triggernetmedia.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mulai menyiapkan mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Melalui rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), disepakati pembentukan dua tim, yakni Tim Verifikasi Persyaratan dan Tim Ad Hoc.
Masing-masing tim akan beranggotakan 36 orang. Pembentukan kedua tim tersebut ditujukan untuk mempersiapkan proses pemilihan, mulai dari pemeriksaan persyaratan calon hingga pengaturan teknis persidangan MPR.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, Tim Verifikasi akan dipimpin oleh salah seorang pimpinan MPR. Tim ini bertugas memeriksa kelengkapan administrasi dan memastikan para calon Wakil Presiden memenuhi persyaratan yang berlaku.
“Rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR,” kata Muzani dalam konferensi pers seusai rapat gabungan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan, pemeriksaan dokumen menjadi bagian penting dalam proses pemilihan agar seluruh persyaratan calon dapat dipastikan terpenuhi.
“Tim verifikasi ini tugasnya adalah memverifikasi semua persyaratan calon wakil presiden,” lanjutnya.
Selain Tim Verifikasi, rapat gabungan juga menyepakati pembentukan Tim Ad Hoc yang beranggotakan 36 orang. Berbeda dengan Tim Verifikasi, tim ini akan dipimpin secara kolektif oleh tiga wakil ketua MPR.
“Rapat gabungan memutuskan membentuk tim ad hoc yang juga jumlahnya 36 orang juga diketuai oleh 3 wakil ketua MPR,” ujar Muzani.
Ia menjelaskan, keanggotaan Tim Ad Hoc berasal dari unsur fraksi-fraksi di MPR dan kelompok DPD. Komposisi tersebut dimaksudkan untuk melibatkan seluruh unsur perwakilan dalam mempersiapkan proses pemilihan Wakil Presiden.
“Dalam unsur tim ad hoc tersebut yang semua anggotanya dari unsur fraksi di MPR dan DPD,” katanya.
Pembentukan kedua tim tersebut menjadi bagian dari persiapan MPR dalam menjalankan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden. Proses selanjutnya akan menunggu pengajuan dua nama calon dari Presiden Prabowo Subianto.
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih seorang Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan tersebut.
Sebagai tindak lanjut rapat gabungan, pimpinan MPR juga berencana menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengajuan dua nama calon Wakil Presiden. Kedua nama tersebut nantinya akan menjadi bagian dari proses verifikasi sebelum pemilihan oleh MPR.
MPR pun menyiapkan tahapan lanjutan agar proses pemilihan dapat berlangsung sesuai ketentuan konstitusi. Sidang paripurna untuk memilih dan menetapkan Wakil Presiden pengganti Gibran diproyeksikan berlangsung pada awal Desember mendatang.
About Author
