triggernetmedia.com – Hampir tiga tahun sudah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menyandang status tersangka dalam kasus dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi terkait mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya pada 22 November 2023, kelanjutan penanganan perkara tersebut seolah masih menggantung. Hingga kini, penyidik belum juga melakukan penahanan terhadap Firli.
Belakangan, beredar kabar bahwa penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap Firli di sebuah gelanggang olahraga (GOR) di Jakarta. Namun, informasi tersebut langsung dibantah pihak kepolisian.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memastikan tidak ada penangkapan terhadap mantan pimpinan lembaga antirasuah tersebut.
“Tidak ada (penangkapan),” kata Budi melalui pesan WhatsApp, dinukil dari laman Suara.com, Rabu (11/11/2026).
Budi menjelaskan, kedatangan personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke GOR bulu tangkis merupakan tindak lanjut atas dua kali ketidakhadiran Firli dalam pemanggilan pemeriksaan. Saat ditemui petugas, Firli disebut menyampaikan kesediaannya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan berikutnya.
“Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik,” ujarnya.
Sebelum didatangi penyidik, Firli juga sempat terlihat menghadiri acara Persatuan Purnawirawan (PP) Polri bersama Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat pada Rabu (11/11/2026) siang.
Dalam video yang beredar, Firli tampak berada di Gedung Tribrata mengenakan seragam khas purnawirawan Polri berwarna krem. Ia juga mengenakan topi bivakmutz dan pin Bintang Tiga, sesuai pangkat terakhir yang disandangnya.
Firli terlihat menyapa dan berbincang dengan sejumlah purnawirawan Polri yang hadir dalam acara tersebut. Pada hari yang sama, penyidik Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipidkor Polri kemudian mendatanginya.
Budi menambahkan, pada Senin (16/11/2026), penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak Firli untuk menyesuaikan jadwal pemeriksaan.
“Penyidik menunggu konfirmasi dari pihak pengacara pendamping dari Pak FB untuk menyinkronkan waktu kapan akan hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan,” kata Budi.
Ia menegaskan, kedatangan petugas ke GOR bulu tangkis tersebut merupakan upaya untuk menemui Firli yang sebelumnya tidak memenuhi dua kali panggilan pemeriksaan. Dalam pertemuan itu, Firli menyatakan akan memenuhi panggilan penyidik berikutnya.
Ketentuan Pemanggilan dan Penahanan dalam KUHAP
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka dan/atau saksi wajib memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan.
Apabila tidak memenuhi panggilan, penyidik dapat melayangkan panggilan kembali dengan meminta bantuan pejabat berwenang untuk membawa tersangka atau saksi ke hadapan penyidik. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2).
Sementara itu, Pasal 99 ayat (5) mengatur kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan guna kepentingan penuntutan. Adapun Pasal 100 ayat (5) menyebutkan bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
Pakar Hukum Soroti Penanganan Kasus Firli
Pakar hukum Universitas Tarumanagara, Hery Firmansyah, menilai terdapat perlakuan berbeda dalam penanganan perkara yang menjerat Firli. Menurutnya, jika proses hukum berjalan sepenuhnya berdasarkan ketentuan dan kewenangan yang berlaku, perkara tersebut semestinya sudah memperoleh kejelasan sejak lama.
“Kalau secara hukum dari proses perkara ini berawal, harusnya jika murni hukum dan didasarkan kewenangan tentu selesai urusan ini jauh hari,” kata Hery, Rabu (18/11/2026).
Ia menilai, perlakuan berbeda dalam penegakan hukum dapat memunculkan persepsi publik bahwa hukum masih lemah ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuasaan.
“Namun kadang hukum yang memberikan ‘treatment’ berbeda seperti ini, yang jadi bahan gunjingan publik bahwa hukum lemah terhadap mereka yang punya kuasa jadi tak salah,” ujarnya.
Menurut Hery, perkara Firli menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dalam penegakan hukum karena belum adanya kepastian mengenai kelanjutan penanganannya.
“Ini tentu jadi utang yang belum lunas kepada publik dalam penegakan hukum kita, tidak ada kepastian hukum dalam kasus ini,” katanya.
Ia menegaskan, aparat penegak hukum seharusnya menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara objektif dan transparan, termasuk apabila terdapat kendala yang menyebabkan proses hukum berjalan lambat.
“Tak selayaknya hukum di era sekarang masih mempertontonkan hal seperti ini, apa yang menjadi kendala tentu wajib disampaikan kepada publik agar perkara ini tetap dijalankan sesuai prosedur hukum dilakukan dengan objektif dan transparan,” jelasnya.
Hery menilai, penyelesaian perkara Firli pada dasarnya membutuhkan kemauan dari aparat penegak hukum. Menurutnya, apa pun hasil akhirnya, masyarakat berhak memperoleh kepastian mengenai status perkara tersebut.
“Jadi ini bukan masalah tidak bisa, mungkin masalahnya kemauan untuk menyelesaikan terlepas dari hasilnya apa terhadap kasus Firli ini. Kalaupun dihentikan kenapa tidak diumumkan saja ke publik,” tandasnya.










