triggernetmedia.com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menggandeng tujuh pakar dari sejumlah perguruan tinggi untuk memperkuat strategi pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini dilakukan menyusul luas lahan terdampak kebakaran di Kalimantan Barat yang dilaporkan mencapai 38.310,86 hektare selama periode 1 Januari hingga 31 Juli 2026.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Strategis Pencegahan dan Mitigasi Karhutla yang dipimpin Ria Norsan di Ruang Rapat Ruai Telabang, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (21/10/2026).
Rakor itu menjadi bagian dari langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memanfaatkan hasil penelitian akademisi sebagai dasar penyusunan kebijakan pengendalian karhutla.
Ria Norsan mengatakan, keterlibatan para pakar diharapkan mampu memberikan masukan ilmiah dalam mengidentifikasi penyebab kebakaran, memetakan kawasan rawan, serta merumuskan langkah mitigasi sesuai karakteristik wilayah.
“Upaya pencegahan perlu dirancang secara terpadu dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memicu dan memperluas kebakaran. Pendekatan berbasis data dan hasil penelitian diharapkan membantu pemerintah menentukan langkah antisipasi yang lebih terukur sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, aparat terkait, hingga masyarakat.
Ia juga mengingatkan arahan Presiden Republik Indonesia mengenai pentingnya pembenahan regulasi serta pengerahan 1.000 perwira untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pembukaan lahan tanpa bakar.
Ria Norsan menilai tantangan pengendalian karhutla semakin besar di tengah kondisi kemarau panjang dan fenomena El Niño yang disebut menyebabkan rendahnya curah hujan di sejumlah wilayah.
“Kondisi ini menuntut penanganan yang komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, hingga pendinginan untuk memastikan api tidak kembali muncul,” tegasnya.
Ketapang Jadi Salah Satu Wilayah Terdampak Terluas
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rakor, luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat sepanjang 1 Januari hingga 31 Juli 2026 mencapai sekitar 38.310,86 hektare.
Kabupaten Ketapang menjadi salah satu daerah dengan luas kebakaran terbesar, sementara sejumlah wilayah lainnya juga menjadi perhatian pemerintah dalam upaya pengendalian karhutla.
Ria Norsan meminta seluruh perangkat daerah terkait meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam memastikan proses pemadaman dan pendinginan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara berjalan hingga tuntas.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti ketika api terlihat telah padam. Pemantauan lanjutan tetap diperlukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api, khususnya di kawasan lahan gambut.
“Saya minta seluruh perangkat daerah tetap siaga dan terus memantau kondisi di lapangan meskipun api telah padam. Langkah ini penting untuk mencegah munculnya kembali titik api di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Ia juga menginstruksikan kepala perangkat daerah serta bupati dan wali kota terkait untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan kebakaran.
Perlindungan Gambut Jadi Prioritas
Selain penanganan kebakaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menaruh perhatian terhadap perlindungan ekosistem gambut yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kebakaran ketika mengalami kekeringan.
Secara geografis, Kalimantan Barat memiliki luas daratan sekitar 14,73 juta hektare, dengan kawasan hutan mencapai 8,32 juta hektare dan areal penggunaan lain sekitar 6,33 juta hektare.
Provinsi ini juga memiliki kawasan mangrove sekitar 162.516 hektare, lahan gambut seluas kurang lebih 2,8 juta hektare, serta 124 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).
Besarnya kawasan gambut tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan strategi pencegahan karhutla jangka panjang.
Ria Norsan menekankan bahwa perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Menurutnya, pengelolaan gambut tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan kerja sama pemerintah, akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Pakar UPB Paparkan Lima Tahapan Mitigasi Karhutla
Dalam rakor tersebut, pakar teknik sipil Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak, Arif Parabi, memaparkan hasil penelitian mengenai karakteristik lahan gambut, potensi ancaman kebakaran, serta strategi pengelolaannya.
Arif yang telah menekuni penelitian lahan gambut selama sekitar 30 tahun menjelaskan bahwa kondisi gambut di Kalimantan memiliki karakteristik beragam.
Temuan tersebut diperoleh melalui berbagai penelitian, termasuk kerja sama riset selama enam tahun terakhir dengan Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS).
Menurutnya, perbedaan tingkat kematangan gambut, jenis tanah, dan kondisi hidrologis harus menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah pencegahan maupun penanganan kebakaran.
Arif menguraikan lima tahapan utama yang perlu diterapkan dalam mitigasi karhutla, yakni pemetaan karakteristik lahan, pencegahan, observasi dan pendampingan, penanggulangan kebakaran, serta penanganan pascabencana.
Tahap pemetaan diperlukan untuk memahami kondisi dan jenis tanah sehingga strategi pengelolaan dapat disesuaikan dengan karakteristik ekologis masing-masing wilayah.
Selanjutnya, pencegahan dilakukan melalui pengaturan pemanfaatan lahan, sedangkan observasi dan pendampingan bertujuan memperkuat pengawasan serta kesiapsiagaan.
Pada tahap penanggulangan, respons cepat diperlukan ketika kebakaran terdeteksi agar api tidak meluas. Adapun penanganan pascabencana mencakup pemulihan kondisi lingkungan dan perhatian terhadap dampak asap bagi kesehatan masyarakat.
“Kelima langkah ini perlu menjadi dasar bersama dalam melakukan mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat,” jelasnya.
Muka Air Gambut Harus Terus Dipantau
Arif juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap tinggi muka air gambut sebagai salah satu indikator kerentanan kebakaran.
Ia menjelaskan, penurunan muka air selama musim kemarau dapat menyebabkan gambut semakin kering dan mudah terbakar.
Kondisi tersebut berpotensi memicu kebakaran bawah permukaan yang sulit terdeteksi dan ditangani, sekaligus menghasilkan asap dalam jumlah besar.
Karena itu, pengelolaan tata air gambut menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam strategi mitigasi.
Arif turut mencontohkan praktik pengelolaan lahan gambut di Sarawak, Malaysia, yang menerapkan pengaturan pemanfaatan lahan berdasarkan ketentuan dan zonasi tertentu.
Menurutnya, konsistensi penerapan regulasi, pengawasan, dan kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan lahan menjadi faktor penting dalam menjaga kelestarian gambut sekaligus mengurangi risiko kebakaran.
Melalui rakor bersama tujuh pakar tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap dapat merumuskan strategi pengendalian karhutla yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi ekologis daerah.
Kolaborasi antara pemerintah dan kalangan akademisi juga diharapkan memperkuat pemanfaatan data serta hasil penelitian dalam menentukan langkah pencegahan, penanganan, dan pemulihan kawasan terdampak kebakaran.
Dengan pendekatan berbasis kajian ilmiah, upaya pengendalian karhutla di Kalimantan Barat diharapkan tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga pada pencegahan berkelanjutan untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
About Author
