triggernetmedia.com – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, menilai gelombang demonstrasi mahasiswa pada peringatan Hari Sumpah Pemuda mencerminkan keresahan generasi muda terhadap kualitas pemerintahan dan kinerja aparat negara.
Menurut Zainal, aksi unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah daerah, termasuk Yogyakarta dan Jakarta, merupakan bentuk penagihan janji negara yang dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan publik.
“Saya kira bahasa sederhananya kan keresahan sebenarnya ya. Keresahan anak muda Indonesia dengan kualitas pemerintahan yang buruk, dengan kualitas aparat yang bermasalah, dengan cara negara menjalankan kekuasaan dengan tidak pas,” kata Zainal saat ditemui Suara.com di lokasi aksi di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Rabu (28/10/2026).
Pria yang akrab disapa Uceng itu menilai gejolak massa di daerah tidak bisa dipandang semata-mata sebagai persoalan lokal. Menurutnya, kondisi tersebut juga berkaitan dengan persoalan politik dan kebijakan di tingkat pusat.
Ia mengkritik arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun terakhir. Menurutnya, pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam melakukan perbaikan mendasar terhadap tata kelola kekuasaan.
“Dua tahun ini kita seperti berjalan di begitu banyak ketidakpastian. Kita disuguhi program yang sebenarnya program itu tidak kita perlukan. MBG, KDMP, dan lain sebagainya. Dan kita tahu sebenarnya program itu adalah bagi-bagi duit saja. Bagi politisi dan bagi kepentingan Prabowo,” ujarnya.
Uceng menilai kekecewaan generasi muda juga dipicu oleh persoalan moralitas dan standar etik yang dianggap tidak konsisten di lingkungan elite negara. Ia menyoroti perbedaan persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dengan proses yang mengantarkan seseorang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan.
Ia mencontohkan persyaratan administratif untuk bekerja sebagai kasir di minimarket yang menurutnya cukup ketat, sementara proses pengisian jabatan wakil presiden dinilainya menyisakan persoalan.
“Untuk menjadi kasir Indomaret aja harus SKCK, harus tamat ijazah dan lain sebagainya dipakai, tapi ternyata ada yang tidak menggunakan itu untuk menjadi wakil presiden,” ungkapnya.
Bagi Uceng, demonstrasi pada momentum Hari Sumpah Pemuda bukan sekadar ajang menyampaikan tuntutan kepada pemerintah. Aksi tersebut juga menjadi upaya generasi muda untuk menagih kembali makna persatuan dan nasionalisme yang menjadi semangat lahirnya Sumpah Pemuda.
Ia menilai tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini berbeda dengan perjuangan pada masa penjajahan. Jika dahulu pemuda berjuang melawan penjajah asing, kini mereka menghadapi persoalan yang justru bersumber dari penyelenggaraan kekuasaan di dalam negeri.
“Musuh yang dihadapi berbeda. Musuh yang dihadapi adalah bangsa sendiri. Musuh yang dihadapi adalah pemerintahan sendiri,” tegasnya.










