudian mulai membahas draf dan naskah akademiknya pada Januari 2026. Proses pembahasan dilanjutkan melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan melibatkan akademisi, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut Komisi III telah menggelar 87 kali RDPU untuk menyerap masukan dari masyarakat, pakar, dan organisasi.
Setelah melalui rangkaian pembahasan tersebut, Komisi III dan pemerintah akhirnya menyepakati hasil pembahasan tingkat I pada Rabu (18/11/2026).
Rapat pengambilan keputusan dipimpin Dasco dan dihadiri Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, serta perwakilan pemerintah. Seluruh fraksi menyetujui agar rancangan tersebut dibawa ke rapat paripurna.
397 DIM Diselesaikan, Apa Saja Perubahannya?
Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman mengungkapkan, pembahasan bersama pemerintah mencakup 397 DIM.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM bersifat tetap, 135 DIM mengalami perubahan redaksional, 40 DIM mengalami perubahan substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan penambahan substansi baru.
Hasil pembahasan itu melahirkan sepuluh pokok pengaturan yang menjadi dasar pelaksanaan perampasan aset.
Pertama, penegasan judul, prinsip, dan asas hukum dengan mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Kedua, pengaturan ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Cakupannya meliputi tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme dan pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas.
Ketiga, perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Artinya, seseorang tetap dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai ketentuan perundang-undangan meskipun aset hasil tindak pidananya telah dirampas.
Keempat, pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture. Prosedurnya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, permohonan ke pengadilan, pemeriksaan persidangan, putusan hakim, hingga pelaksanaan putusan.
Kelima, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik agar aset milik orang yang tidak terlibat tindak pidana tidak ikut dirampas tanpa proses pembuktian hak kepemilikan.
Keenam, optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana dan pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat.
Ketujuh, pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset hasil perampasan secara profesional dan akuntabel. Tugasnya meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Kedelapan, pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset melalui badan independen.
Kesembilan, pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Kesepuluh, penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan aset.
Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Jadi Salah Satu Poin Penting
Salah satu substansi yang paling banyak mendapat perhatian dalam RUU Perampasan Aset adalah mekanisme perampasan tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture.
Melalui mekanisme ini, negara dapat mengajukan permohonan perampasan aset ke pengadilan tanpa harus menunggu adanya putusan pemidanaan terhadap orang yang diduga berkaitan dengan aset tersebut.
Meski demikian, mekanisme tersebut bukan berarti negara dapat mengambil harta seseorang secara sepihak.
Prosesnya tetap harus melalui sejumlah tahapan hukum, mulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, hingga pengajuan permohonan perampasan kepada pengadilan.
Hakim kemudian memeriksa permohonan tersebut sebelum memutuskan apakah aset yang diajukan memenuhi ketentuan untuk dirampas negara.
RUU ini juga mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki kepentingan atas aset tersebut. Mereka diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan membuktikan hak kepemilikannya.
Pengaturan ini menjadi penting untuk mencegah perampasan terhadap harta milik pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Dengan demikian, efektivitas pemulihan aset harus tetap berjalan beriringan dengan perlindungan hak warga negara.
Aset Hasil Rampasan Bisa Digunakan untuk Memulihkan Kerugian Korban
Selain memperkuat kewenangan negara dalam merampas aset hasil kejahatan, RUU ini juga mengatur bagaimana aset tersebut dikelola setelah berada dalam penguasaan negara.
Aset hasil perampasan tidak cukup hanya disita dan dimasukkan ke kas negara. Pengelolaannya perlu dilakukan secara profesional agar nilai aset tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan sesuai tujuan hukum.
Karena itu, RUU mengatur pembentukan badan khusus yang menangani penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, hingga penjualan aset hasil rampasan.
Selain untuk kepentingan negara, aset tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk memulihkan kerugian korban tindak pidana.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mencontohkan korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang selama ini kerap kesulitan memperoleh ganti rugi.
Menurutnya, aset milik pelaku yang berhasil dirampas dapat dijual untuk memberikan ganti kerugian kepada para korban.
“Dengan Undang-Undang Perampasan Aset ini para korban investasi massal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut,” kata Habiburokhman.
Ia menyebut ketentuan tersebut merupakan salah satu masukan yang diterima Komisi III selama proses penyerapan aspirasi masyarakat.
Pengawasan terhadap pengelolaan aset juga menjadi bagian penting dalam rancangan aturan tersebut. Badan independen disiapkan untuk mengawasi mekanisme perampasan maupun pengelolaan aset agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
Pemerintah Nilai RUU Perampasan Aset Dibutuhkan
Pemerintah menilai RUU Perampasan Aset merupakan instrumen penting untuk menghadapi perkembangan tindak pidana yang berdampak terhadap perekonomian nasional.
Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menyatakan pemerintah menyetujui agar rancangan tersebut dibawa ke pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna DPR.
Menurut Eddy, kebutuhan terhadap aturan perampasan aset tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sejumlah kejahatan lain juga perlu menjadi cakupan pengaturan karena dapat menimbulkan kerugian negara dan masyarakat.
Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
“Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset,” kata Eddy.
Pemerintah berharap regulasi tersebut dapat memperkuat upaya pemberantasan kejahatan sekaligus menghadirkan mekanisme perampasan aset yang adil dan memberikan kepastian hukum.
ICW Soroti Keterbukaan Pembahasan RUU
Di tengah persetujuan seluruh fraksi Komisi III, kritik dari masyarakat sipil masih mengemuka. Salah satu perhatian utama adalah keterbukaan dokumen pembahasan RUU Perampasan Aset.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti belum terbukanya akses publik terhadap naskah akademik dan draf resmi terbaru rancangan undang-undang tersebut.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim menilai, minimnya keterbukaan dokumen membuat masyarakat kesulitan memberikan masukan secara bermakna selama proses pembahasan.
Koalisi masyarakat sipil bahkan telah melayangkan somasi kepada Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III Habiburokhman untuk meminta draf RUU dipublikasikan.
“Apa yang terjadi hari ini adalah bukti DPR mengabaikan hukum yang mengatur dirinya sendiri. Undang-undang telah menegaskan bagaimana sebuah RUU harus dibentuk terbuka dan partisipatif namun kewajiban itu tidak dijalankan,” ujar Ibrahim, seperti dinukil dari laman Suara.com, Rabu (18/11/2026).
Ibrahim juga mengingatkan pentingnya pengawasan independen terhadap pengelolaan aset. Menurutnya, apabila pengelolaan aset sepenuhnya berada di bawah kendali eksekutif tanpa pengawasan independen yang kuat, hal itu berisiko melemahkan tujuan pemberantasan korupsi.
Karena itu, ia menilai pengaturan mengenai lembaga pengawas dan pengelola aset harus benar-benar menjamin independensi serta akuntabilitas.
Pengesahan Bukan Akhir Pengawasan Publik
Kesepakatan tingkat I pada Rabu (18/11/2026) membawa RUU Perampasan Aset semakin dekat menjadi undang-undang. Namun, pengesahan di rapat paripurna bukan berarti seluruh persoalan mengenai penerapan aturan tersebut otomatis selesai.
Ada sejumlah hal yang tetap perlu diawasi, mulai dari kejelasan kriteria aset yang dapat dirampas, batas kewenangan aparat, perlindungan pihak ketiga, hingga transparansi pengelolaan aset hasil rampasan.
Selain itu, independensi lembaga pengawas juga menjadi faktor penting agar kewenangan perampasan tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.
Pada akhirnya, keberhasilan RUU Perampasan Aset tidak hanya diukur dari kemampuannya mengambil kembali aset hasil kejahatan. Aturan tersebut juga harus mampu menjamin keadilan, melindungi hak masyarakat, serta memastikan setiap aset yang dikuasai negara dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.










