triggernetmedia.com – Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meningkatkan perlindungan serta pemulihan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Permintaan tersebut disampaikan menyusul masih adanya ratusan permohonan perlindungan terkait kasus perdagangan orang yang diterima LPSK sepanjang 2026. Berdasarkan data LPSK, sejak Januari hingga 11 November 2026 tercatat sebanyak 15.836 permohonan perlindungan. Dari jumlah tersebut, 271 permohonan di antaranya berkaitan dengan korban TPPO.
Yasonna menilai, jumlah tersebut perlu mendapat perhatian serius karena setiap permohonan perlindungan berkaitan dengan keselamatan dan hak-hak korban. Menurutnya, perdagangan orang bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga kejahatan yang berdampak langsung terhadap kehidupan dan masa depan manusia.
“TPPO merupakan kejahatan serius yang tidak hanya merampas hak dan martabat manusia, tetapi juga mengancam keselamatan serta masa depan para korbannya. Negara tidak boleh membiarkan korban menghadapi situasi tersebut sendirian. Perlindungan harus diberikan secara nyata, cepat, dan menyeluruh,” ujar Yasonna dalam keterangannya yang diterima, Senin (16/11/2026).
Kasus TPPO yang ditangani LPSK memiliki beragam modus. Di antaranya melibatkan pekerja migran Indonesia nonprosedural, terutama dengan tujuan Malaysia, serta penipuan berkedok perekrutan tentara bayaran Rusia yang dilaporkan telah menimbulkan korban jiwa.
Yasonna Minta LPSK Jelaskan Penanganan 271 Permohonan
Yasonna meminta LPSK memaparkan perkembangan penanganan 271 permohonan perlindungan terkait TPPO secara menyeluruh. Ia menilai Komisi XIII DPR RI perlu memperoleh informasi mengenai karakteristik kasus, wilayah asal korban, kebutuhan perlindungan, hingga kendala yang dihadapi lembaga tersebut.
Menurutnya, evaluasi penanganan tidak cukup hanya melihat jumlah permohonan yang masuk. Hal yang lebih penting adalah memastikan korban benar-benar mendapatkan pendampingan dan pemenuhan hak selama proses perlindungan berlangsung.
“Pertanyaan mendasarnya bukan hanya berapa banyak permohonan yang masuk, tetapi sudah sejauh mana korban mendapatkan perlindungan. Berapa yang sudah memperoleh pendampingan? Bagaimana kondisi mereka? Apakah kebutuhan medis, psikologis, hukum, dan pemulihan sosialnya sudah terpenuhi?” ujar Yasonna.
Ia juga menyoroti persoalan pekerja migran nonprosedural yang kerap menjadi sasaran perdagangan orang. Praktik perekrutan ilegal dengan iming-iming pekerjaan dan penghasilan tinggi dinilai dapat membuka peluang terjadinya eksploitasi terhadap masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.
Selain itu, kasus penipuan dengan modus perekrutan tentara bayaran Rusia menunjukkan adanya perkembangan pola perdagangan orang. Jaringan pelaku dinilai dapat memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, tekanan ekonomi, serta harapan mendapatkan pekerjaan di luar negeri.
“Modus TPPO terus berkembang. Karena itu, negara harus mampu mengidentifikasi pola perekrutan, jaringan yang terlibat, serta pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari eksploitasi manusia. Penanganannya tidak boleh berhenti pada penyelamatan korban, tetapi juga harus menyentuh upaya penegakan hukum terhadap jaringan pelakunya,” tambahnya.
Lima Aspek Perlindungan Korban TPPO
Lebih lanjut, Yasonna mendorong LPSK memperkuat sistem perlindungan terpadu agar korban tidak hanya diselamatkan, tetapi juga memperoleh pendampingan hingga proses pemulihan.
Ia menekankan lima aspek perlindungan yang perlu diperhatikan, meliputi:
- Pendampingan hukum, untuk memastikan korban memperoleh akses keadilan dan hak-haknya selama proses hukum.
- Layanan medis, guna menangani gangguan kesehatan fisik akibat eksploitasi maupun kekerasan.
- Rehabilitasi psikologis, untuk membantu korban mengatasi trauma dan tekanan mental.
- Pemulihan sosial, agar korban dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara layak.
- Perlindungan keamanan, termasuk bagi anggota keluarga korban yang berpotensi menghadapi intimidasi atau ancaman dari jaringan pelaku.
Yasonna menegaskan, perlindungan korban tidak boleh berhenti setelah proses penyelamatan atau hanya berfokus pada penanganan perkara hukum. Pendampingan berkelanjutan diperlukan agar korban dapat memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosialnya.
“Jangan sampai korban berhasil diselamatkan, tetapi kemudian dibiarkan menghadapi trauma, persoalan ekonomi, stigma sosial, dan ancaman dari pelaku. Perlindungan harus memastikan korban mendapatkan kembali hak, martabat, dan kesempatan untuk membangun kehidupannya,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menangani kasus perdagangan orang, terutama yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri.
Menurut Yasonna, LPSK perlu memperkuat kerja sama dengan kepolisian, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta perwakilan Indonesia di negara tempat korban berada.
Penanganan TPPO, lanjutnya, harus mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan warga negara, ketenagakerjaan, keimigrasian, penegakan hukum, hingga pemulihan korban.
“Negara harus hadir sejak masyarakat direkrut, ketika mereka menghadapi eksploitasi, hingga proses pemulihan setelah diselamatkan. Jangan sampai perlindungan baru diberikan setelah korban mengalami penderitaan yang berat. Pencegahan, penyelamatan, penegakan hukum, dan pemulihan harus berjalan dalam satu kesatuan,” tambah Yasonna.











