triggernetmedia.com – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menegaskan pentingnya penertiban aset milik pemerintah daerah serta pemerataan akses air bersih bagi masyarakat. Kedua isu strategis ini menjadi perhatian utama Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan kepada DPRD Kota Pontianak.
Keempat Ranperda tersebut meliputi pencabutan aturan tentang lembaga pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan RT/RW, pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan transportasi, serta penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Bahasan berharap seluruh rancangan regulasi ini segera dibahas bersama legislatif agar dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan warga.
“Mudah-mudahan segera bisa dibahas dan nantinya diimplementasikan demi kepentingan masyarakat,” ujarnya usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Pontianak, Selasa (17/11/2026).
Terkait pengelolaan barang milik daerah, Bahasan mengungkapkan masih adanya aset tanah milik Pemkot Pontianak yang diduga dikuasai pihak tertentu. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan inventarisasi, evaluasi, dan penertiban agar aset daerah dapat dikelola secara optimal.
“Aset-aset Pemerintah Kota Pontianak ini cukup banyak. Ada juga aset tanah yang ternyata sudah diduduki oleh beberapa oknum masyarakat. Ini akan kita evaluasi, inventarisasi, dan tertibkan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Meski demikian, Bahasan mengingatkan agar proses penertiban dilakukan secara cermat dengan memperhatikan status hukum dan hak-hak warga.
“Penertiban tetap harus sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai upaya mengamankan aset pemerintah justru melanggar atau mengambil hak-hak warga,” tegasnya.
Sementara mengenai Ranperda penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Bahasan menjelaskan bahwa dukungan permodalan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan memerlukan persetujuan DPRD. Ia menekankan, penguatan modal harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pengolahan air baku, mutu layanan pelanggan, serta perluasan jaringan perpipaan yang saat ini belum merata di 29 kelurahan.
“Bagaimana pengelolaan air baku menjadi air yang layak digunakan masyarakat terus mengalami peningkatan kualitas. Akses perpipaan yang belum merata juga harus menjadi perhatian. Tujuannya tentu untuk kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Menanggapi wacana penyesuaian tarif air minum, Bahasan menyebut hal tersebut masih dalam tahap kajian dan telah masuk dalam proses konsultasi publik. Ia memastikan kebijakan tarif ke depan wajib mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelanggan, khususnya keluarga berpenghasilan rendah.
“Harapan kita, masyarakat berpenghasilan rendah tidak mengalami kenaikan. Jadi harus ada klasifikasi yang mempertimbangkan kondisi masyarakat,” ungkapnya.
Bahasan berharap pembahasan keempat Ranperda bersama DPRD dapat melahirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus mendongkrak kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pengelolaan aset yang tertib dan penguatan Perumda Air Minum harus bermuara pada manfaat nyata bagi warga Kota Pontianak.
“Kalau pelayanan semakin baik dan kualitasnya meningkat, tentu masyarakat yang harus merasakan manfaatnya,” pungkasnya.











