triggernetmedia.com – Istilah Hak Menyatakan Pendapat (HMP) tengah menjadi sorotan setelah sejumlah anggota DPR RI mengusulkan penggunaan hak tersebut untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan HMP. Usulan ini berkaitan dengan persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Polemik tersebut kembali mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Melalui putusan itu, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 disebut tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan setingkat SMA. Namun, permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.
Lantas, apa sebenarnya Hak Menyatakan Pendapat, apa dasar hukumnya, bagaimana mekanisme pengajuannya, dan apakah penggunaan hak tersebut dapat berujung pada pemakzulan Gibran?
Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat?
Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, maupun dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.
Hak tersebut diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan diperinci dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.
Berdasarkan ketentuan tersebut, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk tiga hal, yakni:
- Menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di dalam negeri maupun dunia internasional.
- Menindaklanjuti pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- Menyampaikan dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Dalam polemik Gibran, ketentuan ketiga menjadi salah satu dasar yang dikaitkan dengan wacana penggunaan HMP. Sejumlah anggota DPR ingin membawa dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan wakil presiden ke dalam mekanisme konstitusional.
Mengapa DPR Mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat untuk Gibran?
Usulan HMP berkaitan dengan polemik keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran.
Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi yang diajukan Muhammad Subhan Palal dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusannya, MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Gibran.
Dalam pertimbangannya, MA menyatakan dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu di luar negeri.
Putusan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Sejumlah anggota DPR menilai persoalan ini perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan. Mereka ingin menguji dugaan apakah Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak serta-merta membuat jabatan Gibran sebagai wakil presiden gugur. Persoalan tersebut harus diproses melalui mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku.
Bagaimana Mekanisme Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat?
Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh satu anggota DPR. Terdapat sejumlah persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi.
Berdasarkan ketentuan UU MD3 dan tata tertib DPR, usulan HMP dapat diajukan sedikitnya 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi. Pengajuan tersebut harus disertai materi dan alasan yang menjadi dasar penggunaan hak tersebut.
Usulan kemudian disampaikan kepada pimpinan DPR untuk diproses sesuai mekanisme kelembagaan, termasuk dibawa ke rapat paripurna.
Khusus untuk usulan yang berkaitan dengan dugaan bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, mekanismenya juga harus mengikuti ketentuan Pasal 7B UUD 1945.
Apabila DPR menyetujui pendapat tersebut melalui mekanisme dan persyaratan konstitusional, DPR dapat mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.
Dengan demikian, pengajuan HMP tidak cukup hanya dengan mengumpulkan tanda tangan anggota DPR. Ada proses pembahasan, pengambilan keputusan, dan persyaratan konstitusional yang harus dilalui.
Apakah Hak Menyatakan Pendapat Bisa Berujung Pemakzulan Gibran?
Hak Menyatakan Pendapat dapat menjadi bagian dari proses pemakzulan atau impeachment, tetapi tidak secara otomatis membuat Gibran diberhentikan dari jabatan wakil presiden.
Mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Apabila DPR berpendapat bahwa wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, DPR dapat mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa dan memutus pendapat tersebut.
Dalam proses itu, MK akan memeriksa apakah pendapat DPR memiliki dasar hukum dan bukti yang cukup. Jika MK membenarkan pendapat DPR, proses dapat dilanjutkan ke MPR untuk mengambil keputusan dalam sidang paripurna.
Dengan demikian, DPR tidak dapat langsung memberhentikan Gibran hanya dengan menyetujui usulan HMP. Terdapat tahapan konstitusional yang wajib dilalui, mulai dari keputusan DPR, pemeriksaan MK, hingga keputusan MPR.
Apa Perbedaan Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat?
Selain Hak Menyatakan Pendapat, DPR memiliki hak interpelasi dan hak angket. Ketiganya merupakan hak kelembagaan DPR, tetapi memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda.
1. Hak Interpelasi
Hak interpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.
2. Hak Angket
Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas bagi masyarakat.
3. Hak Menyatakan Pendapat
Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak DPR untuk menyampaikan pendapat resmi terhadap kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, hasil tindak lanjut hak interpelasi atau hak angket, maupun dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.
Dalam polemik dokumen pendidikan Gibran, HMP menjadi perhatian karena dapat digunakan DPR untuk menyampaikan pendapat mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan wakil presiden.
Dengan demikian, usulan Hak Menyatakan Pendapat bukan keputusan untuk langsung memberhentikan Gibran. Usulan tersebut merupakan langkah politik dan konstitusional yang masih harus melalui serangkaian tahapan sebelum dapat berujung pada proses pemakzulan.
About Author
