triggernetmedia.com – Industri media Indonesia menghadapi tantangan berupa ketimpangan ekonomi digital, ketergantungan pada iklan pemerintah, serta perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi. Perusahaan pers dituntut mengembangkan sumber pendapatan yang lebih beragam tanpa mengorbankan independensi redaksi dan kualitas jurnalistik.
Sejumlah tantangan tersebut mengemuka dalam Sesi Panel 1 Indonesia Digital Media Conference (IDMC) 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Surabaya, Rabu (28/10/2026). Diskusi bertema “Peta Ekosistem Informasi 2027: Siapa Bicara, Siapa Didengar?” menghadirkan Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi, Associate Professor Monash University Indonesia Ika Karlina Idris, serta CEO Beritajatim.com Dwi Eko Lokononto.
Dalam pemaparannya, Dahlan Dahi menyoroti ketimpangan distribusi nilai ekonomi dalam ekosistem digital. Ia menyebut nilai pasar iklan di Indonesia mencapai sekitar Rp71,5 triliun, dengan sekitar 80 persen dikuasai oleh tiga platform digital.
Menurut Dahlan, perusahaan media harus menanggung biaya produksi jurnalistik, mulai dari peliputan hingga verifikasi fakta, tetapi belum memperoleh bagian nilai ekonomi yang sebanding. Kehadiran layanan berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), yang memungkinkan pengguna memperoleh jawaban tanpa mengunjungi situs berita, turut menambah tantangan bagi keberlanjutan bisnis media.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dewan Pers melalui Komisi Digital dan Sustainability mendorong penguatan hak ekonomi atas karya jurnalistik serta kebijakan persaingan usaha yang sehat. Langkah ini diharapkan dapat membantu media memperoleh manfaat ekonomi yang lebih adil dari konten yang mereka produksi.
Sementara itu, Ika Karlina Idris menyoroti kerentanan bisnis media akibat ketergantungan pada iklan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkannya, pada 2025 iklan pemerintah menyumbang rata-rata 45,85 persen dari pendapatan iklan media. Pada sejumlah media, kontribusinya mencapai 76,1 persen, sedangkan pada media di luar Jakarta porsinya sekitar 49 persen.
Ika juga mengungkapkan bahwa 71,3 persen media kecil menempatkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai momentum penting untuk memperoleh pendapatan iklan. Ketergantungan tersebut membuat media daerah rentan ketika terjadi perubahan kebijakan maupun pemangkasan anggaran pemerintah.
Menurut Ika, diversifikasi sumber pendapatan perlu menjadi prioritas bagi perusahaan pers. Selain itu, media perlu melibatkan komunitas dalam proses produksi dan distribusi berita. Masyarakat tidak cukup hanya ditempatkan sebagai narasumber, tetapi juga dapat menjadi mitra dalam mengembangkan ide liputan, memperkaya perspektif lokal, dan memperluas jangkauan informasi.
Dari sisi praktik bisnis, CEO Beritajatim.com Dwi Eko Lokononto membagikan pengalamannya membangun perusahaan media bersama empat jurnalis lainnya dengan modal terbatas. Pada enam bulan pertama operasional, mereka bahkan harus menggunakan tabungan pribadi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.
“Kami didirikan oleh lima jurnalis yang, mohon maaf, isi kantongnya juga enggak banyak,” kenang Dwi Eko yang akrab disapa Cak Luki.
Ia menilai reputasi, kepercayaan publik, dan kepedulian terhadap karyawan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan perusahaan media. Cak Luki menyebut Beritajatim.com berupaya menjaga komitmen untuk tidak terlambat membayar gaji selama sekitar 20 tahun. Komitmen tersebut, menurutnya, tetap diupayakan ketika pandemi Covid-19 memberikan tekanan besar terhadap industri media.
Dalam menghadapi perubahan teknologi dan perilaku konsumsi informasi, Beritajatim.com mengembangkan produksi audio, studio, serta kanal media sosial. Perusahaan itu juga memperluas layanan ke bidang konsultasi komunikasi, pemantauan media (media monitoring), dan pemantauan media sosial (social media monitoring).
Cak Luki menilai kolaborasi antarmedia dan penguatan jejaring industri, termasuk melalui AMSI, penting untuk memperluas pengetahuan, mengembangkan produk, serta membuka peluang bisnis baru.
Diskusi tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan industri media tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan pendapatan iklan. Perusahaan pers perlu memperkuat posisi ekonomi dalam ekosistem digital, mendiversifikasi sumber pemasukan, dan mengembangkan layanan baru, sembari tetap menjaga independensi redaksi serta kualitas jurnalistik.
Melalui IDMC 2026, AMSI mendorong pelaku industri media menyusun strategi transformasi yang sesuai dengan perubahan ekosistem informasi. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk menjaga kelangsungan bisnis perusahaan pers, tetapi juga memastikan media tetap mampu menyediakan informasi berkualitas bagi masyarakat.
IDMC 2026 didukung oleh Pertamina, Astra, BNI, Djarum, Alamtri, PLN, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP), Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Freeport, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Jago, Bank Mandiri, GoTo, Bank Syariah Indonesia (BSI), Astra Honda Motor, dan INALUM.










