triggernetmedia.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mendorong agar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu 2029 menjadi momentum pembenahan sistem demokrasi elektoral secara menyeluruh.
Menurut Agun, evaluasi tidak boleh hanya berfokus pada aspek teknis penyelenggaraan pemilu. Pembenahan juga perlu mencakup fungsi partai politik, integritas penyelenggara pemilu, serta keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.
Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah fungsi rekrutmen dan kaderisasi partai politik. Agun menilai, sejumlah partai masih cenderung berorientasi pada kepentingan elektoral, terutama untuk memperoleh suara dan kursi dalam pemilu.
Ia menyebut proses perekrutan calon masih kerap mempertimbangkan hasil survei, kemampuan finansial, hingga kedekatan dengan jaringan kekuasaan.
“Metode rekrutmen, fungsi kepartaian tidak berjalan efektif. Tinggal rekrutmen yang terjadi itu lebih kepada hasil survei, atau yang memiliki kemampuan keuangan cukup kuat, atau memiliki akses terhadap jaringan kekuasaan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Agun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama sejumlah pakar terkait penyusunan RUU Pemilu di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia menilai, penguatan fungsi partai politik harus diikuti dengan perbaikan tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel. Karena itu, Agun meminta kalangan akademisi mengkaji skema pembiayaan partai politik yang memadai, terukur, transparan, serta dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan.
Agun juga menyoroti perbandingan antara besarnya anggaran penyelenggaraan pemilu dengan dukungan pendanaan negara bagi partai politik. Ia menyebut penyelenggaraan Pemilu 2024 membutuhkan anggaran hingga Rp71,3 triliun.
Menurutnya, perlu ada penelitian yang membandingkan besaran anggaran tersebut dengan alokasi pembiayaan bagi partai politik. Kajian itu diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pendanaan partai ke depan.
Selain pembenahan partai politik, Agun menekankan pentingnya menjaga integritas penyelenggara pemilu dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Bahkan, ia membuka kemungkinan agar kewajiban memilih dimasukkan dalam regulasi pemilu. Agun mencontohkan kebijakan di Australia yang menerapkan denda bagi warga yang tidak menggunakan hak pilih.
“Kalau perlu (dibuat aturan) memilih (di Pemilu) itu wajib. Kalau tidak memilih ya didenda saja kayak di Australia,” katanya.
Agun berharap berbagai masukan dari pakar dan kalangan perguruan tinggi dapat memperkaya pembahasan RUU Pemilu. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya mengatur teknis pelaksanaan pemilu, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola demokrasi elektoral secara lebih luas.
About Author
