triggernetmedia.com – Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe meminta kalangan akademisi memberikan rekomendasi konkret mengenai pengaturan masa transisi pemilu nasional dan pemilu lokal dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu.
Menurutnya, pemisahan jadwal pemilu nasional dan lokal sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menimbulkan sejumlah persoalan yang harus dijawab melalui pengaturan hukum secara jelas. Persoalan tersebut antara lain menyangkut keberlanjutan masa jabatan anggota DPRD hingga mekanisme pengisian jabatan kepala daerah.
Taufan menjelaskan, berdasarkan skema pemisahan tersebut, pemilu nasional direncanakan berlangsung pada 2029, sedangkan pemilu lokal digelar pada 2031. Jarak waktu dua tahun itu memunculkan pertanyaan mengenai status anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yang telah terpilih melalui pemilu sebelumnya.
Ia mempertanyakan apakah masa jabatan anggota DPRD perlu diperpanjang hingga pemilu lokal berikutnya atau diperlukan mekanisme pemilu transisi untuk mengisi kekosongan periode tersebut. Menurutnya, setiap opsi harus dikaji secara serius dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kepastian hukum.
“Kalau kita berbicara mengenai teori transisi, apakah anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota itu diperpanjang? Mereka sudah dipilih. Namun, dasar untuk memperpanjang masa jabatan anggota DPRD dari semua tingkatan tentu menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan secara serius dalam pembentukan Undang-Undang Pemilu,” ujar Taufan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti kemungkinan pelibatan partai politik dalam pengaturan masa transisi, termasuk terkait pergantian anggota legislatif daerah setelah masa jabatan lima tahun berakhir. Namun, ia menilai mekanisme tersebut harus dirumuskan secara jelas agar tidak memunculkan persoalan baru dalam pelaksanaan pemilu.
Selain masa jabatan anggota legislatif daerah, Taufan turut mengingatkan persoalan pengisian penjabat kepala daerah selama periode transisi. Ia menilai, mekanisme penunjukan penjabat oleh pemerintah perlu dikaji agar tidak berdampak terhadap independensi dan kualitas proses demokrasi.
Karena itu, ia meminta para akademisi tidak hanya menyampaikan gagasan umum mengenai rekonstruksi sistem kepemiluan. Mereka diharapkan memberikan rekomendasi terperinci yang dapat diterjemahkan menjadi norma dalam undang-undang.
“Kita jangan hanya melempar bahwa rekonstruksi hukumnya itu untuk sistem kepemiluan, tetapi harus dikonkretkan. Seperti apa yang dimaksudkan, sehingga kami dapat menerjemahkannya secara akademis, faktual, dan empiris,” tegasnya.
Taufan menambahkan, penyusunan RUU Pemilu harus tetap berlandaskan prinsip negara hukum dan konstitusionalitas. Seluruh ketentuan yang dirumuskan harus selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta putusan Mahkamah Konstitusi.
“Perspektif negara hukum dan konstitusional betul-betul memastikan seluruh norma pemilu konsisten dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Ini patron kita yang tidak boleh diabaikan,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II tersebut.
About Author
