triggernetmedia.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengatakan pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Surat tersebut dijadwalkan dikirim pada Jumat (13/11/2026), sebagai tindak lanjut keputusan rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
“Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden RI untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi,” kata Muzani dalam konferensi pers seusai rapat gabungan MPR di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Setelah menerima pengajuan dari Presiden, dua nama calon Wakil Presiden tersebut akan diperiksa oleh Tim Verifikasi yang telah disepakati dalam rapat gabungan MPR.
Muzani menjelaskan, Tim Verifikasi beranggotakan 36 orang dan akan dipimpin oleh salah seorang pimpinan MPR. Tim tersebut bertugas memeriksa seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Wakil Presiden.
“Tim verifikasi ini tugasnya adalah memverifikasi semua persyaratan calon wakil presiden,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.
Selain Tim Verifikasi, MPR juga membentuk Tim Ad Hoc dengan jumlah anggota yang sama, yakni 36 orang. Tim ini bertugas mempersiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan Wakil Presiden yang nantinya terpilih melalui rapat paripurna.
“Tim ad hoc jumlahnya 36 orang yang akan juga diketuai oleh tiga wakil ketua MPR, anggotanya dari unsur fraksi-fraksi yang ada di MPR dan DPD,” kata Muzani.
MPR menjadwalkan rapat paripurna dengan agenda pemilihan dan pengesahan Wakil Presiden terpilih pada Rabu, 2 Desember 2026.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Penyerahan surat dilakukan dalam pertemuan bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan sejumlah wakil ketua MPR yang berlangsung sekitar 20 menit.
Sesuai Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila jabatan Wakil Presiden kosong, MPR memilih seorang Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Dengan demikian, tahapan selanjutnya akan bergantung pada pengajuan dua nama oleh Presiden, pemeriksaan persyaratan oleh Tim Verifikasi, serta pelaksanaan pemilihan melalui sidang MPR.
About Author
