triggernetmedia.com – Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru dalam penanganan krisis komunikasi. Konten berupa video dan suara hasil rekayasa AI kini semakin mampu menyerupai tokoh asli sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat dan memicu krisis kepercayaan publik.
Tantangan tersebut menjadi pembahasan dalam Panel 5 Indonesia Digital Media Conference (IDMC) 2026 bertajuk “Masa Depan Penanganan Krisis Komunikasi di Era AI”. Diskusi dipandu Bendahara Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Gaib Maruto Sigit, dengan menghadirkan Wakil Ketua Umum Perhumas Haviez Gautama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi, serta Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi AMSI Wenseslaus Manggut.
Wakil Ketua Umum Perhumas, Haviez Gautama, menekankan pentingnya pengelolaan isu sejak dini agar tidak berkembang menjadi krisis. Dalam praktik kehumasan, isu merupakan persoalan atau pandangan publik yang perlu ditangani, sedangkan krisis terjadi ketika persoalan berkembang menjadi situasi serius dengan dampak yang lebih luas.
Menurut Haviez, perusahaan dan organisasi perlu mengidentifikasi potensi risiko sejak awal, termasuk ancaman yang muncul akibat perkembangan AI. Mitigasi menjadi langkah penting agar organisasi memiliki kesiapan dalam menghadapi persoalan, terutama ketika krisis dipicu oleh penyebaran informasi palsu.
“Dengan adanya mitigasi, perusahaan tidak kaget ketika krisis terjadi,” jelas Haviez.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi, membagikan pengalaman Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menangani krisis komunikasi melalui Klinik Hoaks. Salah satu kasus yang ditangani adalah beredarnya video rekayasa AI yang menampilkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa seolah-olah menawarkan sepeda motor seharga Rp500.000 kepada masyarakat.
Sherlita menjelaskan, setelah melalui proses klarifikasi, Klinik Hoaks menyatakan informasi tersebut sebagai hoaks dan menyebarkan hasil klarifikasi secara cepat melalui berbagai saluran, termasuk media massa.
“Setelah diklarifikasi, Klinik Hoaks memberikan stempel hoaks pada kabar itu dan langsung dengan cepat menyebarkannya ke masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk media massa,” terang Sherlita.
Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan tim komunikasi dan prosedur penanganan krisis sebelum persoalan muncul. Menurut Sherlita, tiga jam pertama menjadi periode penting untuk merespons informasi yang beredar sekaligus mencegah narasi keliru meluas di masyarakat.
Ia juga menyebutkan bahwa Klinik Hoaks yang terbentuk di berbagai pemerintah daerah telah mengklarifikasi 1.104 konten selama Januari hingga September 2026. Konten tersebut mencakup berbagai isu, antara lain penipuan, pemerintahan, politik, dan informasi internasional.
Sementara itu, Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi AMSI, Wenseslaus Manggut, menyoroti ancaman terhadap kepercayaan publik di tengah maraknya deepfake. Menurutnya, media selama ini berperan sebagai gatekeeper, yakni menyaring dan memverifikasi informasi sebelum menyampaikannya kepada masyarakat. Namun, kemajuan teknologi membuat konten palsu semakin mudah diproduksi dan disebarkan.
Wenseslaus menilai media perlu memperkuat perannya sebagai trustkeeper, bukan hanya penyaring informasi. Peran tersebut menuntut media untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui verifikasi yang ketat, penggunaan data yang akurat, serta pencantuman sumber informasi yang jelas.
“Bahaya deepfake tidak berhenti pada beredarnya video atau suara palsu. Persoalan yang lebih besar muncul ketika masyarakat mulai meragukan lembaga yang selama ini dipercaya menyampaikan kebenaran, termasuk media dan pemerintah,” jelas Wenseslaus, yang akrab disapa Kak Wens.
Ia mengingatkan, masyarakat berisiko terjebak dalam dua keadaan. Pertama, terlalu mudah percaya sehingga gampang dimanipulasi. Kedua, tidak lagi memercayai informasi apa pun. Kondisi terakhir dapat mengikis kepercayaan terhadap media dan lembaga pemerintah sekaligus menyulitkan penyampaian komunikasi publik.
Karena itu, kecepatan klarifikasi harus diimbangi dengan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang relevan serta sumber yang spesifik menjadi faktor penting untuk memperkuat kredibilitas. Klarifikasi yang terlambat berisiko membuat informasi palsu telanjur dipercaya, sementara klarifikasi dari sumber yang tidak dipercaya masyarakat juga akan sulit mengubah persepsi publik.
Tentang IDMC 2026
Indonesia Digital Media Conference (IDMC) 2026 diselenggarakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dengan mengusung tema “Media Reborn: Reinventing News Media in the Era of AI & Content Creator”. Konferensi ini berlangsung pada 28–29 Oktober 2026 di Shangri-La Hotel, Surabaya.
IDMC 2026 didukung oleh Pertamina, Astra, BNI, Djarum, Alamtri, PLN, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP), Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Freeport, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Jago, Bank Mandiri, GoTo, Bank Syariah Indonesia (BSI), Astra Honda Motor, dan INALUM.
About Author
